Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)

KATA PENGANTAR

Ikma Citra Ranteallo — 2026-06-13

KATA PENGANTAR

Pasca pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan anggota legislatif 2024, terjadi perubahan kepemimpinan dan relasi antar komponen masyarakat Indonesia dalam negara demokrasi. Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APPSI) telah melaksanakan Konferensi Nasional Sosiologi XI bertema “Kebangkitan Nasional dan Pemerintahan Baru Menuju Indonesia Emas 2045”. Konferensi ini dilaksanakan di Auditorium Universitas Teuku Umar, dan pengabdian masyarakat diadakan Kawasan Makam Pahlawan Nasional Teuku Umar pada tanggal 20 dan 21 Mei 2025.

Sosiolog-sosiolog Indonesia yang terlibat aktif pada konferensi ini telah menyampaikan berbagai hasil penelitian di lapangan, serta merumuskan sejumlah rekomendasi penting sebagai berikut:

(1) Pekerja prekariat dalam sektor pekerja informal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan individual dalam kesejahteraan sosial. Pekerja prekariat formal banyak yang mendirikan serikat pekerja digital dan forum daring untuk berbagi informasi dan advokasi.

(2) Partisipasi politik di tingkat desa merupakan isu krusial dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Digitalisasi dan akses informasi menjadikan pemilih muda semakin kritis dalam pengambilan keputusan politik.

(3) Ruang digital menjadi arena politik performatif untuk negosiasi identitas minoritas. Identitas Chindo mencerminkan proses integrasi sosial yang lebih inklusif serta simbol kemajuan demokrasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

(4) Teknologi digital menjadi medium penting dalam kehidupan keagamaan kontemporer, termasuk dalam upaya mempertahankan memori kolektif komunitas Muslim tradisional.

(5) Peningkatan kasus HIV/AIDS pada ibu dan anak dipicu oleh perilaku berisiko serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan HIV.

(6) Perkawinan anak atau pernikahan dini di berbagai desa dicegah melalui program pemberdayaan keterampilan dan pendekatan komunitas berbasis inklusi sosial.

(7) Penerapan hukum progresif pada masa Pandemi COVID-19 belum optimal karena lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan kurang konsistennya penegakan hukum.

(8) Konflik pertambangan di Aceh Barat menunjukkan bahwa pendekatan multipihak belum mampu mencapai tujuan substantif sebagaimana diidealkan dalam teori transformasi konflik dan collaborative governance.

(9) Kepala desa dan tokoh adat diketahui menjadi perantara perusahaan untuk memperoleh izin sosial dari masyarakat sehingga menunjukkan integrasi kekuasaan desa dalam struktur kapitalistik yang lebih luas.

(10) Direkomendasikan strategi integratif berbasis kolaborasi multipihak melalui penguatan regulasi lokal, percepatan implementasi Rencana Induk Koridor Gajah Sumatera, serta pengembangan konsep Managed Elephant Range.

(11) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur perlu disertai perlindungan hak masyarakat adat, penyelesaian persoalan tanah adat, dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

APSSI akan terus terlibat aktif dalam pembangunan dan perumusan berbagai kebijakan lokal, nasional, maupun internasional. APPSI mendukung perubahan sosial yang berlandaskan prinsip inklusif, yaitu kesetaraan, keadilan, penghormatan terhadap keberagaman, serta orientasi pada kepentingan umum.

Denpasar, 12 Juni 2025

Ikma Citra Ranteallo

Strategi Resiliensi Kelas Pekerja Prekariat Informal dalam Mencapai Kesejahteraan Sosial di Jakarta

Rusfadia Saktiyanti Jahja — 2026-06-13

Pekerja prekariat ditandai dengan keadaan kerja yang tidak menentu, kondisi ketidakstabilan sosial ekonomi, dan kurangnya jaminan sosial. Akibat perubahan struktur ekonomi di seluruh dunia, otomatisasi, dan sistem kerja yang lebih fleksibel, membuat fenomena ini semakin meningkat. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mempelajari masalah yang dihadapi pekerja prekariat serta mengembangkan metode untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode campuran (mixed methods) lewat penelitian lapangan yang dilengkapi dengan analisis data sekunder. Penelitian ini berlangsung sejak bulan Februari-Juli 2025. Hasil penelitian ini mengidentifikasi beberapa strategi utama yang dapat diterapkan oleh pekerja prekariat, diantaranya memiliki sistem nilai yang teguh dalam memandang masa depan, pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan usaha kecil, membangun solidaritas komunitas, peningkatan keterampilan dan pendidikan diri, serta mendorong kebijakan publik yang inklusif.

Membangun Rasionalitas Politik Pemilih Muda Desa: dengan Menggunakan Pendekatan SEM (Struktural Equation Modelling) di Madura

Arie Prananta — 2026-06-13

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kader Pemilih Muda Milenial yang Rasional dalam memengaruhi motivasi Kader Pemilih Muda Potensial di Jawa Timur, serta mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan partisipasi politik rasional di tingkat desa. Studi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi politik rasional di kalangan pemilih muda, khususnya dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades), serta pentingnya membangun agen perubahan dari kelompok milenial. Dalam konteks tersebut, Kelas Menengah Lokal Baru dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk kader pemilih muda yang terinformasi, rasional, dan siap berpartisipasi secara aktif.
Metode yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM), yang memetakan hubungan antar variabel seperti niat, nilai, motivasi, serta keberadaan hambatan dan pengaruh mediasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara Kader Pemilih Muda Milenial Rasional (MMR) dan Niat (N) memiliki koefisien 0.78, dan Niat terhadap Motivasi (MTI) sebesar 0.62, yang keduanya signifikan. Namun, hubungan langsung antara MMR dan MTI relatif lemah (koefisien 0.35), menunjukkan kebutuhan akan variabel mediator tambahan. Hambatan partisipasi juga berpengaruh signifikan (koefisien 0.53), sedangkan peran Kelas Menengah Lokal Baru menunjukkan pengaruh kuat (koefisien 0.68) dalam proses kaderisasi politik muda.
Temuan ini menegaskan bahwa peran MMR sangat krusial dalam membentuk partisipasi politik yang lebih rasional, terutama melalui penguatan nilai, pengelolaan motivasi, dan eliminasi hambatan partisipasi politik di desa. Rekomendasi strategis mencakup pendekatan berbasis komunitas dan penguatan pendidikan politik partisipatif.

Intervensi Sosial dalam Pencegahan Penularan Hiv dari Ibu ke Anak di Surakarta Indonesia

Argyo Demartoto — 2026-06-13

Intervensi sosial menjadi aspek sosiologis yang penting dalam dinamika pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Peningkatan angka kasus HIV/AIDS pada ibu dan anak dipicu oleh perilaku berisiko dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan HIV. Oleh karena itu, dilaksanakan Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) di Kota Surakarta Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan model intervensi sosial PPIA di Kota Surakarta dalam perspektif strukturasi Giddens. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif melalui observasi, wawancara mendalam, Focus Group Discussion, dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi sosial yang melibatkan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk deteksi dini, serta sosialisasi berkelanjutan, dapat memperkuat PPIA di Kota Surakarta. Namun, tantangan utama yang ditemukan adalah stigma sosial dan ketidakramahan petugas kesehatan dalam memberikan layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan PPIA di Kota Surakarta bergantung pada kolaborasi antar sektor dan pengurangan stigma sosial.

Fragmentasi Memori Kolektif dan Perubahan Relasi Otoritas di Era Digital: Studi Gerakan Majelis Zikir Habib dengan Perspektif Danièle Hervieu-Léger

Ahmad Abrori — 2026-06-13

Fragmentasi otoritas keagamaan dan komodifikasi ritual spiritual menjadi realitas sosial baru dalam transformasi rantai memori kolektif di tengah relasi antara tradisi keagamaan Islam tradisional dan perkembangan teknologi digital. Dengan menggunakan perspektif teori memori kolektif dari Danièle Hervieu-Léger, penelitian ini menganalisis bagaimana teknologi digital, khususnya media sosial dan platform daring, mempengaruhi cara komunitas majelis zikir yang dipimpin oleh habib di Indonesia mempertahankan, mereproduksi, sekaligus mengubah rantai memori kolektif mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan analisis media digital terhadap konten-konten majelis zikir yang tersebar di YouTube dan Instagram yang terafiliasi dengan Majelis Rasulullah Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital memperluas aksesibilitas memori kolektif ke tingkat global, memungkinkan umat berperan aktif sebagai produsen narasi keagamaan, namun di saat yang sama menimbulkan tantangan berupa fragmentasi makna dan komodifikasi praktik keagamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa rantai memori kolektif tidak lagi berjalan secara linier dan hierarkis, melainkan semakin horizontal dan dinamis mengikuti logika algoritma media digital. Artikel ini berkontribusi pada perluasan kerangka teori memori kolektif dengan menekankan pentingnya memasukkan dimensi digitalisasi sebagai elemen analisis utama dalam memahami dinamika keberlanjutan tradisi keagamaan di era kontemporer.

Tranformasi Konflik dan Pendekatan Multipihak untuk Sektor Pertambangan di Aceh Barat

Afrizal Tjoetra — 2026-06-13

Penelitian ini mengkaji konflik pertambangan di Aceh Barat yang mencerminkan persoalan sosiologis tentang ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, yang dianalisis melalui teori transformasi konflik John Paul Lederach dan kerangka collaborative governance. Distribusi manfaat yang tidak adil, eksklusi masyarakat dari pengambilan keputusan, serta lemahnya transparansi kebijakan, sehingga memunculkan resistensi sosial, degradasi lingkungan, dan krisis kepercayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi konflik belum menyentuh akar persoalan struktural. Konflik ditangani secara reaktif dengan pola koersif yang melanggengkan dominasi perusahaan dan elit lokal. Partisipasi publik masih prosedural, kelompok rentan tidak memiliki ruang deliberasi sejajar, dan dampak ekologis tidak menjadi perhatian serius, pendekatan multipihak juga bersifat formalitas, karena keterlibatan masyarakat terbatas, pertukaran informasi tidak seimbang, serta mekanisme evaluasi bersama tidak berjalan. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan analisis konten, yaitu perolehan data melalui wawancara, dokumen kebijakan, artikel ilmiah, laporan media, dan dokumentasi lain yang relevan. Analisis dilakukan dengan melakukan kategorisasi isu konflik, dampak sosial-ekologis, serta praktik multipihak.

Tambang, Degradasi Lingkungan, dan Elit Pemerintahan: Perspektif Kebencanaan (Studi Kasus Tambang Semen Tonasa Pangkep Sulawesi Selatan)1916027153

Harifuddin — 2026-06-13

Ada relasi yang kuat antara pertambangan, degradasi lingkungan, bencana, elit pemerintahan. Penelitian ini bertujuan mengkaji keterlibatan elit desa dalam industri pertambangan semen yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan bencana. Penelitian ini menggunakan kualitatif dalam memahami studi ekologi politik pertambangan semen di Desa Mangilu. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam sedangkan analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif teknik 3 langkah; kategorisasi, reduksi, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah (1) Elit desa memainkan peran aktif dalam pemberian izin pertambangan. (2) Lokasi pertambangan otomatis terjadi degradasi lingkungan dan menimbulkan bencana. Bencana yang ditimbulkan berupa banjir, kekeringan pada daerah sekitarnya. (3). Terjadinya ketimpangan ekonomi di mana elit memperoleh keuntungan ekonomi karena pemberian izin yang dipermudah sehingga perusahaan tambang memberikan kompensasi yang banyak tapi tidak merata distribusinya. (4) Masyarakat mengadakan perlawanan secara simbolik maupun terbuka dengan cara menuntut kompensasi dana CSR yang besar tetapi posisi mereka tidak kuat akibat dominasi elit desa. Kesimpulan penelitian bencana merupakan fenomena yang dikonstruksi melalui relasi entitas sosial yang berkolaborasi baik elit desa, perusahaan dan kelompok kepentingan yang hanya memikirkan kepentingan ekonomi mereka terutama elite desa yang mendominasi kekuasaan langsung atas masyarakat desa.

Kebijakan Mitigasi Konflik Gajah Liar dengan Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat

Safriani Rahmayanti — 2026-06-13

Konflik antara gajah liar dan masyarakat di Aceh Barat merupakan salah satu permasalahan sosial-ekologis yang kompleks. Konflik ini dipicu oleh penyempitan habitat gajah akibat alih fungsi lahan, perambahan hutan, dan tidak adanya zona penyangga yang memadai antara kawasan hutan dengan permukiman. Pergerakan kawanan gajah terutama terjadi di Krueng Meulaboh, Lawet, Canggai, dan Lango. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan mitigasi konflik yang diterapkan pemerintah dan aktor lokal serta mengevaluasi efektivitasnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa strategi mitigasi seperti penggiringan gajah, pembangunan pagar listrik, dan pembentukan Conservation Response Unit (CRU) telah dilakukan, tantangan berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan strategi integratif berbasis kolaborasi multipihak dengan menguatkan regulasi lokal, mempercepat implementasi Rencana Induk Koridor Gajah Sumatera, memperkuat kapasitas pawang gajah (mahout), serta mengembangkan konsep Managed Elephant Range. Dengan demikian, mitigasi konflik dapat berjalan lebih berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang.

Pelaksanaan Hukum Progresif di Indonesia; Studi Kasus Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19

Muryanti — 2026-06-13

Penegakan hukum progresif di Indonesia masih pada tahap penyempurnaan. Dalam konteks pandemi Covid-19, negara dan masyarakat sebagai subyek dan obyek hukum masih dalam berproses melaksanakan hukum progresif. Penelitian bertujuan mengetahui bagaimana ketaatan dan ketidaktaatan masyarakat pada aturan dan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menegakan hukum progresif. Metode penelitian mix methode dengan menggunakan kuisioner, observasi dan wawancara. Analisis teori Hukum Progresif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam konteks pandemi Covid-19, masyarakat belum menaati protokol kesehatan secara progresif dengan indikasi masih belum mematuhi protokol kesehatan; belum menjalankan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas); berkerumun di kota dan desa, mudik selama lebaran, bepergian tanpa menggunakan masker, melakukan aktivitas tidak penting, seperti liburan ke luar kota, pergi ke tempat keramaian dan tidak melakukan social distancing. Hal yang menyebabkan masyarakat tidak menaati protokol kesehatan karena rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum (protokol kesehatan), kepercayaan kepada pemerintah yang rendah karena dianggap tidak memberikan teladan dalam mematuhi aturan hukum (protokol kesehatan); masyarakat enggan merubah budaya lama dengan budaya baru serta berkembangnya mitos pandemi merupakan konspirasi. Langkah-langkah untuk mewujudkan hukum progresif yaitu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, perombakan hukum positif yang mengakar kuat, sosialiasi tentang hukum (protokol kesehatan) serta membangun kesadaran pemerintah dan masyarakat untuk bekerjasama mewujudkan hukum berhati nurani atau bermoral.

Gerakan Eco-Bhinneka Muhammmadiyah: Integrasi Anak Muda dan Perempuan dalam Pelestarian Lingkungan dan Toleransi antar Umat Beragama

Yuyun Sunesti — 2026-06-13

Gerakan Eco-Bhinneka Muhammadiyah merupakan inisiatif inovatif yang mengintegrasikan kepedulian lingkungan dengan toleransi antar umat beragama dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Artikel ini menganalisis dinamika keterlibatan anak muda dan perempuan dalam gerakan ini, khususnya melalui peran strategis Nasyiatul Aisyiyah sebagai mitra implementasi program. Gerakan yang berkembang di empat wilayah strategis—Pontianak, Ternate, Surakarta, dan Banyuwangi—menerapkan pendekatan faith-based environmentalism yang memadukan nilai-nilai keagamaan Islam dengan aksi konkret pelestarian lingkungan dan dialog lintas iman. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis data sekunder melalui studi dokumentasi komprehensif, penelitian ini mengkaji dokumen organisasi berupa publikasi digital, laporan program, dan dokumentasi kegiatan antara 2022-2025. Temuan menunjukkan bahwa gerakan Eco-Bhinneka berhasil menciptakan model baru aktivisme sosial yang mengatasi dikotomi antara kepedulian lingkungan dan toleransi beragama. Anak muda berperan sebagai inovator melalui kampanye digital, aksi hijau, dan dialog lintas iman dengan pendekatan kreatif seperti gamifikasi. Perempuan, terutama melalui Nasyiatul Aisyiyah, tidak hanya berpartisipasi tetapi memimpin transformasi sebagai pendidik, penggerak dan pembangun jaringan.

Perjuangan Etnik Paser Dalam Mempertahankan Hak Tanah Ulayat Di Ibu Kota Nusantara, Sepaku, Kalimantan Timur

Nurul Kamaliah Umasangaji — 2026-06-13

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menandai perubahan sosial dan politik besar di Indonesia. Di balik visi pemerataan pembangunan, muncul persoalan hak ulayat dan eksistensi masyarakat adat Paser dan Balik di Penajam Paser Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 12 informan serta studi pustaka dan dokumen hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan IKN mereproduksi ketimpangan antara hukum negara dan hukum adat, menimbulkan krisis identitas budaya, dan menggerus ruang ekologis. Masyarakat adat tidak menolak pembangunan, tetapi menuntut pengakuan dan partisipasi. Keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari kemajuan fisik, melainkan dari kemampuan negara mewujudkan keadilan agraria substantif serta menjaga keberlanjutan budaya lokal.

"Chindo" sebagai Identitas Performatif Tionghoa Indonesia di Era Digital

Yustia Atsanatrilova Adi — 2026-06-13

Etnis Tionghoa di Indonesia menghadapi berbagai konflik historis, seperti Geger Pacinan 1740 dan kerusuhan 1998, yang telah merekonstruksi identitas sosial mereka hingga kini. Namun, dengan adanya perkembangan sosial media, yang menciptakan public sphere sebagai ruang negosiasi identitas baru bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana istilah Chindo berperan sebagai identitas politik dalam media sosial dan bagaimana hal ini memengaruhi proses integrasi sosial antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi?. Analisis dilakukan pada 776 unggahan di Instagram, X, dan TikTok dengan tagar #Chindo antara 22 Desember 2024 hingga 21 Januari 2025. Dengan NodeXL untuk pemetaan interaksi dan Microsoft Azure untuk analisis sentimen, ditemukan bahwa 310 unggahan bernada positif, 20 negatif, dan sisanya netral. Identifikasi aktor menunjukkan bahwa akun @chindovoice.id, @melanie, dan @tompel aktif dalam memperkuat identitas Chindo dan membangun identitas kolektif. Temuan menunjukkan identitas Chindo tidak hadir secara alami, melainkan dibentuk melalui tindakan digital yang berulang. Data dianalisis dengan menggunakan teori performativitas Judith Butler, identitas dipahami bukan sebagai sesuatu yang esensial, tetapi dibentuk melalui repetisi tindakan dalam konteks sosial tertentu. Dalam hal ini, #Chindo menjadi praktik performatif di mana individu Tionghoa membentuk identitas melalui unggahan, komentar, dan partisipasi digital. Ruang digital sendiri menjadi medan politik performatif yang memungkinkan negosiasi identitas minoritas. Identitas Chindo yang lahir dari praktik ini mencerminkan proses integrasi sosial yang lebih inklusif dan menjadi simbol kemajuan demokrasi Indonesia menjelang visi Indonesia Emas 2045.

Sekolah Perempuan: Praktik Sosial Agen pada Perempuan Akar Rumput Desa Kesamben Kulon

Hanifah Nurfadhilah — 2026-06-13

Quite a lot of cases of the feminization of poverty were found in Kesamben Kulon Village before the existence of the Women's School, this area was a marginalized village area. Child marriage or early marriage is the case that dominates in this village. This happens because of several background factors. Another form of feminization poverty also occurs because of their status as women. The process of establishing a Women's School is inseparable from obstacles and obstacles from those who do not agree with the existence of a Women's School. However, over time, the existence of the Women's School was able to bring about quite good changes for the grassroots women of Kesamben Kulon Village. This research aims to find out and describe the "Women's School" in its social practices which seeks to create social change for grassroots women in Kesamben Kulon Village. The research type is qualitative research with a qualitative descriptive approach. Research data was obtained through non-participant observation, interviews and documentation. Research analysis uses structuration theory by Anthony Giddens regarding social practices that occur through the duality of structure in power relations. The NGO KPS2K as the main agent of the Women's School carries out social practices by holding regular meetings. Good relationships through duality of structure are influenced by the existence of 3 structural dimensions, namely the significance structure, the dominance structure and the legitimacy structure. Agents with the power they have are able to influence the mindset of grassroots women who were initially constrained by patriarchal culture. The social changes that occur among members of Women's School are in the mindset and behavior of grassroots women in the village.

Kasus feminisasi kemiskinan cukup banyak ditemukan di Desa Kesamben Kulon ketika sebelum adanya Sekolah Perempuan yang mana daerah ini merupakan daerah desa yang terpinggirkan. Perkawinan anak atau pernikahan dini adalah kasus yang mendominasi terjadi di desa tersebut. Ini terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakangi. Bentuk feminisasi kemiskinan lain juga dialami perempuan desa tersebut karena status mereka sebagai perempuan. Proses perjalanan berdirinya Sekolah Perempuan tidak terlepas dari adanya hambatan dan rintangan dari pihak yang tidak setuju dengan adanya Sekolah Perempuan. Meskipun begitu, seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan Sekolah Perempuan mampu membawa perubahan yang cukup baik bagi perempuan akar rumput Desa kesamben Kulon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan “Sekolah Perempuan” dalam praktik sosialnya berupaya menciptakan perubahan sosial bagi perempuan akar rumput di Desa Kesamben Kulon. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi non partisipatif, wawancara dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori strukturasi oleh Anthony Giddens mengenai praktik – praktik sosial yang terjadi melalui dualitas struktur dalam relasi – relasi kekuasaan. LSM KPS2K sebagai agen utama Sekolah Perempuan melakukan praktik – praktik sosial dengan adanya pertemuan secara rutin. Relasi yang baik melalui dualitas struktur dipengaruhi oleh adanya 3 dimensi struktur yakni struktur signifikasi, struktur dominasi dan struktur legitimasi. Agen dengan kekuasaan yang dimilikinya mampu mempengaruhi pola pikir para perempuan akar rumput yang awalnya terkekang oleh budaya patriaki. Perubahan sosial yang terjadi pada anggota Sekolah Perempuan adalah pada pola pikir dan perilaku perempuan akar rumput di desa tersebut.

Penguatan Modal Sosial Melalui Keterampilan Sablon: Studi Kasus Komunitas Griya Schizofren dalam Perspektif Bourdieu

Triana Rahmawati — 2026-06-13

Penguatan interaksi sosial dan inklusi bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) merupakan isu sosiologis yang signifikan dalam konteks marginalisasi kelompok rentan. Penelitian ini menganalisis isu tersebut melalui perspektif teori habitus Pierre Bourdieu untuk memahami bagaimana praktik keterampilan sablon dapat membentuk habitus baru dan memperkuat posisi sosial ODMK dalam masyarakat. Berdasarkan data observasi dan wawancara mendalam selama pelatihan sablon di Komunitas Griya Schizofren, Surakarta, ditemukan bahwa mayoritas ODMK mengalami keterasingan sosial dan terbatas dalam akses terhadap aktivitas ekonomi. Studi awal menunjukkan bahwa 80% dari 100 anggota komunitas mengalami kesulitan dalam interaksi sosial dan memiliki tingkat pengangguran mencapai 70%. Pertanyaan penelitian yang diangkat adalah bagaimana pelatihan sablon dapat memperkuat modal sosial ODMK dan membentuk habitus baru yang lebih inklusif?. Penelitian ini menemukan bahwa pelatihan sablon menjadi arena produktif yang memfasilitasi transformasi modal ekonomi (melalui peningkatan keterampilan dan pendapatan), modal kultural (melalui transfer pengetahuan dan ekspresi kreatif), serta modal sosial (melalui terbentuknya jaringan dukungan dan rasa percaya). Proses ini memunculkan habitus baru yang lebih adaptif dan percaya diri, menggantikan pola lama yang cenderung tertutup dan pasif. Habitus baru ini memainkan peran penting dalam mengurangi stigma, membangun relasi sosial yang lebih setara, dan mendorong keterlibatan lintas kelompok, termasuk perempuan dan generasi muda, dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif dalam delapan sesi pelatihan, wawancara mendalam terhadap lima belas informan yang terdiri dari ODMK, fasilitator, dan relawan, serta dokumentasi kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara intensif selama enam bulan (Januari-Juni 2025).