MASYARAKAT ADAT, KELEMBAGAAN, DAN PERHUTANAN SOSIAL: PENELITIAN DIKALANGAN ORANG BURU DI PETUANAN LIESELA, KABUPATEN BURU-MALUKU

Abstract

Masyarakat adat (indigenous people) di Kepulauan Maluku, mendiami petuanan atau teritorial adat berisi tanah, hutan, gunung, sungai, dan sumberdaya lainnya yang secara komunal diawasi oleh lembaga adat. Terdapat berbagai lembaga pada masyarakat Buru antara lain Noro atau Soa (Matlea), Kawasan, Hinolong, Purwisi, Gepuji, Matgugul, Kaksodin, dan Potelu yang memiliki kedudukan, fungsi dan perannya berbeda dalam adat. Kelembagaan adat masih didominasi oleh negara (pemerintah). Aturan formal tidak memberikan ruang yang cukup bagi lembaga adat dalam pengelolaan tanah dan hutan. Hutan kemasyarakatan atau perhutanan sosial perlu diatur dengan peraturan daerah agar dapat dijadikan sebagai pegangan untuk pengelolaan, dan mencegah kerusakan. Keberadaan masyarakat adat ibarat “Mati tak Bisa, Hidup pun tak Berdaya”. Oleh Cooley, kewibawaan masyarakat adat Maluku telah merosot secara menyolok, seperti sistem pemerintahan desa secara kukuh berdasarkan adat dan peran lembaga adat. Penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan FGD, diketahui lemahnya lembaga adat akibat dominasi pemerintah pada zaman kolonial (Portugis dan Belanda), masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi di Indonesia, karena pemerintah melakukan penyamarataan pemerintahan desa di seluruh tanah air. Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa di Indonesia tidak memberi ruang pada desa, lembaga, dan masyarakat adat untuk berperan secara optimal guna mewujudkan kepentingan mereka dalam pembangunan.