Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)

Proyek Strategis Nasional dan Pola Penundukan Negara terhadap Masyarakat Lokal

2026-07-29T17:12:43+07:00

Artikel ini mengkaji tentang konflik agraria dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui perspektif sosiologi politik dengan fokus pada pola penundukan negara dan resistensi masyarakat lokal. Konflik ini melibatkan tiga aktor utama, yaitu negara, korporasi, dan masyarakat, serta mencerminkan ketimpangan struktural dalam penguasaan dan akses terhadap sumber daya agraria. Konflik agraria di Indonesia terus mengalami peningkatan baik dari segi jumlah kasus maupun eskalasi kekerasannya. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi 341 letusan konflik agraria di 33 provinsi, dengan luas wilayah terdampak mencapai 914.547 hektare dan melibatkan 123.612 keluarga di 428 desa. Jumlah tersebut meningkat sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Konflik juga diikuti lonjakan 32% kasus kekerasan, kriminalisasi, dan penganiayaan terhadap petani serta masyarakat adat. Sepanjang 2025 tercatat 404 orang dikriminalisasi, 312 orang dianiaya, 19 orang tertembak, dan 1 orang meninggal dunia. Penelitian ini menemukan bahwa negara menggunakan empat pola penundukan terhadap masyarakat, yaitu force power, manipulation, persuasive, dan authority untuk mendukung implementasi PSN. Di sisi lain, masyarakat mengembangkan berbagai bentuk resistensi melalui konsolidasi komunitas, pembentukan organisasi petani, okupasi lahan, penggunaan jalur hukum, serta pembangunan jaringan solidaritas. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik agraria dalam PSN bukan sekadar perebutan tanah, melainkan perjuangan memperoleh keadilan, pengakuan hak, dan perlindungan ruang hidup masyarakat. Metode penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang didukung data sekunder dari hasil penelitian, literatur ilmiah, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta berbagai sumber media yang relevan dengan pembangunan PSN dan konflik agraria antara tahun 2024-2026. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan kerangka teori kekuasaan Dennis H. Wrong.

Urgensi Keterlibatan Masyarakat dalam Proyek Food Estate untuk Ketahanan Pangan Nasional

2026-07-23T17:19:59+07:00

Pentingnya peranan masyarakat dalam proyek food estate menjadi bagian penting dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional melalui perspektif pemberdayaan masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang selalu meningkat setiap tahun menyebabkan perlunya bangsa Indonesia menjaga ketahanan pangan. Salah satu program yang dianggap dapat menjaga ketahanan pangan tersebut adalah proyek food estate yang diselenggarakan di beberapa wilayah, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Proyek ini menggabungkan pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan menggunakan kawasan hutan lindung. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan perusahaan dan masyarakat dalam pengelolaan penyediaan benih, penggarapan lahan, dan pembelian pasca panen. Penelitian ini merupakan upaya memahami peranan masyarakat dalam pelaksanaan proyek food estate. Pertanyaan dasar penelitian ini adalah bagaimana peranan masyarakat dalam program food estate untuk mendukung keberhasilan ketahanan pangan nasional? Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan food estate di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan perkembangan terbaru di Papua berkaitan dengan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam perspektif pemberdayaan, keterlibatan masyarakat menjadi aspek penting karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengelolaan dan keberlanjutan program. Kurangnya proses pemberdayaan menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memiliki keterlibatan dan rasa memiliki terhadap program food estate. Oleh karena itu, keberhasilan program food estate membutuhkan proses pemberdayaan pertanian yang tepat dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat sehingga program ketahanan pangan nasional dapat berjalan secara berkelanjutan. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Data penelitian diperoleh melalui kajian terhadap berbagai dokumen dan informasi terkait pelaksanaan program food estate.

MBG sebagai Instrumen Politik Kesejahteraan: Studi Sosiologis tentang Relasi Negara dan Masyarakat

2026-07-23T17:27:10+07:00

Penelitian ini mengkaji Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen politik kesejahteraan dalam membentuk relasi antara negara dan masyarakat dengan menggunakan perspektif State in Society dari Migdal dan politik kesejahteraan dari Hickey dan Lavers. Sebagian penelitian mengenai MBG masih berfokus pada aspek gizi, kesehatan, dan efektivitas implementasi program, sementara dimensi relasi negara dan masyarakat dalam praktik kesejahteraan belum banyak dikaji. Penelitian ini dilakukan di Desa Tabongo Barat, Kabupaten Gorontalo dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dukungan masyarakat terhadap MBG tidak sepenuhnya dibangun oleh keberhasilan program dalam mencapai tujuan, melainkan oleh manfaat material yang diterima berbagai aktor lokal. Namun, masyarakat tidak bertindak sebagai penerima manfaat yang pasif. Mereka tetap melakukan evaluasi, kritik, dan redistribusi informal terhadap manfaat program berdasarkan penilaian moral dan kebutuhan sosial yang mereka anggap lebih tepat. Penelitian ini menemukan bahwa MBG menjadi arena negosiasi antara definisi kesejahteraan yang dibangun negara dan kebutuhan kesejahteraan yang dipahami masyarakat. Dukungan terhadap program lebih banyak dibentuk oleh kalkulasi manfaat praktis dibandingkan oleh kepercayaan substantif terhadap kapasitas negara. Temuan ini menghasilkan konsep legitimasi semu yang terstruktur secara material untuk menjelaskan bentuk dukungan sosial yang muncul dari program kesejahteraan.

Mining Justice: Ketika Profit Mengalahkan People dan Planet

2026-07-23T17:38:17+07:00

Penelitian ini mengkaji keadilan pertambangan dalam tata kelola hilirisasi nikel di Indonesia melalui perspektif resource curse dan accumulation by dispossession yang dipadukan dengan pendekatan Strategic Management untuk membaca relasi negara, korporasi, pemerintah daerah, masyarakat, dan ekosistem terdampak. Hilirisasi nikel telah meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional, tetapi belum sepenuhnya mengatasi ketimpangan distribusi manfaat, beban ekologis, dan kerentanan sosial di daerah penghasil. Peningkatan nilai ekspor produk turunan nikel dari USD 3,3 miliar pada 2017 menjadi USD 33,9 miliar pada 2024 belum diikuti pembagian manfaat yang adil bagi pemerintah daerah, masyarakat lokal/adat, dan ekosistem terdampak. Penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan dana bagi hasil, rendahnya royalti produk olahan bernilai tambah tinggi, peningkatan kasus ISPA di Bahodopi, perlambatan penurunan kemiskinan, serta kerentanan masyarakat adat Karongsi’e Dongi dan ekosistem Danau Malili menunjukkan bahwa orientasi profit masih lebih dominan daripada people dan planet. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen kebijakan, data fiskal pertambangan, studi kasus Sorowako, dan studi kepustakaan periode 2017–2025. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini menawarkan kerangka Mining Justice untuk membaca ketidakadilan hilirisasi nikel dan merumuskan benefit sharing yang lebih adil bagi daerah penghasil, masyarakat lokal/adat, dan ekosistem terdampak.

Upaya Pembangunan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pesisir

2026-07-23T17:45:16+07:00

Penelitian ini mengkaji upaya masyarakat nelayan Pulau Mapur sebagai salah satu masyarakat pesisir di wilayah pulau terluar dalam mencapai kesejahteraan sosial dengan menggunakan perspektif teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Masyarakat Pulau Mapur merupakan kelompok masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya laut sebagai sumber utama penghidupan, namun sebagian masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Kondisi tersebut semakin kompleks karena nelayan harus menghadapi perubahan iklim dan penurunan hasil tangkapan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi keluarga. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat nelayan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan dan mencapai kesejahteraan sosial melalui strategi aktif berupa kolaborasi, dukungan antaranggota keluarga, dan pemanfaatan hubungan sosial dalam masyarakat, serta strategi pasif berupa pengurangan pengeluaran dan penerapan pola hidup yang lebih sederhana. Kekuatan hubungan kekeluargaan dan solidaritas sosial juga berperan penting dalam membantu masyarakat bertahan serta menyesuaikan diri terhadap berbagai tekanan sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi lapangan serta wawancara formal dan informal sebagai teknik pengumpulan data.

Gerakan Pemuda dan Keadilan Lingkungan: Antara Kepentingan Nasional dan Masa Depan Komunitas Lokal di Sekitar PLTU Paiton

2026-07-30T19:54:38+07:00

Penelitian ini mengkaji gerakan pemuda dalam memperjuangkan keadilan lingkungan di Desa Binor, Kabupaten Probolinggo, yang berada di sekitar PLTU Paiton, dengan menggunakan perspektif Environmental Justice dari David Schlosberg (2007). Keberadaan PLTU Paiton sebagai salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap penyediaan energi nasional, tetapi juga menimbulkan berbagai tekanan sosial-ekologis bagi masyarakat lokal, seperti degradasi lingkungan pesisir, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan ruang hidup masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pemuda desa membentuk berbagai organisasi lingkungan seperti Binor Green Community (BGC), Binor Underwater Community (BUC), dan Perisai untuk melakukan konservasi lingkungan, perlindungan satwa, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menemukan bahwa gerakan pemuda berperan sebagai mekanisme perjuangan keadilan lingkungan melalui penguatan pengakuan terhadap pengalaman ekologis masyarakat, perluasan partisipasi warga, dan pembangunan kapasitas kolektif komunitas dalam menghadapi tekanan pembangunan energi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi yang dianalisis secara tematik.

Pemetaan Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Agroforestri Berkelanjutan

2026-07-23T20:01:37+07:00

Penelitian ini mengkaji peran stakeholder dan pola kolaborasi dalam pengelolaan agroforestri berkelanjutan di Desa Wiyurejo, Tlekung, Giripurno, dan Madiredo, Kota Batu, dengan menggunakan perspektif teori stakeholder untuk memahami pengaruh dan kepentingan aktor dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pengelolaan agroforestri berkelanjutan melibatkan berbagai pihak dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda dalam mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologis kawasan hutan. Perbedaan peran dan kapasitas antarstakeholder memengaruhi efektivitas pengelolaan agroforestri sehingga diperlukan kolaborasi yang mampu mengintegrasikan kepentingan berbagai aktor. Penelitian ini menemukan bahwa Perhutani dan PT AMS merupakan stakeholder kunci yang memiliki pengaruh dan kepentingan tertinggi dalam pengelolaan agroforestri melalui pengaturan kebijakan, penyediaan sarana produksi, pendampingan teknis, dan penguatan kemitraan dengan masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara Perhutani, PT AMS, LMDH, koperasi, dan masyarakat mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis, meskipun keterlibatan akademisi dan media masih relatif rendah. Analisis data dilakukan menggunakan analisis stakeholder berbasis matriks kepentingan dan pengaruh (interest–influence matrix) untuk mengidentifikasi posisi, peran, dan hubungan antarstakeholder dalam pengelolaan agroforestri berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Menghidupkan Spirit Ketuhanan dalam Praktik Demokrasi dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Rakyat

2026-07-23T20:07:48+07:00

Artikel ini menganalisis urgensi menghidupkan spirit Ketuhanan sebagai fondasi etik Demokrasi Pancasila dan basis penegakan kedaulatan rakyat melalui perspektif Pancasila, sosiologi agama, dan demokrasi. Demokrasi Indonesia telah memiliki perangkat konstitusional dan prosedural yang relatif lengkap, tetapi pelaksanaannya masih berhadapan dengan politik transaksional, oligarki, korupsi, polarisasi identitas, serta ketimpangan sosial. Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diperlakukan hanya sebagai pengakuan simbolik terhadap keberadaan Tuhan, tetapi perlu diterjemahkan menjadi akuntabilitas transenden, amanah kekuasaan, penghormatan terhadap martabat manusia, musyawarah yang berkeadaban, dan keberpihakan terhadap keadilan sosial. Penelitian ini menemukan bahwa penguatan spirit Ketuhanan berfungsi sebagai koreksi terhadap demokrasi prosedural dan transaksional melalui modal takwa sebagai kapasitas moral untuk mengendalikan kepentingan, menolak penyalahgunaan kekuasaan, serta menghubungkan sila pertama dengan perlindungan hak asasi manusia, demokrasi substantif, dan keadilan sosial. Kajian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan analisis teoritis terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, literatur sosiologi agama dan demokrasi, serta hasil Kajian Akademik Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila yang disusun melalui kerja sama Sekretariat Jenderal MPR RI dan FISIP Universitas Sriwijaya.

Narasi Kesejahteraan dan Produksi Kurban Sosial: Analisis Wacana Kritis dalam Pembangunan PSN Pulau Komodo

2026-07-23T20:44:43+07:00

Penelitian ini mengkaji unsur diskursif di balik narasi kesejahteraan, pariwisata premium, dan pembangunan berkelanjutan yang dilekatkan pada PSN Pulau Komodo, yang berpotensi melegitimasi pengorbanan masyarakat lokal demi kepentingan pembangunan, melalui perspektif analisis wacana kritis Norman Fairclough dan teori pyramids of sacrifice Peter L. Berger. Narasi kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan yang diproduksi pemerintah dalam wacana pariwisata premium berfungsi sebagai wacana legitimasi pembangunan. Sementara itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat lokal justru mengalami eksklusi ruang, keterbatasan partisipasi, serta menanggung biaya sosial dan ekologis akibat proyek pembangunan. Penelitian ini menemukan bahwa narasi pembangunan PSN Pulau Komodo menjadi instrumen diskursif yang melegitimasi pengorbanan masyarakat lokal sebagai konsekuensi yang seolah-olah dianggap wajar demi kepentingan pembangunan dan akumulasi modal. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang secara spesifik menggunakan analisis wacana kritis untuk membongkar narasi pemerintah dan produksi korban sosial dalam pembangunan PSN Pulau Komodo.

Kolektifitas di Lahan Sempit: Penguatan Modal Sosial Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam Menghadapi Distrupsi Ruang Akibat Proyek Stategis Nasional Urban

2026-07-25T20:51:19+07:00

Penelitian ini mengkaji masalah disrupsi ruang akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan perkotaan terhadap eksistensi pertanian perkotaan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kelurahan Sungai Andai, Kota Banjarmasin, dengan menggunakan perspektif teori modal sosial Robert Putnam dan produksi ruang Henri Lefebvre. Transformasi tata ruang perkotaan akibat pembangunan infrastruktur secara masif telah membatasi pemanfaatan ruang oleh kelompok akar rumput yang bergantung pada lahan-lahan tersisa untuk aktivitas pertanian perkotaan. Berdasarkan data lapangan di Kelurahan Sungai Andai, alih fungsi lahan hijau menjadi area terbangun telah mempersempit ruang gerak KWT Kampung Puma III dan menyisakan lahan terbatas di pekarangan rumah. Penelitian ini menemukan bahwa praktik kolektivitas melalui penguatan modal sosial bonding, bridging, dan linking menjadi strategi kolektif KWT dalam mempertahankan praktik pertanian perkotaan, mendukung ketahanan pangan lokal, dan menghasilkan ruang alternatif di tengah tekanan spasial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivis yang berfokus pada pemaknaan subjektif dan strategi bertahan aktor melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan Ketua KWT dan para anggota, serta dokumentasi praktik pertanian perkotaan.

Pembangunan, Proyek Strategis Nasional, dan Tata Demokrasi Indonesia: Antara Imperatif Pertumbuhan dan Integritas Prosedural

2026-07-24T21:11:06+07:00

Artikel ini mengkaji relasi antara Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai instrumen pembangunan negara dan kualitas tata demokrasi Indonesia melalui pendekatan sosiologi politik dan perspektif analisis sosial kritis. Percepatan pelaksanaan PSN yang bertumpu pada besarnya kewenangan eksekutif memperlihatkan tegangan struktural antara imperatif pertumbuhan ekonomi dan prinsip-prinsip demokrasi substantif, terutama dalam dimensi partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak komunitas lokal. Artikel ini menemukan bahwa pelaksanaan PSN cenderung memperkuat orientasi pembangunan yang mengutamakan percepatan pertumbuhan, tetapi pada saat yang sama menghasilkan persoalan demokrasi berupa konflik agraria, pemindahan paksa, marginalisasi masyarakat adat, pelemahan ruang sipil, serta keterbatasan partisipasi publik dalam proses pembangunan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan dilaksanakan di wilayah terdampak PSN di Jawa Timur dan Kepulauan Riau pada Januari–Juni 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat pemerintah, aktivis masyarakat sipil, dan komunitas terdampak, observasi non-partisipatif, serta studi dokumen. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi, sedangkan analisis dilakukan menggunakan koding terbuka dan analisis tematik secara iteratif.

Proyek Strategis Nasional dan Konflik Agraria di Pulau Rempang: Kekerasan Negara, dan Kualitas Demokrasi Indonesia

2026-07-24T21:19:41+07:00

Penelitian ini mengkaji konflik agraria, depolitisasi partisipasi publik, dan pelemahan demokrasi substantif dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang melalui perspektif infrastructural power dan resentralisasi, teori kekerasan negara dan konflik agraria, serta teori demokrasi partisipatif dan partisipasi simbolik. Pelaksanaan PSN Rempang memperlihatkan relasi sosial yang timpang antara negara, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan kepentingan investasi, terutama dalam konfigurasi kewenangan, proses pengambilan keputusan, reduksi partisipasi publik, serta lemahnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Kondisi tersebut memperlihatkan ketegangan antara percepatan pembangunan, keadilan agraria, perlindungan hak warga negara, dan kualitas demokrasi Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kuatnya dukungan kebijakan pemerintah pusat yang tidak diimbangi dengan persiapan sosial dan administratif yang memadai mendorong sentralisasi pengambilan keputusan, memperlemah ruang partisipasi warga, dan mendepolitisasi konflik agraria dengan memosisikan aspirasi masyarakat sebagai gangguan terhadap pembangunan, bukan sebagai bagian dari proses demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen kebijakan, laporan lembaga pengawas, dan pemberitaan media selama periode 2023–2025.

Reproduksi Sosial Petani Muda dalam Arena Pertanian Lokal: Strategi Menghadapi Fenomena Aging Farmer di Desa Wonokitri Kabupaten Pasuruan

2026-07-24T21:29:16+07:00

Penelitian ini mengkaji strategi reproduksi sosial petani muda dalam menghadapi fenomena aging farmer di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan melalui perspektif teori praktik sosial Pierre Bourdieu yang mencakup konsep habitus, modal, dan arena. Fenomena aging farmer menjadi tantangan dalam keberlanjutan sektor pertanian karena semakin menurunnya keterlibatan generasi muda dalam aktivitas pertanian. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan regenerasi petani di Desa Wonokitri tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal ekonomi, tetapi juga melalui proses reproduksi sosial yang membentuk keterikatan generasi muda terhadap pertanian. Keluarga berperan sebagai ruang awal pembentukan habitus pertanian melalui proses pembelajaran berbasis pengalaman (learning by doing). Selain itu, keberadaan modal sosial berupa jaringan antarpetani, kelompok tani, praktik gotong royong, serta dukungan kelembagaan memperkuat keberlanjutan aktivitas pertanian. Modal budaya masyarakat Tengger, seperti nilai adat, tradisi pertanian, dan hubungan spiritual dengan alam, turut membangun identitas petani sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Sementara itu, arena pertanian lokal menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan inovasi melalui pemanfaatan teknologi, akses informasi digital, dan penguatan kapasitas kewirausahaan pertanian Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan studi literatur dengan melibatkan petani muda, petani senior, kelompok tani, tokoh masyarakat, serta pemerintah desa sebagai informan penelitian.

Kualitas Layanan Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Manado

2026-07-24T22:23:57+07:00

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak mobilitas penyandang disabilitas dalam layanan transportasi publik di Kota Manado dengan perspektif sosiologi. Penyediaan transportasi publik yang belum sepenuhnya aksesibel masih menjadi hambatan sosiologis dalam mewujudkan kesetaraan mobilitas bagi penyandang disabilitas. Hasil observasi pada Terminal Malalayang, Terminal Karombasan, dan Terminal Paal Dua menunjukkan bahwa fasilitas transportasi publik belum sepenuhnya menyediakan sarana pendukung aksesibilitas, seperti ramp, jalur landai, pegangan tangan, ruang kursi roda, serta informasi aksesibel berbasis braille dan audio, sehingga membatasi mobilitas kelompok disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan perlindungan hak penyandang disabilitas dan implementasinya dalam penyelenggaraan transportasi publik. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas layanan transportasi publik masih belum memenuhi prinsip inklusivitas, terutama pada aspek aksesibilitas, keamanan, kenyamanan, keandalan, empati layanan, dan keterjangkauan. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan transportasi publik yang berorientasi pada keadilan sosial melalui penyediaan infrastruktur aksesibel, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan komunitas difabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Informan dipilih secara purposive sampling, sedangkan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap penyandang disabilitas pengguna transportasi publik, pengemudi, pengelola terminal, serta pemerintah daerah. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman.

Transformasi Pembangunan dan Konsekuensi Gender dalam Proyek Strategis Nasional di Indonesia: Analisis Komparatif Rempang dan Ibu Kota Nusantara (IKN)

2026-07-24T22:28:36+07:00

Artikel ini mengkaji bagaimana proyek pembangunan berskala besar menghasilkan ketimpangan gender melalui analisis komparatif Rempang Eco-City dan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Indonesia. Pembangunan kontemporer di negara-negara Global South, khususnya melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), telah mempercepat restrukturisasi wilayah melalui ekspansi infrastruktur, pengembangan industri, dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru. Meskipun berbagai penelitian telah mendokumentasikan dampak sosial pembangunan, perhatian terhadap mekanisme yang menyebabkan transformasi pembangunan menghasilkan konsekuensi yang terdiferensiasi berdasarkan gender masih relatif terbatas. Penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan gender tidak muncul secara langsung akibat relokasi, urbanisasi, maupun pembangunan infrastruktur, tetapi dihasilkan melalui proses transformasi pembangunan, rekonfigurasi sumber daya, restrukturisasi mata pencaharian, serta intensifikasi kerja reproduksi sosial. Meskipun Rempang dan IKN memiliki jalur transformasi pembangunan yang berbeda, kedua kasus tersebut menunjukkan pola serupa berupa berkurangnya akses terhadap sumber daya produktif, ketimpangan kemampuan adaptasi terhadap perubahan mata pencaharian, dan meningkatnya beban reproduksi sosial yang lebih banyak ditanggung oleh perempuan. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini mengembangkan sebuah model konseptual yang menjelaskan bagaimana proyek-proyek pembangunan berskala besar mereproduksi ketimpangan gender melalui transformasi sistem-sistem sosial yang menopang kehidupan sehari-hari masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Critical Integrative Review dengan mensintesis artikel jurnal terindeks Scopus, dokumen kebijakan, dan laporan kelembagaan periode 2021–2026 melalui metode thematic synthesis

Program Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik Masyarakat Pesisir

2026-07-24T01:46:48+07:00

Program Koperasi Merah Putih dalam perspektif teori interaksionisme simbolik melihat bagaimana makna, nilai, dan praktik sosial masyarakat pesisir membentuk penerimaan terhadap kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh budaya lokal, pola gotong royong, dan sistem sosial terhadap implementasi program di Desa Resun Pesisir yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kolektivitas dan solidaritas sosial menjadi faktor pendukung utama dalam mendorong partisipasi masyarakat, namun di sisi lain, terdapat hambatan berupa rendahnya kepercayaan terhadap kelembagaan formal serta perbedaan pemaknaan terhadap konsep koperasi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan program dalam beradaptasi dengan konteks sosial budaya lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan koperasi yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dua Wajah Modernitas di Tanah Humba: Air, Investasi Asing, dan Paradoks Kelokalan Sumba Barat

2026-07-24T08:08:29+07:00

Kajian ini menganalisis paradoks modernitas pada identitas Pulau Sumba yang dibaca melalui lensa teori kantong terisolasi dan imajinasi eksotisme. Menggunakan metode penelitian deskriptif eksplanatif, identitas masyarakat lokal dikaji dengan tinggal bersama para humba di kampung situs Prai-Ijing. Berbeda dengan Sumba Timur, Sumba Barat menampilkan dua wajah yang kontradiktif: wilayah domestik yang didera kekeringan kronis-kekurangan-air dan kemiskinan struktural, berdampingan dengan wajah-industri pariwisata global bernilai tinggi seperti Nihi Sumba. Melalui perspektif sosiologis, eksotisme kampung situs dan kain tenun tradisional telah mengalami komodifikasi demi pasar kapitalistik global. Namun, penetrasi modernitas ini gagal mengangkat kualitas hidup lokal, menciptakan ketimpangan tajam akibat pembangunan yang tidak merata (uneven development). Wajah modern Sumba yang berkualitas rendah mencerminkan alienasi masyarakat lokal dari pusaran ekonomi modern di tanah mereka sendiri. Ketegangan antara tradisi yang dikomodifikasi dan modernitas yang timpang ini menegaskan perlunya rekonstruksi kebijakan pembangunan yang inklusif agar kapitalisme pariwisata tidak mengorbankan ruang hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat Sumba.

Masyarakat Sipil dan Konflik dalam Proyek Strategis Nasional: Menakar Konsekuensi Pembangunan dan Arah Kepentingan Nasional

2026-07-24T08:21:24+07:00

Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi instrumen utama pembangunan Indonesia dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, investasi, hilirisasi industri, dan konektivitas wilayah. Namun, percepatan pembangunan tersebut juga memunculkan berbagai konflik agraria, ekologis, dan sosial-politik di tingkat lokal. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara masyarakat sipil dan konflik dalam implementasi PSN di Indonesia periode 2020–2026. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan terhadap berbagai laporan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta publikasi akademik terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan berbasis PSN cenderung memperbesar ketimpangan relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Konflik muncul akibat lemahnya partisipasi publik, pengadaan tanah yang eksploitatif, marginalisasi masyarakat adat, serta orientasi pembangunan yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dibanding keadilan sosial-ekologis. Di sisi lain, masyarakat sipil memainkan peran penting dalam melakukan advokasi, resistensi sosial, pengawasan kebijakan, dan penguatan demokrasi partisipatoris. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan PSN tidak cukup diukur melalui capaian investasi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui kemampuan negara menjamin keadilan agraria, perlindungan lingkungan hidup, dan hak-hak masyarakat terdampak.

Dari Sampah ke Energi: Ancaman PSN PSEL terhadap Penghidupan Komunitas Pemulung di Kota Makassar

2026-07-24T09:04:19+07:00

Penelitian ini mengkaji ancaman penghidupan komunitas pemulung TPA Tamangapa akibat rencana Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSN PSEL) di Kota Makassar dengan menggunakan perspektif teori Accumulation by Dispossession David Harvey. Komunitas pemulung di TPA Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selama lebih dari tiga dasawarsa menggantungkan seluruh penghidupan dari aktivitas memilah dan menjual sampah daur ulang sebagai sumber ekonomi utama. Kehadiran rencana PSEL yang dicanangkan pemerintah sebagai solusi krisis sampah dan pemenuhan kebutuhan energi terbarukan secara nyata mengancam akses penghidupan komunitas pemulung, terlebih setelah lokasi proyek diarahkan ke kawasan TPA Antang/Tamangapa. Proses perencanaan PSEL berlangsung secara top-down tanpa pelibatan komunitas terdampak, sebagaimana tercermin dari pernyataan warga yang mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penetapan lokasi proyek sejak awal. Penelitian ini menemukan bahwa proses perencanaan PSN PSEL di Kota Makassar merupakan bentuk awal akumulasi melalui perampasan (accumulation by dispossession) di mana negara berperan sebagai fasilitator aktif kepentingan modal dengan mengorbankan penghidupan komunitas pemulung atas nama kepentingan nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivis melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap informan kunci dari komunitas pemulung, aparat pemerintah, dan pihak swasta, serta studi dokumen kebijakan.

Upacara Adat Mosehe Wonua sebagai Media Komunikasi Tradisional dalam Penyelesaian Konflik pada Proyek Strategis Nasional (PSU) di Kecamatan Routa Kabupaten Konawe

2026-07-24T09:20:14+07:00

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan makna yang terkandung dalam upacara adat mosehe wonua pada masyarakat di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan (2) mendeskripsikan fungsi upacara adat Mosehe Wonua pada masyarakat Routa dalam Penyelesaian Konflik Di Proyek Strategis Nasional. Hasil penelitian menunjukan, adanya Penggunaan hukum adat atau aturan adat pada masyarakat suku tolaki yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atau sanksi dalam pelaksanaan hukum adat (osara) dengan Upacara Adat Mosehe Wonua yang salah satu ritulnya adalah menggunakan “Kalosara”. Kalosara dalam hubungannya dengan media komunikasi merupakan media tradisional atau dikenal juga sebagai media rakyat, dan dijadikan sebagai alat atau perangkat hukum adat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat, persoalan adat istiadat, maupun dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Routa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, telah menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia, berkaitan dengan pengembangan hilirisasi nikel dan infrastruktur pendukung. Kehadiran PSN menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal. Konflik di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, semakin meruncing hingga April 2026. Konflik ini melibatkan warga lokal dengan perusahaan tambang nikel, terutama PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) dan PT Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP).

Orang Suku Laut dalam Tata Kelola Pesisir: Suku Laut di Kepulauan Riau

2026-07-24T09:27:33+07:00

Pembangunan pesisir dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs) di Asia Tenggara semakin berfokus pada penguatan ekonomi maritim melalui pariwisata, konservasi laut, industrialisasi pesisir, dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PSN). Namun, implementasi pembangunan berkelanjutan terkadang gagal mempertimbangkan keadilan sosial bagi komunitas adat, khususnya Orang Suku Laut (OSL) di Kepulauan Riau. Sebagai kelompok yang memiliki ikatan historis, sosiologis, dan budaya dengan laut, Orang Suku Laut (OSL) menghadapi tekanan akibat perubahan tata kelola pesisir. Salah satu perkembangan tersebut adalah proyek PSN, yang telah menyebabkan pemindahan pemukiman, pembatasan akses ke wilayah laut, dan gangguan terhadap mata pencaharian komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan pesisir yang memengaruhi akses Orang Suku Laut (OSL) terhadap ruang hidup dan sumber daya mereka, serta partisipasi mereka dalam tata kelola pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang mencakup wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian ini menyoroti adanya pembatasan akses ke wilayah laut akibat proyek-proyek pembangunan, marjinalisasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, serta kurangnya partisipasi masyarakat adat dalam tata kelola pesisir. Kondisi-kondisi tersebut memperparah kerentanan sosial-ekonomi dan mengancam keberlanjutan identitas budaya Orang Suku Laut (OSL).

In Memoriam Kearifan Lokal Masyarakat Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pengelolaan Hutan

2026-07-24T09:37:56+07:00

Penelitian ini mengkaji kearifan lokal yang pernah ada pada masyarakat suku Rejang di Desa Surau Bengkulu Tengah dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan pendekatan teori Weber tentang tindakan sosial yang berorientasi tradisi.Saat ini di Indonesia banyak mengalami perubahan lingkungan.Kekayaan alam semakin berkurang dengan ditandai semakin banyak hutan yang gundul dan berkurang beralih menjadi lahan konversi, pencemaran air sungai akibat industri(Baharudin, 2010).Sehingga akhirnya banyak terjadi musibah seperti banjir besar,tanah longsor,satwa yang menyerang manusia.Begitupun di Bengkulu.Perubahan dan degradasi lingkungan juga terjadi. Indikator dari kondisi tersebut yaitu akhir-akhir ini sering terjadi banjir besar ketika musim hujan.Di beberapa wilayah terjadi tanah longsor. Dan pada saat musim kemarau menjadi lebih panas. Di area perairan seperti sungai,tercemar limbah industri.Belum lagi terjadi perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Surau pernah memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumber daya hutannya. Bentuk kearifan lokal terse but meliputi cara pandang masyarakat terhadap sumber daya alamnya, pengetahuan mengenai sumber daya alam yang diperoleh dari pewarisan dan proses belajar,keper-cayaan tertentu berupa mitos dan perilaku dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kearifan lokal yang merupakan pewarisan dari nenek moyang saat ini sudah mengalami pemudaran. Tidak semua bentuk kearifan lokal yang pernah ada masih digunakan. Kearifan lokal yang mengalami pemudaran yaitu mengenai keyakinan berupa mitos, pengelolaan lahan pertanian (persawahan) dan ritual dalam pembukaan hutan a-tau lahan. Saat ini masyarakat Desa Surau cenderung menggunakan acuan baru berupa peraturan pemerintah (negara) dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada. Kearifan lokal masyarakat Desa Surau yang mendukung pelestarian sumber daya alam adalah berupa larangan tertentu dalam memanfaatkan hasil hutan. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi lapangan serta studi dokumentasi. Informan penelitian ditentukan melalui teknik snowball sampling dan merupakan masyarakat Desa Surau dengan kriteria tertentu. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan seiring dengan pengumpulan data. Peneliti memilih menggunakan tradisi MDAP (Manual Data Analhysis Procedure) milik Saldana.

Transformasi Ekonomi dan Agensi Perempuan dalam Industri Batik Tradisional Girilayu

2026-07-24T09:48:07+07:00

Penelitian ini mengkaji transformasi ekonomi dan peran krusial agensi perempuan dalam ekosistem industri kreatif batik tradisional di Desa Girilayu dengan menggunakan perspektif teori Gender and Development (GAD) (Moser, 1993; Kabeer, 1994). Dinamika sosial ekonomi di wilayah Girilayu saat ini menunjukkan bahwa lebih dari dua ratus perempuan pedesaan menjadikan keterampilan membatik tulis sebagai mata pencaharian utama. Mereka bertransformasi dari sekadar buruh canting yang diupah murah oleh perusahaan besar di kota Solo, menjadi produsen mandiri melalui pembentukan Paguyuban Giriarum dan entitas usaha independen (Gunawan et al., 2022; Hyunanda et al., 2021). Meskipun demikian, upaya untuk mewujudkan kemandirian kesejahteraan ini dihadapkan pada serangkaian tantangan, seperti pelestarian identitas pewarnaan alam otentik "Soga Jawa", kesulitan menembus sistem pemasaran digital, serta stagnasi regenerasi pembatik pada kalangan pemuda (Suci et al., 2024; Husna, 2025). Penelitian ini menemukan bahwa agensi perempuan bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam merawat ketahanan warisan budaya sekaligus motor penggerak transformasi ekonomi pembangunan pedesaan, kendati mereka masih kerap tersubordinasi oleh sistem pasar kontemporer (UNCTAD, 2023; OECD, 2025). Metode penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivis, yaitu berfokus pada pengumpulan informasi naratif agensi melalui metode observasi partisipatif, wawancara formal dan informal terhadap pengelola BUMDES, pemilik usaha independen, serta ibu-ibu pembatik selama awal tahun 2025.

Konflik Lahan dan Negosiasi Identitas: Strategi Mediasi Masyarakat Lokal dalam Lingkar Industri Pertambangan

2026-07-24T10:11:52+07:00

Artikel ini mengkaji dinamika konflik lahan di lingkar industri pertambangan nikel wilayah Malili melalui perspektif teoritik habitus dan modal dari Pierre Bourdieu. Isu yang dikaji berfokus pada benturan antara ruang hidup (living space) masyarakat agraris-nelayan dengan ruang produksi industri berskala besar yang dipicu oleh penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN). Temuan menunjukkan bahwa identitas komunitas di lokasi penelitian dibentuk oleh sejarah panjang eksodus, perpindahan, serta asimilasi etnis yang menciptakan identitas adaptif namun waspada terhadap ekspansi industri. Kearifan lokal masyarakat kini bertransformasi dari ritual simbolis menjadi praktik perlindungan ekologis fungsional sebagai strategi bertahan di tengah degradasi lingkungan pesisir dan daratan. Masyarakat secara aktif menegosiasikan eksistensi mereka melalui rekonfigurasi peran fungsional dan pemanfaatan lembaga formal desa sebagai ruang mediasi strategis untuk menuntut keadilan kompensasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas resolusi konflik sangat bergantung pada pengakuan terhadap modal simbolis masyarakat dan penerapan model mediasi inklusif yang mampu menyeimbangkan ketimpangan kuasa antara korporasi dengan warga lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan kunci di Desa Harapan dan Desa Pasipasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif.

Boru Batak, Boru Ni Raja : Seberapa Pentingkah Pendidikan bagi Perempuan Batak?

2026-07-24T10:23:49+07:00

Dalam budaya Batak, perempuan dikenal sebagai Boru Ni Raja. Boru Ni Raja merupakan sebuah konsep yang mencerminkan penghormatan terhadap martabat, peran, dan tanggung jawab perempuan dalam kehidupan keluarga maupun adat. Namun, penghormatan yang bersifat simbolik tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesempatan pendidikan yang setara. Di berbagai wilayah pedesaan Sumatera Utara, partisipasi pendidikan perempuan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga kuatnya ekspektasi budaya yang mendorong perempuan memasuki peran domestik pada usia muda. Artikel ini mengkaji pentingnya pendidikan bagi perempuan Batak dalam perspektif budaya, relasi gender, dan perubahan sosial kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah dan data pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam memperluas peluang hidup perempuan, memperkuat kapasitas mereka sebagai agen perubahan, serta memungkinkan mereka mempertahankan identitas budaya secara kritis dan reflektif. Kajian ini memperkaya diskursus relasi antara budaya lokal, struktur patriarkal, dan hak pendidikan perempuan di Indonesia.

Pembangunan tanpa Ruang Dialog: Marginalisasi Suku Akit dalam Ekspansi Proyek Strategis Nasional di Wilayah Pesisir Riau

2026-07-24T13:36:43+07:00

Penelitian ini mengkaji fenomena marginalisasi Suku Akit dalam pusaran ekspansi ekonomi dan kebijakan pembangunan di wilayah pesisir Riau melalui perspektif teori Strategic Action Field (SAF) dari Fligstein dan McAdam. Isu utama yang dianalisis adalah bagaimana komunitas adat Suku Akit kehilangan akses tradisional mereka terhadap hutan mangrove akibat penetapan rezim penguasaan negara dan industrialisasi panglong arang yang minim ruang dialog partisipatif. Temuan menunjukkan bahwa transformasi struktur arena bisnis panglong arang telah menempatkan Suku Akit sebagai aktor yang rentan, di mana perubahan kebijakan konservasi dan legalitas lahan sering kali mengabaikan hak-hak informal serta pengetahuan lokal mereka, sehingga memicu ketergantungan ekonomi yang mendalam pada sistem patronase. Penelitian ini menyimpulkan bahwa marginalisasi Suku Akit merupakan konsekuensi dari kontestasi aktor-aktor dominan dalam field yang lebih mengedepankan stabilitas pasar dan akumulasi ekonomi dibandingkan inklusi sosial bagi masyarakat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif dan analisis partisipatif, yang melibatkan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci dari komunitas Suku Akit dan pelaku usaha, serta studi dokumentasi selama periode riset untuk memformulasikan model intervensi kebijakan yang lebih kontekstual dan berkeadilan bagi masyarakat pesisir.

Pembangunan tanpa Rekognisi: Kritik Sosiologis terhadap Proyek Strategis Nasional

2026-07-24T10:32:48+07:00

Penelitian ini mengkritisi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai praktik pembangunan yang tidak netral, melainkan sarat dengan relasi kuasa yang memproduksi ketidakdiakuan sosial terhadap masyarakat hukum adat, dengan menggunakan perspektif teori rekognisi dan sosiologi pembangunan. Di Sulawesi Tengah, PSN hadir melalui proyek tambang, energi, dan transmigrasi yang bertumpu pada rasionalitas teknokratis negara. Namun, di balik narasi kepentingan nasional, praktik pembangunan ini justru mereduksi masyarakat hukum adat menjadi objek, sekaligus mengabaikan relasi historis, kultural, dan ekologis yang melekat pada ruang hidup mereka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya mengubah lanskap fisik, tetapi juga mengintervensi struktur sosial dan identitas komunitas lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa PSN tidak sekadar menghasilkan konflik material, tetapi secara sistematis memproduksi ketidakdiakuan sosial dalam dimensi struktural, simbolik, dan kultural. Ketidakdiakuan ini tercermin dalam marginalisasi pengetahuan lokal serta hilangnya legitimasi sosial masyarakat hukum adat dalam proses pembangunan. Kondisi ini menempatkan masyarakat hukum adat dalam paradoks: diakui secara administratif, tetapi dinegasikan secara sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologis-konstruktivis melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan di Sulawesi Tengah selama Januari–November 2025.

Pemberdayaan dan Pergerakan Sosial Perempuan Keluar dari Perangkap Kemiskinan di Pedesaan Pesisir (Studi di Desa Boddia Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar)

2026-07-24T16:13:24+07:00

Kemiskinan struktural pada rumah tangga nelayan menjadi realitas sosial yang membatasi akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi sekaligus mendorong lahirnya strategi kolektif untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga. Di Desa Boddia, Kabupaten Takalar, perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga berkontribusi dalam aktivitas ekonomi melalui pengolahan hasil perikanan, usaha mikro, dan berbagai kegiatan komunitas. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana proses pemberdayaan perempuan berlangsung melalui dimensi resources, agency, dan achievement, serta bagaimana proses tersebut bertransformasi menjadi gerakan sosial kolektif dalam menghadapi kemiskinan struktural. Penelitian menemukan bahwa pemberdayaan perempuan diawali oleh meningkatnya akses terhadap sumber daya melalui pelatihan, Kelompok Wanita Tani (KWT), arisan, dan pengajian yang memperluas keterampilan, jaringan sosial, serta modal ekonomi. Akses tersebut memperkuat kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan, meningkatkan posisi tawar dalam rumah tangga, serta menghasilkan kontribusi ekonomi dan pengakuan sosial yang lebih besar. Pemberdayaan kemudian berkembang menjadi gerakan sosial berbasis solidaritas melalui terbentuknya identitas kolektif sebagai perempuan pesisir, kesadaran bersama terhadap kemiskinan struktural dan budaya patriarki sebagai hambatan bersama, serta tindakan kolektif dalam kegiatan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada perubahan kapasitas individu, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial berbasis komunitas yang memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan konstruktivis. Informan dipilih secara purposive sebanyak delapan perempuan yang terdiri atas tokoh komunitas, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, istri nelayan, dan anggota kelompok perempuan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik melalui proses pengkodean induktif.

Efektivitas Layanan Pendampingan Sebaya dalam Menurunkan Self-Stigma pada ODHIV Muda di Kota Surakarta

2026-07-24T16:20:53+07:00

Self-stigma pada Orang dengan HIV (ODHIV) muda di Kota Surakarta menjadi hambatan utama dalam kepatuhan terapi antiretroviral (ARV) dan kualitas hidup akibat internalisasi stigma publik dalam pengalaman sehari-hari. Kondisi tersebut mendorong ODHIV muda mengalami kecemasan antisipatif, menarik diri dari layanan kesehatan, serta membangun ekspektasi negatif terhadap masa depan yang melemahkan efikasi diri dan keberlanjutan pengobatan. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana self-stigma memengaruhi kepatuhan terapi ARV pada ODHIV muda serta bagaimana pendampingan sebaya membangun kembali efikasi diri melalui perspektif Social Cognitive Theory Albert Bandura. Penelitian menemukan bahwa self-stigma terbentuk melalui interaksi antara faktor personal, lingkungan sosial, dan perilaku kesehatan yang saling memengaruhi. Layanan Pendampingan Sebaya (LPS) dan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) berperan sebagai ruang aman yang memperkuat efikasi diri melalui modeling, vicarious learning, persuasi verbal, dan social reinforcement, sehingga mendorong kepatuhan terapi ARV secara lebih konsisten. Pendamping sebaya juga berfungsi sebagai role model yang menunjukkan bahwa HIV dapat dikelola secara klinis maupun sosial. Meskipun demikian, efektivitas pendampingan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan privasi layanan, tingginya beban kerja pendamping, variasi keterampilan komunikasi, serta belum terintegrasinya layanan kesehatan mental secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Social Cognitive Theory. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) dengan Dinas Kesehatan, puskesmas, serta pendamping komunitas, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif dengan triangulasi sumber.

Menakar Konsekuensi Food Estate Sumba Tengah dari Perspektif Ekofeminisme-GESIS: Kerentanan Lokal, Keadilan Gender, dan Keberlanjutan Penghidupan

2026-07-23T16:25:16+07:00

Artikel ini mengkaji konsekuensi Food Estate Sumba Tengah sebagai Proyek Strategis Nasional pangan melalui ekofeminisme kritis-interseksional dengan mengintegrasikan perspektif Gender Equality, Social Inclusion, and Sustainability (GESIS). Program ini hadir di wilayah semi-arid dengan kemiskinan tinggi, stunting 36-40 persen, dan keterbatasan akuifer karst, tetapi keberhasilannya masih dominan diukur melalui luas tanam, panen, dan infrastruktur. Kajian menemukan paradoks: mekanisasi dan bantuan sarana produksi membuka peluang intensifikasi, tetapi ekspansi padi sawah-irigasi dan jagung hibrida melemahkan otonomi petani, menekan air-lahan, mengancam sorgum dan jagung lokal, menghapus perempuan petani dari evaluasi kebijakan, melemahkan basis penghidupan perempuan penenun melalui hilangnya tanaman pewarna dan air komunal, serta merapuhkan ekonomi-uma. Artikel ini mengusulkan Model Ekosistem Food Estate Ekofeminisme-GESIS berbasis revitalisasi sorgum dan jagung lokal. Model ini menempatkan pangan lokal adaptif, kebun benih komunitas, tata kelola air hemat, hilirisasi komunitas, perlindungan tanaman pewarna, dan partisipasi perempuan-adat sebagai ukuran keberhasilan. Metode yang digunakan adalah sintesis kritis atas literatur sistematis-terarah, dokumen kebijakan, data sekunder resmi, dan pembacaan ulang data primer PAR perempuan penenun Sumba Timur, Sumba Tengah, & Sumba Barat Daya.

Representasi Perempuan Madura dalam Ekonomi Keluarga (Studi pada perempuan Madura pemilik Usaha Kuliner Madura di Madura)

2026-07-29T16:29:29+07:00

Penelitain ini mengkaji tentang representasi Perempuan Madura dalam ekonomi Keluarga. Madura merupakan wilayah yang dihuni oleh Suku Madura yang memiliki kultur patriarki. Konstruksi patriarki dapat dilihat dalam aktivitas masyarakat Madura dalam ekonomi, kekuasaan dan politik serta kehidupan sosial budaya.
Seiring dengan perubahan, transformasi budaya Madura mengalami pergeseran-pergeseran. Posisi laki-laki yang dominan mulai mengalami pergeseran-pergeseran. Pergeseran peran perempuan yang diposisikan pada ruang-ruang domestik mulai bergeser pada posisi-posisi dominan terutama dalam bidang ekonomi. Representasi perempuan dalam ekonomi dapat dilihat pada kontribusi ekonomi dalam keluarga. Perempuan berperan dominan dalam ekonomi melalui sektor informal, seperti pengusaha kuliner Madura. Di Wilayah Madura muncul Pengusaha perempuan yang bergerak di usaha kuliner seperti Bebek Sinjay, Kaldu Kokot Al Ghozali, Rujak Bu Ponok yang dikenal dan berkembang pesat.
Penelitian ini menemukan bahwa Perempuan Madura telah mampu menjadi Pengusaha kuliner Madura yang berperan dominan dalam ekonomi keluarga. Pengusaha Kuliner Perempuan Madura telah mampu berperan dalam mengentaskan kemiskinan keluarga, membuka peluang kerja keluarga, berperan dalam transformasi kuliner Madura menjadi komoditas bisnis dan mendorong mobilitas keluarga.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap tiga perempuan pemilik usaha kuliner Madura

Perempuan, Ruang Hidup, dan Pembangunan Infrastruktur: Analisis Sosiologis Dampak PSN Tol Trans Sumatera di Riau

2026-07-29T16:44:34+07:00

Penelitian ini mengkaji dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional Tol Trans Sumatera di Riau terhadap perempuan dan ruang hidup masyarakat lokal dengan menggunakan perspektif produksi ruang Henri Lefebvre serta pendekatan Gender and Development. Pembangunan infrastruktur tol tidak hanya menghadirkan konektivitas, mobilitas, dan peluang ekonomi baru, tetapi juga mengubah relasi sosial, akses terhadap lahan, pola kerja rumah tangga, serta aktivitas ekonomi informal masyarakat. Dalam konteks Riau, perempuan menjadi kelompok penting untuk dianalisis karena keterlibatan mereka dalam ruang domestik, usaha kecil, jaringan sosial komunitas, dan pengelolaan ekonomi keluarga sering kali tidak terlihat dalam narasi besar pembangunan nasional. Artikel ini menemukan bahwa pembangunan infrastruktur dapat membentuk ulang ruang hidup perempuan secara ambivalen, terutama melalui perubahan ruang ekonomi informal seperti warung, perdagangan rumahan, dan jasa makanan di sekitar jalur lama maupun gerbang tol. Perubahan tersebut membuka peluang ekonomi dan mobilitas, tetapi sekaligus berpotensi memperkuat ketimpangan gender apabila perempuan tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat pembangunan. Metode penelitian menggunakan literature review dengan pendekatan analisis tematik terhadap artikel jurnal, buku akademik, dokumen kebijakan, dan laporan lembaga yang relevan dengan isu PSN, pembangunan infrastruktur, ruang hidup, relasi gender, dan transformasi sosial di Riau.

Ko-produksi Penghapusan Femisida di Indonesia: Studi Kasus pada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Ko-produksionis

2026-07-29T16:51:31+07:00

Penelitian ini bertujuan mengungkap ko-produksi penghapusan femisida di Indonesia. Agen pendorong dalam melakukan ko-produksi adalah Komnas Perempuan, yang disebut sebagai ko- produksionis. Di Indonesia, femisida masih dianggap sebagai hal baru, termasuk terbatasnya studi tentang hal tersebut. Penelitian ini berangkat dari argumen Komnas Perempuan sebagai ko-produksionis menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural dalam mengadvokasi femisida di Indonesia. Penelitian ini dikaji menggunakan teori ko-produksi dari Jasanoff (2001). Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena menempatkan Komnas Perempuan sebagai studi kasus. Berdasarkan temuan studi terhadap Komnas Perempuan sebagai ko-produksionis, bersama jaringannya, mereka masih masih berkutat pada upaya membangun kesadaran publik tentang femisida (making awareness). Perempuan korban pembunuhan, masih dipandang sebagai korban kejahatan pada umumnya, yang tidak dilekatkan dengan keperempuanannya. Hal ini menjadi tantangan kultural utama, yang sekaligus menjadi tantangan struktural ketika anggapan tersebut juga melekat pada berbagai institusi penegak hukum.

Eksklusi Perempuan dalam Konflik Rempang Eco-City: Analisis Feminist Political Ecology atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional

2026-07-29T16:55:48+07:00

Konflik Rempang Eco-City memperlihatkan bahwa relokasi dalam kerangka Proyek Strategis Nasional tidak menghasilkan konsekuensi yang netral gender. Penelitian ini menganalisis bagaimana tata kelola proyek tersebut memproduksi eksklusi perempuan melalui pembatasan partisipasi, pengaturan ulang ruang hidup, dan pengalihan risiko pembangunan ke kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan tiga mekanisme eksklusi yang saling berkaitan. Pertama, perempuan tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan mengenai relokasi dan masa depan ruang hidup mereka. Kedua, pengaturan ulang ruang mengancam akses terhadap tanah, laut, sumber penghidupan, dan jaringan sosial yang menopang keberlanjutan kehidupan keluarga dan komunitas. Ketiga, ketidakpastian relokasi memindahkan sebagian besar konsekuensi sosial, domestik, dan emosional pembangunan ke dalam kehidupan perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa kerentanan perempuan bukan sekadar dampak sampingan proyek, melainkan diproduksi oleh tata kelola yang bersifat top-down, berorientasi investasi, dan lebih mengutamakan otoritas negnara serta investor daripada pengetahuan sosial-ekologis masyarakat. Artikel ini memperluas penerapan FPE dengan menunjukkan bahwa eksklusi gender dalam PSN bekerja secara simultan melalui marginalisasi prosedural, disrupsi relasi sosial-ekologis, dan pemindahan risiko pembangunan ke ranah domestik. Oleh karena itu, tata kelola PSN perlu menjamin partisipasi substantif perempuan dan mengintegrasikan kebutuhan sosial-ekologis mereka dalam perencanaan relokasi. Dengan menggunakan perspektif Feminist Political Ecology, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen kritis terhadap kebijakan pemerintah, laporan Komnas Perempuan, publikasi WALHI Riau, dan temuan Ombudsman Republik Indonesia pada periode 2023–2025. Data dianalisis secara tematik dengan menelusuri partisipasi perempuan, akses terhadap tanah dan laut, keberlanjutan sumber penghidupan, jaringan sosial komunitas, serta beban domestik dan emosional yang terdokumentasi.

Potret Pekerja Anak di Kelurahan Gilingan: Antara Kebijakan dan Realita Sosial

2026-07-29T16:59:02+07:00

Pekerja anak masih menjadi persoalan sosial yang bertahan di wilayah perkotaan, termasuk di Kelurahan Gilingan, Kota Surakarta. Kajian ini menganalisis fenomena pekerja anak dengan pendekatan teori praktik sosial Pierre Bourdieu, khususnya konsep arena, habitus, dan modal. Di tengah berkembangnya aktivitas transportasi, jasa, dan ekonomi informal di sekitar Masjid Syekh Zayed, masih ditemukan anak usia 13–17 tahun yang bekerja sebagai juru parkir, pedagang plastik, tenaga tambahan katering, dan mekanik kendaraan ringan. Praktik ini menunjukkan bahwa ruang publik perkotaan tidak sepenuhnya menjadi ruang aman bagi anak, karena anak masuk dalam arena kerja informal yang minim perlindungan serta menempatkan mereka pada posisi sosial yang lemah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap anak, orang tua, serta Ketua RT/RW pada tiga RW sekitar Masjid Syekh Zayed, dengan analisis interaktif Miles dan Huberman selama November 2024. Temuan menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam kerja informal berkaitan dengan ketimpangan distribusi modal ekonomi dan modal budaya keluarga, diperkuat oleh modal sosial lingkungan, serta habitus yang menormalisasi kerja anak sebagai praktik yang wajar. Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan perlindungan anak dan realitas sosial di tingkat lokal.

Harapan Ekonomi dan Kecemasan Sosial: Ekspektasi Budidaya Porphyra dan Implikasinya pada Akses Perempuan, Ketahanan Pangan dan Kohesi Sosial di Pulau Ambon

2026-07-21T17:02:17+07:00

Penelitian ini mengkaji respons perempuan pesisir terhadap rencana pengembangan budidaya Porphyra sp. (rumput laut merah) di Pulau Ambon melalui perspektif Feminist Political Ecology dan teori Kohesi Sosial. Pengembangan budidaya Porphyra dipromosikan sebagai strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui optimalisasi sumber daya laut. Namun, bagi perempuan pesisir, Porphyra tidak hanya dipahami sebagai komoditas ekonomi, melainkan juga sebagai sumber pangan rumah tangga yang menopang keberlangsungan kehidupan pada musim angin timur. Peneliti menemukan bahwa ekspektasi terhadap budidaya Porphyra memunculkan dua respons yang berlangsung bersamaan. Di satu sisi, masyarakat memandang budidaya sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, perempuan mengkhawatirkan berkurangnya akses terhadap Porphyra sebagai sumber pangan akibat dari komodifikasi, munculnya ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan meningkatnya kompetisi antar komunitas. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap perempuan pemanen Porphyra, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan negeri, dan masyarakat pesisir di dua Negeri di Pulau Ambon.

Memutus Rantai Eksploitasi dan Subordinasi Perempuan Pekerja Pengurut Daun Kayu Putih di Kabupaten Buru

2026-07-23T17:08:10+07:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena eksploitasi tubuh dan subordinasi struktural yang dialami perempuan pekerja pengurut daun kayu putih di Kabupaten Buru. Dengan menggunakan kerangka sosiologi tubuh dan relasi patron-klien, studi ini membedah bagaimana tubuh pekerja perempuan dikonstruksi sebagai modal utama (body capital) yang dieksploitasi melampaui batas biologis demi kelangsungan ekonomi keluarga. Melalui metode kualitatif fenomenologis dengan wawancara mendalam terhadap 24 informan yang dipilih secara purposive, penelitian ini menunjukkan bahwa lonjakan permintaan minyak kayu putih tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Hal ini disebabkan oleh sistem upah yang sangat rendah (Rp1.000/kg) serta ketergantungan struktural pada patronase juragan sebagai jaring pengaman sosial semu. Temuan ini menyimpulkan bahwa adaptasi fisik ekstrem melalui perpanjangan jam kerja merupakan strategi bertahan hidup yang paradoksal, dimana di satu sisi menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, namun di sisi lain melanggengkan posisi subordinat dan mengakibatkan kerusakan fisik jangka panjang.

Gender dan Resiliensi Komunitas dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi di Aceh

2026-07-24T17:16:22+07:00

Bencana hidrometeorologi dan relasi gender dalam membangun resiliensi komunitas menjadi isu penting dalam penguatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Banjir, banjir bandang, dan cuaca ekstrem merupakan ancaman yang berulang sehingga memengaruhi kemampuan masyarakat untuk beradaptasi, bertahan, dan pulih dari dampak bencana. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran gender dalam membangun resiliensi komunitas serta memahami bagaimana relasi gender memengaruhi kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam proses mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Laki-laki lebih dominan dalam kegiatan evakuasi dan perlindungan aset, sedangkan perempuan berperan penting dalam pengelolaan kebutuhan keluarga, logistik, dan dukungan sosial selama masa krisis. Penelitian ini juga menemukan bahwa modal sosial berupa gotong royong, solidaritas, dan jaringan kekerabatan merupakan faktor utama yang memperkuat resiliensi komunitas. Selain itu, terjadi transformasi relasi gender yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat, meskipun keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan kebencanaan masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, pengurangan risiko bencana perlu menerapkan pendekatan yang responsif gender untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan ketangguhan masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur gampong, tokoh masyarakat, perempuan, laki-laki, serta pihak yang terlibat dalam kegiatan kebencanaan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Perempuan di Bawah Bayang-Bayang Proyek Strategis Nasional: Relasi Gender, Krisis Air, dan Ketahanan Pangan Komunitas Petani di Desa Kedawung, Jumapolo, Karanganyar

2026-08-07T17:25:25+07:00

Proyek Strategis Nasional (PSN) pada sektor infrastruktur pengairan menjadi isu penting dalam kajian relasi gender dan tata kelola sumber daya alam karena pembangunan waduk dan sistem irigasi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan ketahanan pangan, tetapi juga memengaruhi distribusi beban adaptasi dan akses terhadap pengambilan keputusan. Pembangunan infrastruktur tersebut selama ini lebih banyak diposisikan sebagai solusi atas krisis pangan dan ketimpangan akses air, namun masih menyisakan pertanyaan mengenai siapa yang paling menanggung dampak krisis, bagaimana strategi adaptasi masyarakat dibangun, serta sejauh mana perempuan memperoleh ruang dalam tata kelola sumber daya air. Artikel ini bertujuan mengkaji konsekuensi sosial PSN bidang pengairan terhadap relasi gender dan strategi ketahanan pangan pada komunitas petani di Desa Kedawung, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan memainkan peran adaptif yang sentral dalam mengatasi krisis air melalui pengelolaan kebutuhan rumah tangga dan dukungan terhadap aktivitas pertanian, tetapi kontribusi tersebut belum memperoleh pengakuan dalam forum-forum kelembagaan. Ketidakhadiran PSN secara tepat waktu mendorong masyarakat membangun sistem gilir air berbasis gotong royong sebagai mekanisme adaptasi lokal yang mencerminkan nilai keadilan komunitas. Di sisi lain, krisis air memperkuat beban kerja ganda perempuan, sementara penyelesaian struktural terus mengalami penundaan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan PSN tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur fisik, tetapi juga oleh kemampuannya mentransformasi relasi gender yang belum setara dalam tata kelola sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan sepuluh petani laki-laki, satu perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), satu perwakilan Kelompok Wanita Tani (KWT), observasi partisipatif, serta wawancara dengan delapan pemangku kepentingan. Kredibilitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan perspektif feminist political ecology.

Perempuan sebagai Agen Perubahan Lingkungan: Peran Pengelolaan Sampah dalam Mendukung Program Strategis Nasional

2026-08-07T17:28:34+07:00

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu strategis pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perempuan sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Meskipun secara historis perempuan memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengurangan timbulan sampah, peningkatan kesadaran lingkungan, dan pengembangan ekonomi sirkular, peran tersebut masih belum memperoleh pengakuan dan dukungan yang memadai dalam sistem tata kelola pengelolaan sampah. Artikel ini bertujuan mengkaji peran perempuan sebagai agen perubahan dalam pengelolaan sampah di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan kolaborasi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan berkontribusi melalui kepemimpinan akar rumput, pengembangan bank sampah, edukasi lingkungan, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular di tingkat komunitas. Namun, optimalisasi peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti ketimpangan gender dalam pengambilan keputusan, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, serta minimnya keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola kolaboratif yang melibatkan organisasi perempuan, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil melalui kebijakan yang responsif gender, penguatan kapasitas, serta penyediaan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan agar pengelolaan sampah menjadi lebih efektif, inklusif, dan mendukung pencapaian agenda pembangunan strategis nasional. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (literature review) dengan menganalisis publikasi ilmiah yang terindeks Scopus mengenai peran perempuan dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

Analisis Trend Perilaku Kesadaran Digital Pada Remaja Sebagai Ruang Penyimpangan: A Systematic Literature Review

2026-08-08T01:32:32+07:00

Penelitian ini memetakkan perkembangan penelitian dan publikasi ilmiah tentang Analisis trend Perilaku Kesadaran Digital Pada Remaja menggunakan pendekatan Systematic Literature Review untuk menganalisis 36 artikel ilmiah yang terseleksi berdasarkan prosedur PRISMA. Artikel tersebut bersumber dari database Scopus yang dipublikasikan pada periode 2021-2025 dan dianalisis dengan VOSviewer. Penelitian ini mengungkapkan adanya tiga klaster topik utama dalam kajian perilaku remaja pada media sosial, yaitu Teenager, Behaviour, dan Social Media. Medium merupakan klaster yang mendominasi dibandingkan klaster lain, yang menunjukkan bahwa medium merupakan konsep umum dalam studi perilaku remaja pada media sosial, yang berkaitan dengan beragam isu pada klaster lain. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi sosiologi khususnya kajian patologi sosial pada era digital. Keterbatasan penelitian ini adalah data yang digunakan hanya bersumber dari database Scopus, sehingga hasil penelitian belum dapat menjelaskan studi perilaku remaja pada media sosial secara menyeluruh. Karena itu, penelitian berikutnya perlu menggunakan data atau referensi dari beragam database bereputasi, yaitu Web of Science, dan EBSCO.

Ketahanan Sosial Remaja sebagai Fondasi Ketahanan Nasional: Peran Hybrid Knowledge System dalam Menghadapi Tantangan Era Digital di Maluku

2026-08-08T01:38:06+07:00

Penelitian ini mengkaji ketahanan sosial remaja sebagai fondasi ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan era digital melalui perspektif Hybrid Knowledge System yang menjelaskan integrasi berbagai sumber pengetahuan sosial dalam membangun kapasitas adaptif komunitas. Era digital menghadirkan berbagai persoalan bagi remaja, seperti melemahnya interaksi sosial, meningkatnya individualisme, konflik di ruang digital, serta perubahan pola hubungan komunitas. Namun, dalam konteks masyarakat adat Negeri Lumoli, Maluku, ketahanan remaja tidak hanya dibentuk oleh faktor individual, melainkan melalui hubungan sinergis antara lembaga adat, gereja, keluarga, sekolah, dan pemerintah negeri. Penelitian ini menemukan bahwa Hybrid Knowledge System bekerja melalui mekanisme hybrid governance, kontrol sosial, transmisi nilai budaya, penguatan kapasitas kepemudaan, serta solidaritas komunitas yang secara bersama-sama membentuk ketahanan sosial remaja dalam menghadapi dinamika digitalisasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus intrinsik yang berfokus pada komunitas Negeri Lumoli, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, serta studi arsip adat dan peraturan negeri dengan melibatkan informan yang dipilih secara purposive, meliputi tokoh adat, pemimpin agama, pendidik, keluarga, pemerintah negeri, dan remaja.

Komodifikasi Anak dalam Konten Influencer Media Sosial: Analisis Ranah Digital dan Akumulasi Modal dalam Perspektif Pierre Bourdieu

2026-08-08T01:42:38+07:00

Penelitian ini mengkaji praktik komodifikasi anak dalam konten influencer keluarga di media sosial melalui perspektif sosiologi praktik Pierre Bourdieu, dengan fokus pada konsep habitus, modal, dan ranah digital. Perkembangan platform Instagram, TikTok, dan YouTube memunculkan ranah digital baru tempat representasi kehidupan anak menjadi sumber perhatian publik sekaligus nilai ekonomi bagi keluarga kreator konten. Observasi digital terhadap sepuluh akun influencer keluarga selama Januari–Juni 2025 dan analisis atas 300 unggahan menunjukkan bahwa 62 persen unggahan menempatkan anak sebagai fokus utama narasi, dengan rata-rata interaksi (45.320 like dan 1.425 komentar) jauh lebih tinggi dibanding unggahan tanpa anak (18.740 like dan 510 komentar). Penelitian ini menemukan bahwa anak berfungsi sebagai modal simbolik yang menghasilkan autentisitas dan kedekatan emosional, yang kemudian dikonversikan menjadi modal sosial berupa loyalitas pengikut dan modal ekonomi melalui monetisasi serta kerja sama komersial, sekaligus dinormalisasi melalui habitus digital dan doksa budaya kreator yang memandang keterlibatan anak sebagai bentuk kreativitas keluarga yang sah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivis melalui observasi digital, analisis konten, studi dokumentasi kebijakan platform, dan wawancara informal terhadap tiga belas informan selama enam bulan.

Modal Sosial, Komunikasi, dan Capacity Building dalam Era Masyarakat Digital: Kajian pada Program Kampung Lingkar Kampus (Klk) di Kelurahan Ketawanggede Kota Malang

2026-08-08T01:55:26+07:00

Keberhasilan program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat serta kualitas interaksi sosial yang terbangun. Penelitian ini mengkaji peran modal sosial dalam mendukung capacity building pada Program Kampung Lingkar Kampus (KLK) di Kelurahan Ketawanggede, dengan mempertimbangkan efektivitas media komunikasi dan mengintegrasikan perspektif Network Society (Castells, 2010) serta digital citizenship (Mossberger et al., 2008). Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan (library research) dengan data dari jurnal ilmiah lima tahun terakhir dan dokumen resmi Program KLK Universitas Brawijaya Tahun 2026, dianalisis secara deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa: pertama, modal sosial berperan sebagai fondasi kapasitas kolektif melalui kepercayaan dan jaringan bonding–bridging; kedua, Program KLK beroperasi sebagai networked social practice di mana mahasiswa berfungsi sebagai penghubung (switcher) antarjaringan; ketiga, media komunikasi digital memperkuat etika digital warga sekaligus memperluas kapasitas partisipasi komunitas. Integrasi modal sosial, jaringan digital, dan etika digital menjadi kunci efektivitas dan keberlanjutan Program KLK.

ABSTRACT

The success of empowerment programs is greatly influenced by community involvement and the quality of social interactions. This study examines the role of social capital in supporting capacity building in the Kampung Lingkar Kampus (KLK) Program in Ketawanggede Village, considering the effectiveness of communication media and integrating perspectives from Network Society (Castells, 2010) and digital citizenship (Mossberger et al., 2008). A library research method was applied using scientific journals from the past five years and official documents of the KLK Program, analyzed descriptively. The results show that: first, social capital functions as a collective capacity foundation through trust and bonding–bridging networks; second, KLK operates as a networked social practice in which students function as network switchers; third, digital communication media strengthens community members’ digital citizenship and expands participatory capacity. The integration of social capital, digital networks, and digital citizenship constitutes the key to the effectiveness and sustainability of the KLK Program.

Dinamika Identitas Keagamaan dalam Implementasi Proyek Strategis Nasional: Kontestasi, Negosiasi, dan Adaptasi Masyarakat Lokal

2026-08-08T02:21:52+07:00

Implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) telah mendorong transformasi sosial yang memengaruhi relasi antara negara, masyarakat lokal, dan institusi keagamaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memunculkan perubahan pada sistem nilai, identitas keagamaan, serta praktik sosial masyarakat. Meskipun demikian, kajian mengenai hubungan antara identitas keagamaan dan implementasi PSN masih cenderung terfragmentasi sehingga belum memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pola respons masyarakat lokal.
Artikel ini bertujuan menganalisis dinamika identitas keagamaan dalam implementasi PSN melalui perspektif sosiologi agama dengan menyoroti tiga bentuk respons utama, yaitu kontestasi, negosiasi, dan adaptasi. Penelitian menggunakan Systematic Literature Review (SLR) mengacu pada pedoman PRISMA dengan menelaah artikel-artikel ilmiah terindeks Scopus yang diterbitkan pada periode 2021–2026 dan relevan dengan tema pembangunan, identitas keagamaan, serta masyarakat lokal. Hasil sintesis menunjukkan bahwa identitas keagamaan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang membentuk cara masyarakat memaknai perubahan, mengartikulasikan resistensi, membangun ruang negosiasi dengan aktor pembangunan, serta mengembangkan strategi adaptasi terhadap perubahan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa dimensi keagamaan merupakan elemen penting dalam pembangunan yang inklusif dan partisipatif, serta perlu diintegrasikan dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional.

Proyek Transformasi Digital: Antara Pembangunan Masyarakat dan Praktik Aktivisme Digital di Indonesia

2026-08-08T02:27:53+07:00

Transformasi digital berulangkali digaungkan oleh pemerintah sebagai sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan mendukung kemajuan pembangunan masyarakat di Indonesia. Di lain sisi, transformasi digital bukan hanya berbicara tentang konektivitas dan transparansi namun isu-isu sosial politik yang lebih mendalam. Kondisi sosio kultural masyarakat yang erat dengan jaringan sosial membuat digitalisasi dan media sosial sebagai salah satu produknya terkesan relevan. Media sosial telah menjadi bagian dari habitus masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya hingga dinamika politik pemerintahan. Selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hingga Mei 2026 telah terjadi beberapa aksi yang digerakkan oleh media sosial seperti Aksi Indonesia Gelap, Revolusi Rakyat Indonesia, Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat dan beberapa aksi lainnya. Berdasarkan realita tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis secara kritis pertentangan antara proyek besar transformasi digital di Indonesia dan realita praktis dalam kehidupan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dianalisis dengan perspektif kritis masyarakat kontrol Deleuze. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital membuka implikasi yang lebih besar dari sekadar transparansi dan konektivitas. Pemerintah perlu membuka pula kesempatan bagi demokrasi yang turut bertransformasi menjadi digital acitivism. Kebijakan pembatasan penggunaan platform hingga sensor perlu dipastikan dapat menyasar tujuan yang tepat alih-alih memundurkan praktik demokrasi di Indonesia.

Slacktivisme Generasi Muda dalam Kontestasi Proyek Strategis Nasional di Indonesia: Antara Partisipasi Simbolik dan Kontrol Sosial Digital

2026-08-08T02:32:53+07:00

Artikel ini mengkaji slacktivisme generasi muda dalam kontestasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia dengan perspektif network society Manuel Castells dan pembacaan panopticon Michel Foucault. Slacktivisme yang dilakukan generasi muda tidak dapat dianggap sebagai partisipasi remeh, sebab akses media sosial yang mudah, frekuensi tindakan yang tinggi, dan daya sebar yang masif dapat membentuk ruang pengawasan publik baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis (CDA) terhadap regulasi PSN, dokumen lembaga negara, serta jejak wacana digital berupa komentar, re-share, tagar, dan posting konten yang berkembang dalam isu PSN. Hasil analisis data menunjukkan tiga pola utama, yaitu: (1) slacktivisme sebagai partisipasi simbolik yang berhenti pada ekspresi digital tanpa tindak lanjut struktural; (2) slacktivisme sebagai mekanisme kontrol sosial digital yang memperluas perhatian publik dan mendorong akuntabilitas aktor pembangunan; serta (3) ambivalensi slacktivisme yang dipengaruhi oleh risiko simplifikasi isu, bias algoritmik, dan delegitimasi kritik di ruang digital.Dalam konteks PSN, praktik digital tersebut menempatkan proyek pembangunan negara dalam radar aktivisme digital generasi muda. Dengan kacamata Castells, generasi muda dibaca sebagai aktor dalam masyarakat berjejaring. Dengan kacamata Foucault, ruang digital dibaca sebagai mekanisme kontrol sosial digital.

Pengantar Editor

2026-07-29T01:28:58+07:00

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (KNS) XII yang digagas Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) Tahun 2026 dapat diterbitkan. Prosiding ini merupakan satu luaran ilmiah dari penyelenggaraan KNS XII APSSI yang berlangsung di Bali pada tanggal 24–26 Juni 2026 sebagai forum akademik nasional yang mempertemukan para sosiolog, peneliti, dosen, mahasiswa, pembuat kebijakan, dan praktisi dari berbagai institusi di Indonesia untuk mendiskusikan isu-isu strategis pembangunan nasional dari perspektif sosiologi.

KNS XII APSSI mengangkat tema "Proyek Strategis Nasional (PSN): Menakar Konsekuensi Pembangunan dan Arah Kepentingan Nasional." Tema ini dipilih sebagai bentuk respons akademik terhadap dinamika pembangunan Indonesia yang semakin ditandai oleh percepatan pembangunan infrastruktur, industrialisasi, investasi, dan transformasi tata kelola wilayah melalui berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing nasional, namun di sisi lain implementasi berbagai proyek tersebut juga memunculkan beragam konsekuensi sosial berupa konflik agraria dan ruang hidup, perubahan struktur sosial masyarakat lokal, kerentanan kelompok rentan, tantangan ekologis hingga munculnya berbagai bentuk ketimpangan dan eksklusi sosial. Berangkat dari realitas tersebut, KNS XII APSSI menjadi ruang refleksi ilmiah untuk mengkaji sejauh mana pembangunan nasional telah diarahkan pada pencapaian kepentingan publik yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan sosial.

Prosiding ini menghimpun artikel-artikel ilmiah yang telah dipresentasikan dalam KNS XII APSSI dan disusun berdasarkan lima klaster tema yang mencerminkan spektrum kajian sosiologi terhadap pembangunan kontemporer, yaitu:

Pembangunan, PSN, dan Tata Demokrasi Indonesia, yang mengeksplorasi relasi antara pembangunan nasional, tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, konflik kebijakan, serta praktik demokrasi dalam implementasi PSN.
Identitas, Masyarakat Lokal, dan Implementasi PSN, yang memuat berbagai kajian mengenai masyarakat adat, komunitas lokal, transformasi identitas sosial-budaya, konflik ruang hidup, serta strategi adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan.
Relasi Gender, Transformasi, dan Pembangunan, yang membahas dimensi gender dalam pembangunan, perubahan relasi sosial, pemberdayaan perempuan, kelompok rentan, serta isu kesetaraan dan keadilan sosial.
Rekayasa Sosial Respon Kebencanaan, yang menyajikan penelitian mengenai mitigasi bencana, ketahanan sosial masyarakat, adaptasi komunitas, pembangunan berbasis resiliensi, serta inovasi kelembagaan dalam menghadapi berbagai risiko sosial dan ekologis.
Aktivisme Digital, Aktor Pemuda, dan Kepentingan Nasional, yang mengangkat berbagai studi mengenai transformasi ruang publik digital, gerakan sosial berbasis teknologi, partisipasi generasi muda, media digital, serta dinamika kewargaan dalam era digital.

Seluruh artikel yang diterbitkan dalam prosiding ini telah melalui proses seleksi akademik sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh panitia KNS XII APSSI. Naskah diawali dengan pengiriman extended abstract, kemudian dilakukan proses penelaahan oleh mitra bestari berdasarkan kesesuaian tema, kebaruan gagasan, kualitas metodologi, kontribusi ilmiah, serta kelayakan untuk dipresentasikan dalam konferensi. Keberagaman tema, pendekatan teoritis, metodologi, dan temuan empiris yang tersaji dalam prosiding ini menunjukkan bahwa Sosiologi memiliki posisi penting dalam membaca, mengkritisi, sekaligus menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan nasional. Artikel-artikel yang dihimpun tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan Sosiologi, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, maupun para pengambil keputusan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Atas nama Tim, kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh penulis atas kontribusi pemikiran dan hasil penelitiannya, kepada para mitra bestari yang telah meluangkan waktu untuk memberikan telaah akademik yang konstruktif, kepada panitia penyelenggara KNS XII dan Kongres V APSSI atas dedikasinya dalam menyelenggarakan konferensi ilmiah ini, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyusunan dan penerbitan prosiding. Kami menyadari bahwa prosiding ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas publikasi ilmiah APSSI pada masa mendatang. Harapan kami, agar prosiding ini dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan ilmu sosiologi di Indonesia, memperkuat kolaborasi antarakademisi, serta memberikan kontribusi nyata dalam menghasilkan rekomendasi ilmiah bagi pembangunan nasional yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan cita-cita Indonesia yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Bali, Juli 2026

Dr. Marisa Elsera, S.Sos., M.Si

Koordinator Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi XII dan Kongres V APSSI

Baca Alam, Jaga Kampung: Rekayasa Sosial Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal dalam Penguatan Resiliensi Sosial-Ekologis di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung

2026-07-24T21:31:20+07:00

Penelitian ini mengkaji rekayasa sosial kebencanaan berbasis kearifan lokal masyarakat pesisir dan kepulauan di Desa Celagen, Kecamatan Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Selatan, dengan perspektif resiliensi sosial-ekologis. Wilayah kepulauan memiliki kerentanan khas terhadap abrasi, pasang air laut, gelombang tinggi, cuaca ekstrem, gangguan mobilitas antarpulau, dan ketidakpastian penghidupan nelayan. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat memiliki kemampuan membaca tanda-tanda ekologis seperti musim, arah angin, arus laut, pasang surut, gelombang, warna langit, dan perubahan garis pantai. Pengetahuan lokal tersebut berfungsi sebagai sistem peringatan dini informal yang memperkuat tindakan kolektif, solidaritas komunitas, adaptasi ekonomi keluarga nelayan, dan kesiapsiagaan lokal. Temuan penelitian dirumuskan dalam model “Baca Alam, Jaga Kampung”, yaitu bentuk rekayasa sosial kebencanaan yang mengorganisasi pengetahuan lokal, tindakan kolektif, dan kelembagaan desa untuk memperkuat resiliensi sosial-ekologis masyarakat kepulauan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Komodifikasi Ruang Pesisir Komunitas Nelayan dalam PSN Kawasan Industri Bantaeng

2026-08-08T00:20:32+07:00

Penelitian ini mengkaji komodifikasi ruang pesisir dan dampaknya terhadap tatanan penghidupan komunitas nelayan akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) dengan menggunakan perspektif teori Great Transformation Karl Polanyi. Komunitas nelayan pesisir Bantaeng selama ini menggantungkan penghidupan dari ekosistem laut dan pesisir sebagai ruang tangkap tradisional yang melekat erat pada identitas dan tatanan sosial-ekonomi mereka. Pembangunan KIBA yang mengkonversi kawasan pesisir menjadi infrastruktur industri smelter nikel telah mengubah laut dan pesisir (yang dalam perspektif Polanyi seharusnya bukan komoditas) menjadi instrumen akumulasi modal industri, sekaligus mencabut komunitas nelayan dari akar penghidupan yang selama ini membangun tatanan sosial mereka. Penelitian ini menemukan bahwa PSN KIBA Bantaeng merupakan bentuk komodifikasi fiktif atas ruang pesisir yang secara sistematis menghancurkan tatanan penghidupan komunitas nelayan melalui mekanisme disembeddedness, tercabutnya ekonomi lokal dari akar sosial-budaya komunitasnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan paradigma kritis melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap informan kunci dari komunitas nelayan, aparat pemerintah, dan pihak industri, serta studi dokumen kebijakan selama tiga bulan dari Desember 2025 hingga Februari 2026 di kawasan pesisir Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Bagaimana Formulasi Kebijakan Resiliensi Sekolah Dirumuskan untuk Pendidikan Mitigasi di Indonesia

2026-08-08T00:35:19+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi formulasi kebijakan resiliensi sekolah dalam mendukung Pendidikan mitigasi bencana di enam wilayah Indonesia yaitu Aceh, Medan, Jakarta, DIY, Makassar, dan Papua. Pendekatan deskripsi campuran (mixed methods descriptive) terhadap total sampel 1452 siswa sekolah Menengah Atas (SMA), yang terbagi secara proporsional sebanyak 242 siswa di masing-masing wilayah. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur untuk mengukur tingkat resiliensi sekolah dan tingkat resiliensi individu siswa dalam menghadapi bencana yang terjadi. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas resiliensi sekolah dan resiliensi individu siswa SMA yang signifikan antar wilayah dimana resiliensi sekolah pada kategori need to improve dan resiliensi individu siswa SMA dalam menghadapi bencana pada kategori cukup rendah hingga sedang akibat belum terintegrasi secara merata materi formulasi kebijakan resiliensi sekolah untuk Pendidikan mitigasi di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa formulasi kebijakan resiliensi sekolah unutk Pendidikan mitigasi di Indonesia berbasis resiliensi sekolah dan individu serta strategi penguatan resiliensi sekolah dan resiliensi individu sangat mendesak untuk segera disahkan di lingkungan sekolah. Formulasi kebijakan dirumuskan dengan pendekatan komprehensif dengan membangun sinergitas pada level makro, level meso dan level mikro.

Potensi Dampak Taman Nasional Meratus terhadap Eksistensi Masyarakat Adat dan Keberlanjutan Lingkungan

2026-08-08T00:41:54+07:00

Penelitian ini mengkaji bagaimana Taman Nasional Meratus berpotensi menimbulkan dampak kepada masyarakat adat terhadap eksistensi dan keberlanjutan lingkungan dengan pendekatan teori ekologi politik. Pemerintah daerah merencanakan wilayah seluas ±119.000 Ha hutan lindung di kawasan Pegunungan Meratus diubah menjadi taman nasional. Perencanaan Taman Nasional membuat masyarakat yang tinggal di dalamnya menjadi rentan termarginalisasi karena masyarakat adat Dayak Meratus masih bergantung pada sumber daya lingkungan sekitar tempat tinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana Taman Nasional Meratus berimplikasi pada munculnya praktik green grabbing pada masyarakat adat. Praktik ini memicu adanya konflik tenurial dan menempatkan masyarakat pada posisi yang terpinggir dan tergerusnya nilai-nilai lokal baik pengetahuan maupun kearifan tradisional. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami pengalaman sosial masyarakat adat Dayak Meratus dalam menghadapi perubahan tata kelola kawasan akibat penetapan Taman Nasional Meratus. Pengumpulan data melalui observasi partisipan, in-depth interview, wawancara terstruktur,dan dokumentasi. Data kemudian di analisis menggunakan model Manual Data Analysis Procedure. Penelitian dilakukan selama tiga belas bulan.

Strategi Eksistensi Potensi Lokal Masyarakat Adat Kampung Pitu di Tengah Akselerasi Percepatan PSN Kawasan Geopark Pegunungan Sewu Gunung Kidul

2026-08-08T00:46:35+07:00

Penelitian ini mengkaji terkait strategi eksistensi potensi lokal masyarakat adat Kampung Pitu di Kabupaten Gunungkidul yang berada di tengah masifnya akselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan Kawasan Geopark Pegunungan Sewu. Kampung Pitu yang memiliki adat unik yaitu masih mempertahankan tradisi khas mereka dengan hanya dihuni oleh tujuh keluarga ini menghadapi tantangan modernisasi dan komersialisasi ruang hidup mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrinsik. Data dikumpulkan melalui depth-interview, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Melalui teori sosiologi Pierre Bourdieu, penelitian ini mengupas bagaimana kebiasaan masyarakat (habitus), aset yang dimiliki (modal), dan lingkungan persaingan (ranah) saling memengaruhi dalam upaya menjaga keberadaan adat mereka. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasanya Kampung Pitu sebagai kampung adat mengalami dilema atas akselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, berdasarakan teori praktik pemikiran Bourdieu masyarakat Kampung Pitu dengan akumulasi habitus dan modal yang terjadi dalam ranah maka menerapkan dua strategi eksistensi, yaitu Strategi Defensif-Ortodoksi yang dimanifestasikan dengan penegakan hukum adat yang kaku dan Strategi Adaptif-Heterodoksi yang diwujudkan melalui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang melibatkan peran aktif generasi muda.

Gender, Resiko, dan Nilai: Analisis Feminist Political Ecology Pengembangan Rumput Laut Porphyra sp. di Ambon

2026-08-08T00:50:09+07:00

Peta Jalan yang dirumuskan oleh Kementrian BAPPENAS memberikan panduan tentang bagaimana ekonomi biru dapat meningkatkan produktivitas dan berkontribusi pada transformasi ekonomi menuju Visi Indonesia 2045. Rumput laut menjadi komoditas yang dipertimbangakan dalam peta jalan tersebut. Indonesia sudah mulai mengekspor jenis rumput laut, namun juga masih mengimpor nori yang bahan bakunya jiuga berasal dari rumput laut. Sementara itu Maluku memiliki Porphyra sp, jenis rumput laut endemik yang mengandung protein, vitamin B12, dan zat besi yang saat ini dipanen secara informal oleh perempuan dan laki-laki di wilayah setempat. Dengan menggunakan FPE, penelitian ini menemukan adanya pembagian kerja dalam pemanenan, pengolahan dan pemanfaatan Porphyra sp. Perempuan melakukan sebagian besar kegiatan memanen dan mengolah porphyra, pekerjaan yang sering tidak dibayar dan tidak dimasukkan dalam perhitungan rantai nilai. Sedangkan laki-laki juga memanen namun cenderung memiliki akses ke pasar lebih besar dari perempuan yang lebih banyak memanfaatkan porphyra untuk konsumsi rumah tangga. Tanpa intervensi, peningkatan skala komersial berisiko menyingkirkan perempuan dari pengambilan keputusan dan memusatkan kendali pada perantara laki-laki. Penelitian ini menggunakan penelitian aksi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan partisipatoris dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi terfokus dan pemetaan partisipatoris.

Model Penguatan Organisasi Masyarakat Warga dalam Respons Kebencanaan Berbasis RT/RW: Systematic Literature Review (SLR)

2026-08-08T00:57:09+07:00

Indonesia is a country with a high level of disaster risk, therefore requiring a disaster response system based on community participation. Community organizations play an important role in strengthening preparedness, social coordination, and community resilience when facing disasters. RT/RW as local-level social organizations have direct proximity to the community, therefore having the potential to become strategic actors in community-based disaster response. This study aims to analyze the role of RT/RW-based community organizations in disaster response and identify effective community organization strengthening models in dealing with disasters. The study employed a qualitative approach using the Systematic Literature Review (SLR) method. Data sources were obtained from Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, DOAJ, and Garuda through the processes of identification, selection, screening, and literature synthesis. The results show that RT/RW-based community organizations play roles in disseminating disaster information, coordinating social assistance, mobilizing volunteers, and strengthening community social solidarity. Community organization strengthening models are carried out through enhancing the capacity of local organizations, disaster education, strengthening social capital, as well as collaboration between the government and local communities.