IMPLIKASI SOSIOLOGIS PEMILU DI INDONESIA

Abstract

Pemilihan Umum tahun 2019 menjadi sejarah, sebab baru kali ini Pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden serentak dilaksanakan. Namun sistem kepemiluan ini, juga memunculkan masalah yang tragis dari sisi penyelenggara. Selama proses pemungutan dan perhitungan suara, jumlah petugas Pemilu (KPPS) yang meninggal dunia sebanyak 456 orang, kemudian terdapat 4.310 petugas yang dirawat. Ironisnya, karena kondisi ini tidak pernah terjadi dalam Pemilu Indonesia dan baru kali ini banyak KPPS yang meninggal dan sakit. Pertanyaan dasar penelitian ini mengkaji implikasi sosiologis masalah KPPS dan kelembagaan KPU pada implementasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Hasil studi menggambarkan, UU No. 7 tahun 2017 justru menjadi masalah serius dalam kelembagaan KPU pada Pemilu 2019. Antara lain; (1) prinsip hirarkis dalam struktur KPU tidak berjalan efektif; (2) desain kelembagaan yang sentralistis; (3) Prinsip Pemilu yang efisien dan efektif tidak tercermin dalam penggunaan sumber daya, dan; (4) dari perspektif sosiologis, akuntabilitas KPU mengalami penurunan. Sebagai saran, UU. No.7 tahun 2017 segera direvisi agar sistem Pemilu dan kelembagaan KPU di masa datang lebih efisien dan efektif. Penelitian mengenai implikasi sosiologis pemilu di Indonesia menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dengan penggunaan data sekunder dan data primer yang telah diolah. Proses penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi dan merumuskan masalah, mengumpulkan data, serta mengolah dan menganalisis data melalui klasifikasi dan reduksi data. Selanjutnya, penelitian ini mencapai tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Informan penelitian dipilih dengan metode purposive sampling di kalangan penyelenggara pemilu.