Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)

Susunan Panitia Konferensi Nasional Sosiologi X 2023

Redaksi Tim — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

PENGANTAR EDITOR

Ikma Citra Ranteallo — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

KONSTRUKSI RELASI MEL-MEL, REN-REN, DAN IRI-RI

Elly Esra Kudubun — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji tentang konstruksi relasi mel-mel (bangsawan?) ren-ren (penduduk asli?) dan iri-ri (pembantu) pada masyarakat Kei, desa Ohoiwait, Maluku Tenggara dengan pendekatan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Lucman. Dalam tom tad (cerita sejarah dan buktinya) masyarakat Kei adalah pembagian masyarakat Kei dalam tiga kelompok: pertama, ren-ren-nuhu duan atau orang-orang yang pertama kali mendiami kepulauan Kei. Kedua, Marvutun/mardat-melmel kelompok ini adalah orang-orang pendatang yang kemudian secara adat diterima menjadi bagian masyarakat Kei, dan ketiga, iri-ri-orang-orang yang melakukan pelanggaran adat atau kalah perang dan menjadi pembantu. Penelitian ini menemukan bahwa relasi awal (mula-mula) antara mel-mel dan ren-ren yang setara dan fungsional berubah menjadi hierarkis yakni mel-mel di atas ren-ren, bahkan mel-mel mereproduksi wacana baru bahwa mereka adalah bangsawan sedangkan ren-ren adalah bawahan yang terkadang disejajarkan dengan iri-ri. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan metode kualitatif, pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

OPTIMALISASI PELESTARIAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT MELALUI LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN PASURUAN

Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Lembaga Adat Desa (LAD) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan No.16 Tahun 2020, tujuan dari LAD adalah agar seni tradisi, budaya, dan adat yang ada di Kabupaten Pasuruan dapat dijaga dan dilestarikan melalui keberadaan LAD tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi potensi kegiatan adat istiadat dan mendeskripsikan optimalisasi pelestarian budaya dan adat istiadat yang dilakukan oleh LAD di Kabupaten Pasuruan. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam, dengan pendekatan teori Asset Based Community Development (ABCD) jenis Appreciative Inquiry (AI) dengan siklus 4-D, yaitu model discovery (menemukan), dream (mimpi), design (merancang), dan destiny (memastikan). Hasil penelitian menunjukan potensi adat istiadat yang masih dilestarikan di Kabupaten Pasuruan meliputi upacara Karo, Pujan, Kasada, Barik’an, dan Mayu Desa. Kemudian terkait peran LAD dalam melestarikan budaya dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Pasuruan masih belum bisa berjalan secara optimal.

PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT BERBASIS INSTITUSI LOKAL

Indraddin, Dwiyanti Hanandini, Retno Anggraini — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji masalah penatausahaan tanah ulayat berbasis institusi lokal di Nagari Suayan, Sumatera Barat dengan pendekatan menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens.Kebijakan pemerintah untuk mensertifikatkan setiap meteran tanah di Indonesia merupakan upaya menjamin kepastian hukum setiap bidang tanah baik milik pribadi, komunal, maupun milik kelembagaan adat. Diharapkan tanah tersebut terjadi peningkatan potensi untuk peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Namun di Sumatera Barat upaya itu mengalami kendala, dimana posisi sumatera barat berada pada urutan ke 33 dari 34 provinsi yang ada, salah satu kendala adalah pada proses penatausahaan tanah komunal (ulayat). Penelitian ini menemukan bahwa langkah penatausahaan tanah ulayat, baik ulayat kaum, suku maupun ulayat nagari memerlukan beberapa langkah pada level budaya. Perlu dilakukan musyawarah anggota paruik pada level kaum, musyawarah suku pada level pusaka tinggi suku dengan melibatkan ninik mamak kaum, serta pelibatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada level ulayat nagari. Ketika tuntas proses pendaftaran pada level komunal, baru bisa dilanjutkan kepada pemanfaatan tanah untuk keperluan peningkatan ekonomi anggota kaum dan masyarakat. Penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu berfokus pada pengumpulan informasi (bahasa) agensi melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta menggunakan beberapa teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) sebagai alat bantu pendalaman data dan analisis selama enam bulan.

MASYARAKAT ADAT, KELEMBAGAAN, DAN PERHUTANAN SOSIAL

Pieter Jacob Pelupessy — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Masyarakat adat (indigenous people) di Kepulauan Maluku, mendiami petuanan atau teritorial adat berisi tanah, hutan, gunung, sungai, dan sumberdaya lainnya yang secara komunal diawasi oleh lembaga adat. Terdapat berbagai lembaga pada masyarakat Buru antara lain Noro atau Soa (Matlea), Kawasan, Hinolong, Purwisi, Gepuji, Matgugul, Kaksodin, dan Potelu yang memiliki kedudukan, fungsi dan perannya berbeda dalam adat. Kelembagaan adat masih didominasi oleh negara (pemerintah). Aturan formal tidak memberikan ruang yang cukup bagi lembaga adat dalam pengelolaan tanah dan hutan. Hutan kemasyarakatan atau perhutanan sosial perlu diatur dengan peraturan daerah agar dapat dijadikan sebagai pegangan untuk pengelolaan, dan mencegah kerusakan. Keberadaan masyarakat adat ibarat “Mati tak Bisa, Hidup pun tak Berdaya”. Oleh Cooley, kewibawaan masyarakat adat Maluku telah merosot secara menyolok, seperti sistem pemerintahan desa secara kukuh berdasarkan adat dan peran lembaga adat. Penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan FGD, diketahui lemahnya lembaga adat akibat dominasi pemerintah pada zaman kolonial (Portugis dan Belanda), masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi di Indonesia, karena pemerintah melakukan penyamarataan pemerintahan desa di seluruh tanah air. Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa di Indonesia tidak memberi ruang pada desa, lembaga, dan masyarakat adat untuk berperan secara optimal guna mewujudkan kepentingan mereka dalam pembangunan.

PENETAPAN RUANG ADAT SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KEBERLANJUTAN MASYARAKAT ADAT DAYAK DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA BARU INDONESIA

Royke Roberth Siahainenia, Rizki Amalia Yanuartha, Putri Hergianasari — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Keberlanjutan kehidupan masyarakat Adat Dayak menjadi permasalahan yang penting untuk diperhatikan seiring dengan upaya pemerintah Indonesia membuka jutaan hektar hutan untuk kepentingan pembangunan Ibukota Negara Baru Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini berfokus pada upaya penetapan ruang adat dan budaya masyarakat Adat Dayak di kawasan pembangunan nasional ibukota negara baru. Penelitian ini menggunakan Teori Ruang Henri Lefebvre sebagai analisis dengan menggunakan metode kualitatif karena mengutamakan pengamatan dan pengkajian secara mendalam terhadap fenomena persoalan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur, observasi, wawancara serta FGD. Data menunjukkan bahwa upaya mendorong pembangunan dengan memanfaatkan ribuan hektar hutan untuk kepentingan membuka lahan menyebabkan lahan-lahan untuk menopang kehidupan masyarakat Adat Dayak punah. Kalimantan yang selama ini menjadi “paru-paru dunia” agar dapat menjamin pembangunan berkelanjutan termasuk di dalamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat Adat Dayak. Temuannya adalah membuat model penetapan ruang adat yang memperhatikan keberadaan masyarakat Adat Dayak melalui penetapan ruang atau wilayah adat yang menjadi hak milik dari masyarakat Adat Dayak. Ruang tersebut memiliki tiga dimensi yang saling terkait yaitu ruang yang dirancang, ruang yang dihasilkan, dan ruang ketiga. Sehingga model tersebut dapat menjadi salah satu masukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di ibukota negara Indonesia yang baru.

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL YANG “TUTUP MATA”? KASUS KOMUNITAS ADAT DI PINGGIR HUTAN EGON ILINMEDO, KABUPATEN SIKKA, NUSA TENGGARA TIMUR

Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Tulisan ini mengkaji pelaksanaan devolusi sumber daya alam sebagai sebuah proses yang tidak netral, sebaliknya sangat dikontestasikan dan bersifat politis. Penetapan skema tertentu dalam kebijakan Perhutanan Sosial secara jelas menggambarkan kontestasi semacam ini. Hal ini diperlihatkan melalui penetapan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada sebuah komunitas adat di pinggir hutan Egon Ilinmedo di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Mengadopsi perspektif Sosiologi Pengetahuan, tulisan ini berargumen bahwa penetapan skema HKm ini adalah fenomena kebijakan yang bersifat “tutup mata” (policy blindness), dalam pengertian ia mengabaikan dan, dengan begitu, mengingkari identitas sosial-budaya, sistem pengelolaan sumber daya alam, dan aspirasi komunitas adat bersangkutan. Hasil penelitian menemukan bahwa fenomena semacam ini mempunyai akar yang mendalam pada bias persepsi elite dan distorsi realitas oleh elite yang terjadi karena kombinasi beberapa faktor sebagai berikut: sejarah panjang kontestasi etnis di Kabupaten Sikka, pandangan dan perlakuan Gereja Katolik terhadap komunitas tradisional dan sistem sosial-ekologisnya, dan pandangan elite nasional yang cenderung alergi atau sebaliknya romantis terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian kualitatif yang dilakukan melalui studi literatur dan studi lapang selama Desember 2022-Maret 2023. Data lapangan dihimpun melalui metode observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan diskusi kelompok terfokus.

FUNGSI PANGLIMA LAOT DALAM MASYARAKAT NELAYAN PESISIR DI PULAU BANYAK

Sopar, Riki Yulianda, Arfriani Maifizar — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji bagaimana fungsi panglima laot dalam masyarakat nelayan pesisir di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan pendekatan teori fungsional Emile Durkheim. Fungsi Panglima Laot sebagai pemimpin adat dalam masyarakat nelayan pesisir Pulau Banyak memiliki wewenang mengatur tata cara penangkapan ikan sekaligus menyelesaikan sengketa. Meningkatnya permasalahan keamanan maritim, adat istiadat ke melaut dan sebagainya menjadikan masalah sosial dalam masyarakat nelayan pesisir di Pulau Banyak. Fungsi Panglima Laot awalnya mengatur tata cara penangkapan ikan, menyelesaikan sengketa bertambah dengan fungsi pemberian ijin boat penangkap ikan hingga sebagai wadah penyampaian aspirasi nelayan. Berdasarkan hasil temuan penelitian lapangan dapat dijelaskan bahwa secara adat Panglima Laot merupakan lembaga adat yang bertanggung jawab terhadap masalah perikanan dan kelautan., sebagaimana diamanatkan dalam Qanun No.10 Tahun 2008 mengatur tentang Lembaga Adat berfungsi untuk melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat dan hukum adat, membantu pemerintah di bidang perikanan dan kelautan, menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara nelayan baik di darat maupun di laut sesuai hukum adat laot, menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan pesisir dan laut, memperjuangkan terlaksananya peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, dan mencegah illegal fishing. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, melalui pendekatan konstruktivis dengan fokus pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

ANALISIS RESIPROSITAS MASYARAKAT PEDESAAN

Sulistya Wardaya, Anni Suprapti — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Analisis resiprositas masyarakat desa sudah banyak dilakukan oleh para ahli, tetapi masyarakat transmigrasi ditepian hutan lindung Desa Girimulya Kecamatan, Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara belum pernah dilakukan penelitian, Menariknya resiprositas dalam masyarakat transmigran merupakan bentukan baru sekumpulan orang-orang dari suku yang berbeda yang didatangkan oleh pemerintah, adapun unsur yang dikaji adalah masalah resiprositas kelangsungan hidup, musibah, resiko ekonomi dan masalah bersama, hasilnya menemukan asimilisi resiprositas antar budaya dan munculnya bentuk resiprositas baru karena tuntutan kondisi lingkungan alam metode penelitian yang digunakan, deskriptif kualitatif, karena memiliki kemampuan mengungkap fenomena sosial yang belum diketahui atau tidak bisa dibaca dan dikenali lewat sederet angka atau statistik. hasil penelitiannya mendapat jawaban resiprositas merupakan bentuk jaminan sosial masyarakat kepada anggotnya dalam menghadapi masalah yang tidak mampu ditanggung secara induvidu dan dalam perspektif sosiologi resiprositas merupakan representasi teori struktur fungsional dalam kehidupan masyarakat desa transmigran.

PERAN PENGETAHUAN LOKAL DALAM PENGELOLAN HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sulistyaningsih — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai potensi Hutan Rakyat. Hutan tersebut berfungsi secara ekologis, sosial, budaya, serta ekonomi. Produk hutan rakyat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pembuatan rumah, serta untuk dijual. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran pengetahuan lokal dalam pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan teori pengetahuan lokal. Hasil penelitian menunjukan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul selama ini masyarakat menggunakan pengetahuan lokal. Pengelolaan hutan rakyat sudah dilakukan sejak lama dan turun temurun. Bentuk pengetahuan lokal yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Gunungkidul melalui model agroforesty (cara menaman tamanan palawija yang berdampingan dengan tamanan kehutanan), memperhatikan kalender musim atau pranoto mongso dalam mengolah lahan pertanian dan kehutanan serta adanya filosofi menebang satu pohon harus menanam sepuluh pohon. Metode Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif dengan jenis studi literatur. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, hasil penelitian, prosiding, dan sebagainya terutama terkait isu hutan rakyat.

KUALITAS HIDUP DAN AKTIVITAS SEHARI-HARI LANSIA PEDESAAN

Sumarto Widiono, Nurhayati Darubekti, Sri Handayani Hanum — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Kualitas hidup lanjut usia (lansia) tidak boleh menurun hanya karena penuaan. Namun, seiring bertambahnya usia, beberapa kesulitan muncul dalam aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup mulai memburuk. Kualitas hidup yang baik berarti bahwa populasi yang lebih tua berproses menua dengan sehat dan positif, khususnya di pedesaan. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas hidup mencakup kesehatan fisik, tingkat kemandirian, aktivitas sosial, dan faktor lingkungan. Selain itu, kualitas hidup dipengaruhi oleh kondisi kesehatan. Indikator kecacatan terbaik adalah aktivitas dan mobilitas sehari-hari. Secara umum, ada lansia tanggungan, lansia tergantung sebagian, dan mandiri dari orang lain. Pengukuran nyata dari aktivitas sehari-hari memberikan informasi yang berguna sehubungan tindakan pencegahan yang harus diambil. Lokasi penelitian di Desa Surau, Kecamatan Taba Penanjung, Bengkulu Tengah, Bengkulu. Tiga alat utama adalah observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. Quality of Life (QoL) adalah persepsi individu tentang posisi hidupnya dalam konteks masyarakat dan budaya tempat ia tinggal. Aktivitas sehari-hari diukur menggunakan skala Activity of Daily Living (ADL) meliputi perilaku perawatan diri seperti makan, berpakaian, mandi, mobilitas antara kursi dan tempat tidur, penggunaan toilet, kontrol usus dan kandung kemih, berjalan dan penggunaan tangga; dan kegiatan yang harus dilakukan setiap hari.

IMAJINASI RUANG POLITIK DIGITAL: IDENTITAS, EKSPRESI, DAN KONTESTASI POLITISI DI INDONESIA

Ichmi Yani Arinda Rohmah — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Studi ini menggunakan perspektif sosiologi untuk mengeksplorasi imajinasi masa depan ruang politik digital dalam konteks masyarakat politik Indonesia. Argumen pertama berpendapat bahwa ruang digital sangat kompleks dan berpotensi mendorong perubahan sosial dan politik (Castells, 2010). Salah satu konsentrasi penggunaan ruang digital adalah pada masyarakat politik yang memahami teknologi informasi dan menggunakannya sebagai ruang ekspresi dan kontestasi, sehingga mendorong penelitian ini untuk menyelidiki perubahan perilaku politik para politisi di Indonesia dalam ruang politik digital ini. Untuk memperkuat data penelitian, digunakan a digital mixed methods research design (O’Halloran et al., 2018), yang meliputi Textual Network Analysis (Segev, 2020), Social Network Analysis (Bolíbar, 2015), and literature review (Marttunen et al., 2017). Temuan penelitian menunjukkan bahwa ruang politik digital yang terdesentralisasi dan terfragmentasi dapat mendorong politisi untuk berkompetisi satu dengan lainnya.

BENTUK HORIZONTAL IKATAN PATRONASE SEBAGAI WUJUD KEKUASAAN PETANI KAYA DI PEDESAAN SULAWESI SELATAN

Iskandar, Asmira — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Salah satu faktor keberhasilan petani kaya kelas patron bertahan di posisi elit struktur kelas di pedesaan Sulawesi Selatan, adalah menciptakan ikatan patronase di level horizontal. Strategi yang dilakukan adalah menggalang aliansi personal dengan sesama elit desa melalui kondisi tertentu, seperti: merger usaha, perkawinan politik dan organisasi. Perkawinan politik misalnya, ini merupakan penyatuan sebuah keluarga sukses (dengan menjodohkan anak atau anggota keluarga yang lain) dengan sesama keluarga sukses lainnya tanpa melihat derajat dan status sosial masing-masing. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus dijelaskan bahwa aliansi personal juga berlangsung di kegiatan sosial ekonomi lainnya, dimana para patron membina hubungan kerja sama dengan para birokrat, aparat, dan lembaga keuangan, demi memperlancar urusan usahanya. Secara kualitatif, penelitian juga menemukan arus horizontal menciptakan aliansi personal di bidang politik ketika wilayah pedesaan menjadi lumbung suara politik. Arah ke aliansi politik, dimana para patron lokal dan pihak-pihak lembaga secara bersama memiliki kepentingan (baik secara struktural maupun fungsional) dalam kekuasaan. Mobilitas patron lokal yang dulunya hanya bergerak di sektor ekonomi, kini melihat Pemilu bebas tersebut sebagai peluang baru untuk melakukan mobilitas horizontal ke kekuasaan dengan kaum birokrat. Aliansi personal versi baru terbentuk, patron lokal yang memiliki massa di ikatan vertikal juga secara horizontal tetap jadi patron karena mampu memobilisasikan power politiknya kepada para aliansinya, dan pihak-pihak lembaga yang hanya memiliki manajemen politik dan minus power politik di pedesaan selanjutnya secara horizontal diintrodusir menjadi klien.

WAWASAN NUSANTARA DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM MENJAGA KONSEP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, ANTARA KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI DI ERA OTONOMI DAERAH

Mukhlis, Ahirul Habib Padilah — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Wawasan Nusantara adalah konsep yang mengedepankan pemahaman tentang keragaman budaya, geografi, dan sosial-politik Indonesia sebagai dasar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketahanan nasional mengacu pada kemampuan negara untuk melindungi kepentingan dan integritasnya dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Konsep wawasan Nusantara menekankan pentingnya pengertian dan kesadaran akan keberagaman dalam menjaga keutuhan NKRI. Dalam konteks otonomi daerah, implementasi wawasan Nusantara menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan di tingkat daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional. Implementasi wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui pendekatan yang memperkuat integrasi nasional, seperti pendidikan multikultural, pengembangan ekonomi berbasis daerah, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, implementasi wawasan Nusantara dalam menjaga keutuhan NKRI di era otonomi daerah juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keberagaman tafsir dan pemahaman terkait konsep tersebut di berbagai daerah. Selain itu, koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan implementasi yang sukses. Kesimpulannya, Implementasi konsep wawasan Nusantara harus memperkuat integrasi nasional, mengatasi tantangan pemahaman yang beragam, dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan keutuhan negara dan memperkuat posisi sebagai bangsa yang kuat dan maju di panggung internasional.

PERILAKU PEMILIH KOTA BANDUNG: RELASI ELITE DAN MASYARAKAT

Agus Mauluddin — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab peran elite dan masyarkat dalam pemilihan umum di kota Bandung. Pilihan rasional Coleman pada kalkulasi paling tinggi aktor dari ketercapaiannya pada sebuah tujuan (goals). Dengan metode penelitian kualitatif tinjauan literatur dan teknik deep-dive riset ini menemukan pertama, hubungan elite politik dan masyarakat pemilih memiliki peran strategis bagi konstruksi politik kekuasaan. Sejauh mana kalkulasi rasionalitas masyarakat pemilih pada hubungan dengan elite politiknya. Kedua, pentingnya mitigasi dari potensi kerawanan yang ada dengan penguatan elite lokal atau aktor otoritatif di tingkat RT/RW yang menjadi elemen penting dalam konteks “pengamanan” pemilu berbasis komunitas.

KONTESTASI ELIT DESA PADA PILKADES DI DESA TRANSMIGRASI JAWA LAMPUNG TENGAH

Bartoven Vivit Nurdin, Shela Febriyanti — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian kontestasi elit desa dengan isu etnisitas sangat menarik dan penting dikaji karena Provinsi Lampung merupakan masyarakat multikultural, tujuan transmigrasi dan didominasi oleh masyarakat Jawa. Penelitian ini mengkaji apakah isu etnisitas masih dominan dan relevan dalam kontestasi antar elit di masyarakat transmigran dan non-transmigran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kemudian data dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, lalu verifikasi data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu etnisitas masih berlaku pada tataran antar desa. Pada kampung-kampung Jawa maka elit desa dan kontestan adalah orang Jawa, dimana orang etnis lain tidak akan berani menjadi kontestan, sedangkan pada kampung Lampung maka elit desa dan kontestannya adalah orang Lampung, dimana orang Jawa tidak akan berani mencalonkan diri di kampung Lampung. Pada tataran internal desa sendiri, maka isu etnisitas tidak lagi berlaku, karena yang menjadi elit dan kontestan adalah berasal dari etnik mayoritas, dan pada saat kontestasi mereka menggunakan isu seperti agama, militer, keberhasilan program dan keberhasilan membangun desa.

IMPLIKASI SOSIOLOGIS PEMILU DI INDONESIA

Muhammad Iqbal Latief, Rahmat Muhammad, Hariashari Rahim, Ridwan Syam — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Pemilihan Umum tahun 2019 menjadi sejarah, sebab baru kali ini Pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden serentak dilaksanakan. Namun sistem kepemiluan ini, juga memunculkan masalah yang tragis dari sisi penyelenggara. Selama proses pemungutan dan perhitungan suara, jumlah petugas Pemilu (KPPS) yang meninggal dunia sebanyak 456 orang, kemudian terdapat 4.310 petugas yang dirawat. Ironisnya, karena kondisi ini tidak pernah terjadi dalam Pemilu Indonesia dan baru kali ini banyak KPPS yang meninggal dan sakit. Pertanyaan dasar penelitian ini mengkaji implikasi sosiologis masalah KPPS dan kelembagaan KPU pada implementasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Hasil studi menggambarkan, UU No. 7 tahun 2017 justru menjadi masalah serius dalam kelembagaan KPU pada Pemilu 2019. Antara lain; (1) prinsip hirarkis dalam struktur KPU tidak berjalan efektif; (2) desain kelembagaan yang sentralistis; (3) Prinsip Pemilu yang efisien dan efektif tidak tercermin dalam penggunaan sumber daya, dan; (4) dari perspektif sosiologis, akuntabilitas KPU mengalami penurunan. Sebagai saran, UU. No.7 tahun 2017 segera direvisi agar sistem Pemilu dan kelembagaan KPU di masa datang lebih efisien dan efektif. Penelitian mengenai implikasi sosiologis pemilu di Indonesia menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dengan penggunaan data sekunder dan data primer yang telah diolah. Proses penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi dan merumuskan masalah, mengumpulkan data, serta mengolah dan menganalisis data melalui klasifikasi dan reduksi data. Selanjutnya, penelitian ini mencapai tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Informan penelitian dipilih dengan metode purposive sampling di kalangan penyelenggara pemilu.

ELITE POLITIK DAN MODAL SOSIAL DALAM MEMBANGUN RESILIENSI MASYARAKAT

Siti Irene Astuti Dwiningrum — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Resiliensi belum terbangun pada seluruh masyarakat rawan bencana di Indonesia. Untuk membangun masyarakat resilien membutuhkan peran modal sosial. Penguatan modal sosial sangat penting dibangun dalam struktur masyarakat untuk tujuan mitigasi bencana. Model Chen merupakan salah satu model yang dinilai efektif untuk menyiapkan masyarakat yang resilien karena dibangun dengan pendekatan yang komprehensif. Dengan model Chen akan efektif dalam implementatifnya jika dikuatkan dengan modal sosial, karena proses interaksi sosialnya akan lebih intensif. Sinergitas sosial antar peran menjadi landasan penting untuk membangun masyarakat yang resilien dengan dukungan elite politik. Metode penelitian yang digunakan yaitu literature review mengenai modal sosial, resiliensi, dan elite politik. Temuan menunjukkan bahwa resiliensi masyarakat masih perlu dibangun di lingkungan masyarakat yang rawan bencana. Modal sosial menjadi dukungan utama sebagai energi kolektif yang sangat dibutuhkan untuk membangun masyarakat lebih resilien.

BIROKRASI DALAM NEGARA DEMOKRASI: KERANCUAN TANGGUNG JAWAB DAN KRISIS KEPERCAYAAN

Usman Raidar — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Secara ideal birokrasi dalam negara demokrasi digagas dan diterima sebagai penghubung antara negara (the state) dengan masyarakat warga (The civil society), tipologi ideal tidaklah secara mudah dapat diamati sebab terjadi tarik ulur kepentingan dengan negara yaitu antara kekuatan dan kelompok kepentingan dalam masyarakat dan antara kekuatan masyarakat dengan elit politik. Bila birokrasi berhasil mengembangkan kepentingan dan kekuasaan tersendiri, maka birokrasi semakin menguat dan terkesan sulit untuk diterobos oleh tindak pengawasan baik oleh lembaga perwakilan maupun masyarakat dan ketiadaan pengawasan akan melahirkan sistem politik menjadi kurang seimbangan dan penyelewengan sistem politik menjadi kurang seimbang dan penyelewengan niscaya terjadi dan kecongkakan birokrasi semakin menjadi. Secara teoritis kecenderungan birokrasi sebagai kelompok kepentingan tersendiri tentu akan melahirkan pola pertikaian baik antara warga dengan warga maupun antara negara dengan warga yang sudah barang tentu akan melahirkan krisis kepercayaan yang menjadi tolak ukur keserasian hubungan negara warga, sehingga birokrasi terkesan menjadi mesin politik tak terkendali yang cenderung patologis dan menjadi tuan bagi dirinya sendiri.

PARTISIPASI POLITIK ETNIK TIONGHOA: TANTANGAN DAN HAMBATAN

Andreas Ambrosius Susanto — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Tulisan ini mengeksplorasi hambatan dan tantangan terhadap partisipasi politik etnik Tionghoa di Indonesia. Etnik Tionghoa secara historis kurang terwakili di lembaga politik, keterlibatan mereka dalam partai politik, parlemen, pemerintah, dan masyarakat sipil masih terbatas. Dengan mengkaji konteks historis dan kontemporer, makalah ini menyoroti hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh etnik Tionghoa untuk mewujudkan partisipasi politiknya. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian literatur dan analisis deskriptif dalam meninjau secara kritis dan komprehensif hambatan dan tantangan yang mempengaruhi partisipasi politik etnik Tionghoa. Hasil kajian menemukan bahwa sejak Orde Baru, etnik Tionghoa telah menghadapi hambatan dan tantangan yang signifikan dalam partisipasi politiknya, termasuk diskriminasi, dan pengucilan dari proses dan lembaga politik. Stereotip negatif, politik identitas, dan kekerasan rasial merupakan hambatan dan tantangan pada pasca Reformasi. Temuan ini menawarkan rekomendasi kebijakan dan program untuk mempromosikan inklusivitas dan keragaman dalam politik, perlindungan kelompok minoritas, yang dapat berdampak positif bukan hanya bagi etnik Tionghoa dan kelompok minoritas lainnya, juga pada proses demokrasi secara keseluruhan.

DISKURSUS IDENTITAS DAN PILGUB NTT DALAM LOGIC OF CRITICAL EXPLANATION

Yeheskial A. Roen — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Artikel ini berfokus menguraikan diskursus identitas primordial dalam Pilgub NTT. Secara spesifik, studi ini menganalisa dinamika identitas etno-religius pada Pilgub NTT dengan menggunakan kerangka logics of critical explanation. Logic of critical explanation merupakan upaya metodologis yang dilakukan oleh Glynos dan Howarth (2007) dalam mengoperasionalisasi teori diskursus Laclau-Mouffe yang selama ini dianggap terlalu abstrak dan defisit metodologi. Mengikuti kerangka metodologi tersebut dan mengumpulkan data teks yang berkaitan dengan isu identitas dan pilgub NTT pada koran Pos Kupang, Timor Ekspres dan Victory News, maka kemudian hasil penelitian menemukan terdapat tiga nalar yang menjelaskan fenomena identitas dalam politik NTT, yakni logika sosial, logika politik dan logika fantasmatic. Logika sosial membantu mengidentifikasi penanda-penanda apa saja yang disematkan pada diskursus identitas dalam pilgub NTT, sementara nalar politik menjelaskan perihal konstruksi dan kemunculan identitas etno-religius dalam Pilgub NTT. Dan yang terakhir, bagaimana diskursus identitas mencengkram subyek pemilih dalam sub-nalar beatific dan horrific merupakan penjelasan logika fantasmatik. Melalui uraian ini, studi ini memberikan penjelasan alternatif dan kritis dalam memaknai diskursus identitas etno-religius dalam politik elektoral, sekaligus menjadi upaya lanjutan dalam mengoperasionalisasi teori diskursus Laclau-Mouffe pada penelitian empirik.

ARISTOKRAT DALAM PANGGUNG KEKUASAAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BONE

A. Burchanuddin, Sobirin, Abdul Karim, Udin B. Sore — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dialektika aristokrat dalam panggung kekuasaan sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Bone. Dimana dalam realitas politik lokal pada umumnya kepala daerah didominasi oleh golongan aristokrat yang telah terkonstruksi selama 75 tahun sejak transisi pemerintahan dari sistem kerajaan ke sistem NKRI. Kondisi tersebut mengakibatkan sirkulasi kekuasaan yang terjadi hanya bertumpu pada kelompok elit aristokrat, sementara dalam konteks demokrasi modern membuka ruang bagi masyarakat umumnya untuk dapat menjadi kepala daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan konstruktivis. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui indepth interview dan focus group discussion adapun penentuan informan dilakukan melalui pendekatan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dialektika aristokrat dan struktur budaya dalam politik lokal terkonstruksi dari relasi aktor dan struktur budaya yang terjadi pada ruang interaksi politik masyarakat. (2) Eksistensi aristokrat dalam panggung kekuasaan ditunjang oleh kelemahan partai politik lokal yang belum mampu menjadi lokomotif demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.

PERAN ELIT LOKAL DALAM SOSIALISASI DAN MOBILISASI POLITIK PADA MASA TRANSISI DEMOKRASI

Ridhah Taqwa, Sunyoto Usman — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Praktik demokrasi dalam pemilu memiliki arti penting, karena dapat menjadi referensi kematangan berdemokrasi era reformasi. Pada arus local, praktik demokrasi sangat ditentukan oleh peran elit lokal dalam proses sosialisasi dan mobilisasi politik. Elit yang berperan adalah elit birokrasi, kepala kampung, pensiunan TNI, serta elit agama. Elit birokrasi menggalang dukungan dari PNS dan keluarganya, sedangkan kepala kampung memanfaatkan keluarga dan kliennya. Elit militer, selain keluarga inti juga client. Hasil penelitian menunjukkan elit agama berkolaborasi tokoh agama di kota memanfaatkan sentiment nilai keagamaan massa santri. Interaksi elit politik kota dan elit lokal bersifat timbal balik, sedangkan elit lokal dan massa bersifat satu arah. Jadi, elit lokal sebagai opinion leader menjadi broker antar elit kota dan massa. Temuan lain pola sosialisasi dan mobilisasi politik sangat tergantung pada kepentingan dan afiliasi politik elit. Pada akhir Orde Baru mobilisasi politik ke Partai Pemerintah sangat kuat, sedangkan pada awal reformasi sudah mengalami pergeseran pada partai berbasis agama, walaupun belum sepenuhnya berubah drastis. Mobilisasi politik yang memanfaatkan instrumen kebijakan pembangunan era Orde Baru ternyata masih berlangsung pada awal Orde Reformasi. Metode penelitian menggunakan tipe kualitatif deskriptif dengan pendekatan konstruktivis, yaitu berfokus peran elit dan aktor-aktor politik desa dengan wawancara mendalam selama 1 bulan, analisis data juga dengan kualitatif deskriptif.

MENGHADIRKAN “MANUSIA IRONIS” DALAM KONTESTASI POLITIK 2024

Wahyu Budi Nugroho — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini berupaya mengkaji konsep manusia ironis Richard Rorty sebagai negasi atas politik identitas yang berpotensi muncul dalam kontestasi politik tanah air di tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan dalam pengkajian ini adalah metode penelitian kualitatif berjenis studi pustaka. Karakter masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk kerapkali menyebabkan politik identitas muncul di setiap perhelatan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Secara sosiologis, politik identitas dibangun dari konsep identitas yang bersifat esensial, yakni identitas yang diyakini bersifat “terberi”, melekat, tetap, dan diterima secara apa adanya. Konsep identitas tersebut berlawanan dengan konsep-konsep identitas yang bersifat cair dan arbiter sebagaimana ditunjukkan oleh pemikiran Richard Rorty tentang manusia ironis. Manusia ironis Rorty menegaskan penolakannya terhadap imperatif kategoris dan “kosakata akhir”, sehingga manusia selalu terbuka baik bagi dirinya maupun orang lain. Melalui penelitian yang dilakukan, pemikiran tentang manusia ironis dapat mereduksi berbagai pola pikir esensial yang berpotensi memunculkan politik identitas. Adapun upaya terstrategis untuk memperkenalkan konsep manusia ironis pada khalayak luas di era informasi sekarang ini adalah melalui tulisan pop dan budaya populer.

MEDIA SOSIAL DAN NON – SOCIAL MEDIA: PERTARUNGAN KEKUASAAN ANTAR BAKAL CALON PRESIDEN DALAM PENINGKATAN KAPITAL SIMBOLIK

Victoria Sundari Handoko, Antonius Budisusila — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji masalah arena pertarungan kuasa antar bakal calon presiden (bacapres) melalui media sosial dan non-sosial media dengan pendekatan teori reproduksi sistem dominasi Pierre Bourdieu. Media digital sangat efektif dalam menentukan elektabilitas capres dan sering menjadi sarana menjatuhkan lawan politik melalui wacana, narasi, dan hoaks. Strategi ini mampu membentuk kapital simbolik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo paling aktif menggunakan media digital, diikuti Prabowo Subianto, dan terakhir Anis Baswedan. Ganjar Pranowo memiliki kapital simbolik (interaksi, like, dan AVE) tertinggi. Namun demikian, isu pembatalan Piala Dunia U-20 menurunkan kapital simbolik Ganjar. Posisi terakhir pada bulan Mei 2023 menempatkan semua bacapres menduduki kapital simbolik yang relatif sama. Dinamika tersebut masih terus berfluktuasi sejalan dengan strategi media yang terus berkembang. Metode penelitian yang dipergunakan adalah kuantitatif deskriptif. Analisis strategi media dan perolehan kapital simbolik calon melalui nilai periklanan, like, dan interaksi di media dilakukan selama tiga bulan (19 Januari-19 April 2023).

HARMONI SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL: BUDAYASUNGKEMAN LEBARAN SEBAGAI INTERAKSI SIMBOLIK DI JAWA TENGAH

Sri Suwartiningsih — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji tentang harmoni sosial berbasis kearifan lokal budaya sungkeman lebaran sebagai interaksi simbolik di desa Glawan, Jawa Tengah. Beberapa elit di desa Glawan beragama Kristen namun pada saat lebaran masyarakat Islam selalu datang dan sungkem, selain itu beberapa masyarakat yang beragama Kristen juga sungkem kepada elit yang beragama Islam dan Kristen. Hasil penelitian bahwa adanya sungkeman saat lebaran menandakan adanya mind, thing, dan meaning, karena masyarakat memaknai sebagai rasa hormat kepada para elit yang memiliki pengaruh dalam setiap aktifitas di desanya. Para elit ini suka membantu baik dana dan daya, mengayomi tanpa membedakan agama, layak dihormati dengan cara sungkem karena keteladanannya, merasa lega dan nyaman karena dengan sungkem merasa dapat restu dan doa, Keteladanan dari para elit tanpa melihat agamanya apa, tutur kata yang membuat adem, sikap suka menolong, memiliki wibawa. Agama tidak menjadi perbedaan untuk sungkem. Masyarakat yang beragama Islam bisa datang ke para elit yang beragama Kristen, demikian sebaliknya. Bahkan yang beragama Kristen juga datang kepada para elit yang beragama Kristen di hari Lebaran. Makna interaksi dapat membangun harmoni sosial pada masyarakat di desa Glawan. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif dan berlangsung pada April – Mei 2023.

BERADAB DENGAN ADAT: POLITIK IDENTITAS DALAM RITUALITAS AGAMA MASYARAKAT TENGGER

Hery Prasetyo, Dien Vidia Rosa, Rosnida Sari — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Artikel ini membahas praktik sosial masyarakat adat Tengger dengan mengambil kasus di desa Kandangan, kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Secara konseptual masyarakat adat dibicarakan melalui berbagai konsep yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Sebagai konsekuensinya, multiplisitas interpretasi berkontribusi pada minimnya konsensus untuk melindungi akses dan hak-hak budaya masyarakat adat. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika masyarakat adat Tengger masih menjalankan ritualitas agama yang berbeda dengan sistem kepercayaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Terlebih, masyarakat adat Tengger dihadapkan pada realitas yang secara historis mengkondisikan mereka mengikuti alur penyederhanaan praktik beragama yang terjadi sejak era Orde Baru. Dalam menjalankan ritualitas agama masyarakat adat Tengger, persoalan tanah adat menjadi bagian yang tidak dapat ditiadakan. Namun, secara empiris tanah adat yang dimiliki telah berubah status dan tidak lagi dapat dipergunakan sebagai bagian untuk menjalankan ritual agama. Dengan menggunakan pendekatan strukturalisme generatif dan metode etnografi, riset ini berargumentasi bahwa; pertama, masyarakat adat masih menghadapi marginalisasi yang membentuk formasi sosial bagi penyusunan taktik dalam menghadapi kelompok dominan. Dan kedua, dalam posisi sosial yang terbentuk, masyarakat adat telah menciptakan habitus yang membuat mereka dapat mereproduksi politik identitas melalui ritualitas agama.

FENOMENA MEROKOK ELEKTRIK DI KALANGAN REMAJA PUTRI

Aldi Ladunni Mahajaya, Luluk Dwi Kumalasari, Awan Setia Dharmawan — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji tentang fenomena merokok elektrik pada remaja putri di Kota Blitar, Jawa Timur. Fenomena rokok elektrik memang saat ini telah banyak digunakan oleh para remaja. Sayangnya, perilaku merokok juga sudah merambah di kalangan remaja wanita. Tak heran apabila remaja putri sering merokok secara terang-terangan di tempat umum atau bahkan secara sembunyi-sembunyi. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat fenomena merokok elektrik pada wanita di coffee shop Pesen Kopi Kota Blitar.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena merokok elektrik dikalangan remaja putri merupakan salah satu fenomena yang muncul akibat rasa penasaran karena sekedar ingin mencoba rokok elektrik akibat melihat teman-temannya yang juga mengguna rokok elektrik. Faktor lain yaitu karena tren rokok elektrik yang menjadikan remaja putri ingin menggunakan rokok elektrik walaupun remaja putri sudah mengetahui dampak yang akan didapat seperti dapat mempengaruhi Kesehatan jangka Panjang dan pandangan negatif oleh lingkungan terhadap remaja putri yang merokok elektrik. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi sehingga data yang didapat merupakan data yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Penelitian dilakukan pada Juni 2022 hingga Februari 2023.

DAPATKAH QUASI ELIT PEREMPUAN ADAT BERBICARA?

Dien Vidia Rosa, Hery Prasetyo — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Studi ini mengeksplorasi quasi elit perempuan adat dalam upaya memperjuangkan identitas kultural dan hak masyarakat adat Tengger melalui perspektif poskolonialisme Gayatri Spivak. Istilah quasi elit digunakan untuk menggambarkan sifat semu (secara politik) dan melekat pada posisi perempuan adat yang mampu mengelola ritual dan adat namun tidak terformalisasi secara struktural. Seringkali, kajian tentang masyarakat adat secara umum menjelaskan masyarakat adat, khususnya perempuan, sebagai yang marginal, terutama berkaitan dengan perbatasan teritorial dan penggunaan lahan, akses dan pengelolaan terhadap sumber daya, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan. Namun, persoalan perjuangan pemimpin masyarakat adat belum banyak disinggung. Secara spesifik mengenai keterlibatan quasi elit perempuan adat dalam menyuarakan identitas kultural dan hak masyarakat adat. Penelitian ini menggambarkan kuasa dari quasi elit perempuan adat Tengger untuk meneguhkan dan melindungi identitas kultural melalui ritual dan tradisi masyarakat adat Tengger. Mbok Dhandhan merupakan figur perempuan adat yang bukan hanya membantu Romo Dukun, namun juga memastikan prosesi ritual berjalan sesuai dengan pakem adat. Selain itu, terdapat Wong Munjung, perempuan yang bertugas mengelola kebutuhan logistik agar setiap kegiatan adat terpenuhi. Studi ini berbasis pada penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka dan etnografi yang meliputi observasi dan wawancara.

RASIONALITAS INANG-INANG PEDAGANG PASAR DI TENGAH SITUASI PANDEMI COVID-19

Hadriana Marhaeni Munthe, Harmona Daulay, Ria Manurung, Rizabuana Ismail — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji rasionalitas inang-inang pedagang di pasar tradisional Medan pada masa pandemic COVID-19. Krisis pandemi telah menciptakan beban yang semakin berlapis terhadap inang-inang pedagang seperti himpitan kemiskinan, rentannya tindak kekerasan hingga beban kerja domestik, praktis berkombinasi dengan dampak buruk yang dihasilkan oleh pandemi. Untuk menganalisis rasionalitas inang-inang pedagang pasar tradisional digunakan konsep pilihan rasionalitas Coleman. Hasil penelitian menunjukkan ragam upaya tindakan rasionalitas inang-inang di ranah publik maupun ranah domestik guna mengamankan keberlangsungan hidup keluarga yang mereka tempatkan sebagai bentuk kesadaran yang terus diperjuangkan. Melakukan pinjaman modal usaha menjadi salah satu pilihan rasional yang dijalankan inang-inang guna menutupi modal usaha dan atau memenuhi kebutuhan konsumtif keluarga yang semakin menipis akibat kerugian yang dialami. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang berlokasi di pasar tradisional Sembada, Medan. Pendekatan dan observasi dilakukan Maret sampai Mei 2020. Selanjutnya dilakukan FGD pada 100 orang inang-inang pasar bulan Juni 2020.

KERENTANAN INFRASTRUKTUR DAN MATA PENCAHARIAN PEREMPUAN AKIT

Mita Rosaliza, Hesti Asriwandari, Achmad Hidir — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji tentang masalah kerentanan di wilayah pesisir pulau Bengkalis, seperti masyarakat rentan terhadap bahaya iklim kronis seperti abrasi, banjir, gelombang badai, anomali curah hujan, salinitas, dan juga masalah sosio-ekonomi dengan pendekatan The Sustainable Livelihood Framework. Perempuan Akit yang mewakili masyarakat yang rentan di wilayah pesisir. Yang mengalami dampak perubahan iklim, ditandai dengan langkanya infrastruktur yang tanggap terhadap gender dan mata pencaharian yang terintegrasi untuk perempuan beradaptasi. Temuan diperoleh kerentanan mata pencaharian perempuan pesisir pedesaan disebabkan oleh kurangnya fasilitas dan kelembagaan sosial ekonomi yang memadai. Terdapat kebutuhan akan ruang-fisik komunitas yang responsif gender untuk menciptakan peluang diversifikasi mata pencaharian terlepas dari tingkat ketergantungan perempuan terhadap hutan mangrove, pengembangan keterampilan dan kemungkinan berbagi jaringan diperlukan untuk mengurai permasalahan perempuan pesisir ini. Data kualitatif yang dikumpulkan melalui FGD, wawancara mendalam terhadap perempuan rentan di lokasi penelitian yaitu desa Berancah, desa pesisir yang rentan bencana di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Fieldwork dijalankan dalam rentang waktu Juli 2022 hingga Februari 2023.

KAPASITAS TPK (TIM PENDAMPING KELUARGA) BERPERSPEKTIF GENDER DALAM PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN ENREKANG

Musrayani Usman, Nuvida RAF, Rahmat Muhammad, Muhammad Andi Arif, Mario, Saidang — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini fokus pada pemberdayaan berbasis gender dalam konteks ketahanan keluarga, dengan penekanan pada kesetaraan, keadilan dan partisipasi yang menekankan pemberdayaan dilakukan secara kolektif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting, termasuk tingginya angka stunting, pernikahan anak dan tingginya angka perceraian. Di Kabupaten Enrekang, terjadi penurunan ketahanan keluarga secara menyeluruh, sehingga pendamping berbasis masyarakat lokal dengan perspektif gender menjadi sangat diperlukan. Tim pendamping (TPK) keluarga berperan sebagai agen perubahan utama. Namun, penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pemberian pendidikan kepada TPK dan tindakan yang dilakukan. Ketidaksesuaian ini bisa teratasi karena sifat manusia yang ingin tahu dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai pentingnya pemberdayaan berbasis gender dalam konteks ketahanan keluarga dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan program-program pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada kualitatif dengan pendekatan konstruktivis. Pengambilan data melalui wawancara mendalam. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dari tahun 2022 hingga 2023.

KELOMPOK RENTAN DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF: STUDI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DI NUSA TENGGARA BARAT

Yuyun Sunesti — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Prinsip dasar Sustainable Development Goals (SDGs) adalah tidak meninggalkan satu pun warga (no one left behind). Namun praktiknya, di beberapa tempat, kelompok rentan masih belum sepenuhnya secara maksimal dilibatkan dan memperoleh manfaat dalam program pembangunan. Hal ini tidak hanya karena kelompok ini belum menjadi prioritas dalam pembangunan, namun juga karena minimnya akses dan partisipasi dalam program-program pembangunan. Salah satu kelompok rentan yang masih belum mendapat perhatian adalah perempuan kepala keluarga. Kelompok ini memiliki kerentanan ganda yaitu perempuan miskin dan menjadi kepala keluarga yang harus bertanggung jawab menghidupi keluarga. Artikel ini hendak menganalisis perempuan kepala keluarga (pekka) yang tersebar di tiga kabupaten di Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu kelompok rentan yang masih memiliki akses terbatas dalam program-program pembangunan di daerah mereka. Melalui wawancara mendalam terhadap empat puluh lima pekka ditemukan bahwa mayoritas pekka dalam penelitian ini belum memperoleh manfaat secara maksimal dari program pembangunan di desa mereka karena beberapa hal seperti akses yang terbatas, partisipasi yang rendah dan minimnya pemberdayaan pada kelompok rentan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan narrative inquiry. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 45 pekka yang tersebar di tiga kabupaten di Nusa Tenggara Barat yaitu Mataram, Lombok Barat dan Lombok Tengah dalam periode Juni-September 2022.

EKSKLUSI SOSIAL PADA MASYARAKAT PESISIR SEBAGAI DAMPAK PEMBANGUNAN PARIWISATA TANJUNG LESUNG PANDEGLANG BANTEN

Joharotul Jamilah, Hima Hafiya Fitri — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pembangunan pariwisata Tanjung Lesung yang berdampak pada eksklusi sosial masyarakat pesisir di kampung Bandar Pandeglang Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori eksklusi sosial dari Derek Hall, Hirs dan Tania Li (2011). Eksklusi sosial di kampung Bandar Pandeglang Banten ditemukan sejak pembangunan pariwisata Tanjung Lesung mulai tahun 1990 sampai penelitian ini berlangsung. Ada dua ketidakadilan dalam eksklusi sosial pembangunan pariwisata ini terhadap masyarakat Bandar yaitu pemaksaan penjualan tanah tanpa melibatkan warga dalam penentuan harga dan kedua relokasi warga kampung Bandar ini ke kampung lainnya dengan tetap menyewa tanah dengan harga yang juga ditentukan oleh perusahaan dengan mencicil atau kontrak. Penelitian ini menemukan terjadi proses eksklusi sosial akibat pembangunan pariwisata Tanjung Lesung melalui 4 mekanisme yaitu force (pemaksaan jual-beli lahan), market (penjualan tanah melalui mekanisme pasar), regulasi peraturan penetapan perluasan lahan pariwisata), dan legitimasi (pengakuan/klaim lahan hak milik perusahaan). Metode penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivis melalui metode pengumpulan data observasi lapangan, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, FGD serta dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan selama 10 bulan.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INDONESIA MALPRAKTEK? TARIK MENARIK PERSEMENDAAN “SINTERKLASM-PHILANTROPIC” VS “TRIPLE-P TRIANGULATION”

Yusmar Yusuf, Syamsul Bahri — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Program CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jangan dipandang remeh oleh siapapun. Jangan semaunya pula apa kata pejabat yang berkuasa atau jangan dipandang enteng oleh korporat kapitalis seolah-olah sinterklas-filantropi. Begitu pula jangan dijadikan sebagai lumbung sapi perahan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan jangan pula dijadikan uang takut oleh masyarakat sekedar mendapatkan bantuan langsung sembako atau sumbangan dana ormas. Presiden AS Joe Biden saja tertarik dengan skema Zakat dalam ekonomi syariah Islam yang berkeadilan sosial. Pada hakekatnya, Program CSR mampu mengentaskan kemiskinan dalam waktu cepat dan dana Program CSR dapat menjadi alternatif sumber dana umat dan pendapatan bagi pembangunan. Program CSR mengandung tujuan yang mulia untuk menyelamatkan planet bumi yang mengalami kerusakan, memakmurkan populasi masyarakat yang diwarnai kesenjangan, melalui kegiatan ekonomi dan produksi yang terkendali. Itulah kaedah pembangunan berkelanjutan berbasis “Triple-P”. Namun, ketiga elemen akan sulit berjalan secara berimbang dan integratif jika tidak melibatkan kekuasaan umaroh birokrasi pemerintah (4P-Policy) untuk mengaturnya melalui regulasi dan kebijakan yang bertanggungjawab. Inilah yang dimaksud dengan paradigma baru Program CSR akan semakin kokoh dalam pondasi “Quadruple-P” (YY dan Sy.B, 2023).

AKTIVISME DIGITAL DALAM KONTESTASI POLITIK RUANG

Addin Kurnia Putri — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Aktivisme digital menandai perkembangan gerakan dan budaya partisipatif dalam penggunaan teknologi media baru. Media baru tidak saja menjadi sebuah ruang berkumpul dan berinteraksi namun juga menjadi ruang berkolaborasi dan bergerak. Beragam isu lingkungan dikampanyekan melalui media sosial. Tulisan ini menyoroti aktivisme digital terkait isu gerakan lingkungan dengan metode multi perspektif. Gerakan lingkungan menjadi salah satu bagian dari strategi agensi dalam demokrasi atas kontestasi politik ruang. Strategi gerakan melalui media baru dipahami sebagai bentuk perlawanan dengan memobilisasi massa secara lebih masif. Akan tetapi, media sosial bukan menjadi faktor utama keberhasilan dari sebuah gerakan. Lebih jauh, perlu menganalisis mengapa sebuah gerakan berhasil mendapatkan banyak dukungan dan mengapa gerakan lain kurang mendapat perhatian. Bagaimana sebuah gerakan dapat didefinisikan sebagai ideologi bersama ketika pengguna media sosial memiliki latar belakang heterogen sehingga yang terwujud adalah jaringan antar aktor yang lemah. Tidak seperti gerakan buruh misalnya. Satu kepentingan dengan satu ideologi yang sama sehingga mewujudkan jaringan ikatan yang sangat kuat. Media baru memudahkan untuk menanggapi dan menyebarkan sebuah isu gerakan. Namun, belum tentu semua gerakan mampu mendapatkan banyak perhatian.

PENGEMBANGAN DIGITALISASI PARIWISATA BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE

Argyo Demartoto — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Pariwisata sebagai sektor unggulan di Indonesia dapat menopang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, swasta, pelaku wisata dan masyarakat berperan dalam pengembangan pariwisata. Destinasi wisata di Surakarta Jawa Tengah dikembangkan dengan strategi digitalisasi pariwisata, namun ada tantangan dan peluang, sehingga diperlukan collaborative governance. Tujuan penelitian eksploratif ini menganalisis pengembangan digitalisasi pariwisata berbasis collaborative governance di Surakarta. Informan penelitian adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta, swasta, pengelola destinasi wisata dan wisatawan. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan digitalisasi wisata di Surakarta, Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta bekerja sama dengan Pandu Digital melakukan kegiatan Pelatihan Tata Kelola Bisnis dan Pemasaran digital destinasi pariwisata, serta perbaikan tata kelola, infrastruktur transportasi dan pendukung destinasi wisata berbasis digital. Digitalisasi pariwisata berbasis collaborative governance berdampak positif terhadap pengembangan pariwisata di Surakarta. Kebutuhan dukungan dana dan kualitas sumber daya manusia dapat dipenuhi melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, pelaku wisata dan masyarakat. Penggunaan website, media sosial dan platform digital, seperti Aplikasi Solo Destination memudahkan dan menarik wisatawan mengakses informasi destinasi pariwisata secara online, sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

TANTANGAN DAN STRATEGI PENERAPAN PEMBUKAAN LAHAN TANPA BAKAR DI KABUPATEN BENGKALIS

Ashaluddin Jalil, Yesi, Swis Tantoro, Syafrizal — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji tentang tantangan dan strategi penerapan pembukaan lahan tanpa bakar dengan perspektif tindakan sosial. Pembukaan lahan tanpa bakar menjadi upaya dalam mendukung pencegahan bencana kebakaran lahan gambut sekaligus pengelolaan lahan berkelanjutan. Penelitian ini menemukan tantangan dalam menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar. Pertama, cara tersebut memerlukan biaya yang besar terutama untuk tenaga kerja pembersihan lahan. Kedua, selain biaya, dari waktu yang diperlukan relatif lama. Ketiga, memerlukan banyak pupuk. Keempat, masyarakat belum yakin dengan metode tanpa bakar produk pertanian akan tumbuh dengan baik jika dibandingkan menggunakan metode pembakaran melalui perolehan humus alami. Telaah yang lebih jauh dalam menganalisis tantangan penerapan pembukaan lahan tanpa bakar terletak pada dua poin, yaitu biaya dan waktu. Untuk itu, terdapat strategi yang dapat diterapkan dalam pembiasaan penerapan metode pembukaan lahan tanpa bakar. Pertama, penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan kepada masyarakat untuk menerapkan metode tersebut. kedua, kemudahan akses modal terutama dari BUMDes baik penyediaan dana dalam bentuk uang tanpa bunga maupun pupuk dengan harga terjangkau. Melalui strategi dasar tersebut diharapkan minat masyarakat untuk menerapkan metode pembukaan lahan tanpa bakar dapat berjalan dengan maksimal sejalan pada upaya menciptakan zero fire. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan konstruktivis berfokus melalui observasi lapangan, wawancara formal dan informal.

BANJIR, KRISIS LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN: EFEK KEKUASAAN

Haslinda B. Anriani, Asmirah, Harifuddin, Rasyidah Zainuddin — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji masalah banjir dan krisis lingkungan sebagai efek atau konsekuensi dari pembangunan dan kekuasaan khususnya di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Metode penelitian menggunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian pendekatan studi kasus, yaitu berfokus pada pengumpulan informasi agensi melalui metode observasi lapangan, wawancara mendalam. Studi kasus terfokus pada satu masalah atau kasus hingga keseluruhan sampai tuntas. Selain wawancara mendalam dan observasi, digunakan juga studi literatur. Subjek penelitian ini adalah masyarakat umum dan jajaran pemerintah. Analisis data menggunakan Teknik tiga Langkah yaitu reduksi data, kategorisasi data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah (1) Efek kekuasaan pada terjadinya krisis lingkungan di Kabupaten Pangkep adalah berkontribusi secara tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan berupa pengawasan pelaksanaan pembangunan yang tidak maksimal. (2) pembangunan menimbulkan bencana banjir di Kabupaten Pangkep melalui alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan perumahan, alih fungsi lahan pertanian menjadi empang, terjadinya pendangkalan sungai akibat arus hujan yang membawa material tambang. Kesimpulan penelitian ini adalah kekuasaan pemerintah berkontribusi dalam menciptakan krisis lingkungan yang menyebabkan terjadinya banjir. Kontribusi penelitian ini adalah sebagai masukan bagi pengambil kebijakan lingkungan.

CIVILIZATION AND AGRICULTURE IN TRANSDISCIPLINARY APPROACH: AN OVERVIEW

Ikma Citra Ranteallo — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

This literature review outlines transdisciplinary challenges to expand sociological research, including agriculture of rice landrace and human civilization. As various disciplines offer in this article, rice cultivation is a human activity that prioritizes the growth and development of rice in a specific area to obtain a more stable food supply than gathering wild plants. Sociologists use a variety of photos and videos, also texts as digital data related to agriculture. Transdisciplinary methods enable scientists and the public to collaborate in computer science, design, politics, urban geography, and other disciplines. Digital communication and information technology currently influence how conservation is carried out to achieve sustainable life on Earth. One form of conservation development in cyberspace (digital) is conservation practice using a transdisciplinary approach with computer and internet devices.

KESELARASAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BADUY UNTUK PENCAPAIAN SDGs

Meila Riskia Fitri — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Masyarakat Baduy masih memegang teguh pedoman hidup yang diwariskan sejak nenek moyang mereka, sehingga kehadiran mereka di sekitar kawasan hutan di Banten diyakini sebagai penjaga keseimbangan alam. Penelitian ini akan melihat keselarasan cara hidup masyarakat Baduy terhadap kelestarian lingkungan, khususnya dalam bidang pertanian. Penelitian ini mengkaji tentang kehidupan masyarakat Baduy yang terisolir dari dunia luar namun selaras dengan nilai atau dimensi dalam SDGs dengan pendekatan structural fungsional Talcott Parson. Penjagaan masyarakat Baduy terhadap sumber daya alam mereka dimana mereka meyakini bahwa terdapat Batara Tunggal yang mengatur nasib dan kehidupan manusia di muka bumi ini. Penjagaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat Baduy tercermin dalam aktivitas Bertani; jenis tanaman, pengaturan waktu dan pola tanam; serta pengelolaan hasil tani dan ritual adat. Penelitian ini menemukan bahwa keseharian aktivitas hidup masyarakat adat baduy sangat memperhatikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan tujuan SDGs dalam upaya menjaga alam. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, berfokus pada pengumpulan informasi melalui metode observasi lapangan, wawancara formal dan informal, serta pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber.

MITIGASI BENCANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA ALAM DI DESA KAHAYYA

Sakaria To Anwar, Muhammad Sabiq, Arisnawawi — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Tempat wisata alam seringkali berdampak buruk terhadap lingkungan, seperti terjadi peningkatan betonisasi kawasan hingga eksploitasi sumber daya alam. Tujuan penelitian ini untuk melihat mitigasi bencana melalui kearifan lokal masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi terbatas dan dokumentasi. Penentuan informan mengikuti prosedur purposive yang terdiri dari kepala Dinas Pariwisata, Kepala Desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, mitigasi bencana berbasis kearifan lokal antara lain. 1) Tradisi penerimaan dan penjamuan tamu di rumah. Masyarakat memberikan jasa pelayanan homestay sehingga tamu dapat menikmati suasana dan makanan khas tuan rumah. Masyarakat dan pemerintah setempat menolak pendirian hotel dan bangunan pencakar langit lainnya yang berorientasi pada betonisasi dengan merusak alam. 2) Tradisi pengelolaan tanah secara alami. Salah satu daya tarik wisata desa Kahayya ialah kekayaan Kopi. Mereka tidak menggunakan pupuk kimia dalam penyuburan tanah, namun mengelola secara tradisional sehingga dapat menjaga kesuburan tanah, kestabilan produksi lahan dan kesehatan tanaman. 3) Tradisi syukuran hasil panen. Setiap tahun, rutin dilakukan syukuran yang dirangkaikan dengan pesta rakyat. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa saling menghargai antar wisatawan dengan masyarakat lokal, sehingga dapat mencegah tindakan barbarisme di tempat wisata.

KEKERASAN SIMBOLIK DALAM PRAKTEK CYANIDE FISHING: PERILAKU DESTRUKTIF MASYARAKAT NELAYAN SUBSISTEN DI KEPULAUAN ANAMBAS

Siti Arieta, Teguh Setiandika Igiasi — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penangkapan ikan berlebih yang melibatkan penggunaan sianida telah menjadi penyebab utama degradasi ekosistem pesisir lautan, sekaligus mengancam keberlanjutan mata pencaharaian utama nelayan. Oleh karena itu, studi eksplorasi dalam upaya mengungkap perilaku destruktif masyarakat yang subsisten terhadap sumber daya perikanan menjadi penting untuk dilakukan. Konsep kekerasan simbolik dari Bourdieu diperoleh dari identifikasi habitus, modal dalam arena perikanan di Kepulauan Anambas, Indonesia. Penelitian ini menemukan 2 (dua) penyebab utama dalam menjelaskan kekerasan simbolik pada aktivitas cyanide fishing, yakni structured structure habitus destruktif merupakan habitus yang direproduksi oleh tauke untuk mempengaruhi nelayan agar menggunakan sianida dalam setiap aktivitas penangkapan serta dimilikinya modal simbolik yang memungkinkan agar kekerasan simbolik terus direproduksi. Hal ini merupakan gambaran realisme yang sangat bertentangan dengan idealisme kelompok subsisten yang seyogyanya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

DILEMA SOSIAL AKIBAT AKTIVITAS TAMBANG GALIAN C DI KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERSPEKTIF KEJAHATAN LINGKUNGAN

Cynthia Ayu Windani, Julia Rezeki, Aulia Dwi Adhitya, Syarifah Dwi Pratama — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji berbagai dampak sosial yang timbul akibat aktivitas eksploitasi tambang dan transpor material di kawasan Cigudeg dan Rumpin, berdasarkan pendekatan green victimology dalam kajian kejahatan lingkungan.Konsep dilema sosial juga digunakan untuk menganalisis dua sisi perilaku masyarakat yang berseberangan terkait aktivitas tambang. Dampak sosial yang ditemukan mulai dari kerusakan infrastruktur jalan, kecelakaan pengguna jalan umum, peningkatan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), pelibatan sopir usia anak, hingga konflik masyarakat anti-tambang dan masyarakat yang merasa mendapatkan keuntungan finansial dari aktivitas tambang. Dalam prosesnya, penelitian ini menemukan bahwa terdapat risiko viktimisasi terhadap masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tambang secara jangka panjang. Hal yang paling utama adalah kecelakaan dan penyakit ISPA. Namun, masalah tersebut belum menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara semi terstruktur dengan aktivis Aliansi Gerakan Jalur Tambang. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas tambang dan transpor material, serta segera menjalankan kebijakan jalur khusus truk tambang berbayar yang telah dicanangkan bagi Kabupaten Bogor.

KETERLIBATAN AKTOR DALAM KONFLIK LAHAN DI TELUK JAMBE BARAT, KARAWANG

Ria Renita Abbas, Nuvida R.A.F, Nurlela, Shinta Mutiara Rezeky, Tamra — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan secara empiris keterlibatan aktor dalam konflik penguasaan lahan tiga desa di Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang dengan menggunakan teori accumulation by dispossession David Harvey dan pendekatan analisis Stakeholder (pemetaan Gridd). Penguasaan lahan pada wilayah sub urban seringkali diwarnai adanya konflik antara masyarakat dan kaum elit yang berujung pada akuisisi lahan oleh pihak elit yakni korporasi. Kondisi tersebut mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat karena hak atas lahan menjadi hilang. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (2021), tercatat sedikitnya telah terjadi 207 kejadian konflik agraria yang bersifat struktural di 507 desa/kota dengan luasan wilayah konflik mencapai 500.062,58 hektar dan berdampak pada 198.895 kepala keluarga di berbagai provinsi di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktor antara aktor elit (pemerintah/ korporasi) dan masyarakat dalam penguasaan lahan sangat dipengaruhi oleh adanya kekuasaan dan kepentingan terhadap lahan. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan kritis serta pengumpulan data dilakukan melalui metode FGD dan wawancara mendalam didukung oleh beberapa dokumen yang relevan.

MEKANISME KETERGANTUNGAN DALAM REPRODUKSI RELASI KUASA PUNGGAWA TERHADAP SAWI

Idham Irwansyah, Sopian Tamrin, Riska Damayanti — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Relasi patron klien sudah menjadi kelaziman dalam struktur masyarakat nelayan. Struktur ini dalam waktu tertentu membangun kedekatan sosial melalui berbagai motifnya. Demikian juga di masyarakat nelayan bajoe kabupaten bone. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis mekanisme kuasa punggawa pada sawi dalam masyarakat nelayan di Bajoe, Kabupaten Bone yang sudah berlangsung lama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan dalam hubungan punggawa-sawi disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor kekerabatan dan faktor ekonomi. Kekerabatan adalah suatu jaringan aktif menjembatani hubungan kerja nelayan. Dimana punggawa membutuhkan tenaga kerja dan sawi membutuhkan pekerjaan. Hanya saja dalam prosesnya pada akhirnya sawi mengalami ketergantungan pada pihak punggawa. Pemenuhan kebutuhan pokok dan hal mendesak lainnya membuat sawi harus melakukan permintaan bantuan kepada punggawa. Hal tersebut dipenuhi oleh punggawa dengan catatan bahwa sawi tetap bekerja sesuai waktu yang ditentukan oleh punggawa. Motif tersebut lambat laun menjadikan hubungan yang terjalin semakin dekat dan sudah seperti keluarga sendiri. Melalui praktik pinjaman ini punggawa sekaligus semakin menguatkan posisinya sebagai pemilik modal yang memiliki kuasa. Kuasa tersebut menentukan regulasi interaksional dan termasuk kepemilikan tubuh sawi sebagai pekerja.

URGENSI PEMBERDAYAAN PETANI SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Muryanti — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Tulisan ini mengkaji bagaimana strategi pemberdayaan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan daya tarik pertanian serta meningkatkan pamor pertanian sebagai penopang pangan lokal dan global. Teori yang digunakan yaitu teori pemberdayaan. Metode penelitian yang dilakukan metode penelitian kualitatif, dengan proses pencarian data dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan pertanian meliputi: (1) penurunan jumlah petani dan keengganan anak muda untuk menjadi petani yang berlangsung secara massif dari waktu ke waktu; (2) penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian; (3) terbatasnya aspek infrastruktur pertanian (bendungan); (4) panjangnya tata niaga pertanian yang menyebabkan petani tidak mendapatkan harga baik dan (5) rendahnya kualitas petani dalam hal informasi dan teknologi pertanian. Pemberdayaan petani dapat dilakukan dengan: (1) peran aktif pemerintah dan swasta; (2) partisipasi petani secara mandiri melalui organisasi petani; (3) adanya inovasi kebijakan dan publikasi yang massif tentang produksi pertanian di berbagai media massa dan media sosial; (3) Adanya pengembangan agribisnis sehingga produksi pertanian bisa diperoleh dalam jangka waktu harian atau mingguan; (4) Adanya inovasi teknologi pertanian untuk peningkatan hasil produksi; (5) pengaturan kepemilikan lahan untuk meningkatkan produktivitas dan (6) peningkatan inovasi-modernitas pertanian dengan menggunakan teknologi untuk menarik pemuda bekerja sebagai petani.

INDIGENISASI STRUKTUR KEKUASAAN DALAM PENANGANAN MASALAH LINGKUNGAN DI KOTA AMBON

Prapti Murwani, Tonny D. Pariela, Simona Ch. Litaay — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji tentang keberadaan kewang sebagai struktur kekuasaan adat yang diadopsi menjadi struktur pemerintahan modern. Lembaga kewang diakomodir dalam pengelolaan lingkungan di Kota Ambon sebagai bentuk pelaksanaan partisipasi pembangunan yang partisipatif. Agar partisipasi masyarakat lokal dapat menjadi kekuatan dalam melakukan pembangunan maka diperlukan pendekatan dengan perspektif indigenous. Pembangunan yang digerakkan dengan mengakomodir konsep lokal akan menjadi kekuatan penggerak yang efektif. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan memiliki kearifan lokal yang sangat baik untuk diakomodir dalam proses pembangunan. Salah satunya adalah kewang yang memiliki kekuatan untuk mengatur masyarakat dalam mengelola lingkungan. Oleh sebab itu, kewang sebagai bentuk transformasi struktur kekuasaan tradisional ke dalam pemerintahan adat akan dapat efektif dalam mengelola lingkungan di kota Ambon. . Konsep kewang sebagai simbol adat memiliki nilai adat yang kekuatannya masih diyakini dan dipercaya oleh masyarakat. Kewang sebagai bentuk dari simbol engine akan menjadi kekuatan dalam menggerakkan partisipasi di masyarakat yang berada di kota Ambon Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan indigenous perspektif, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam selama 3 bulan di lapangan.

INTERAKSI SOSIAL PEREMPUAN DUKUH DUNGUS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN AIR BERSIH DI KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

Rosnida Sari, Nita Purnamasari, Hery Prasetyo, Dien Vidia Rosa — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji krisis air yang terjadi di dukuh Dungus yang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Ponorogo dengan pendekatan teori Gillin and Gillin. Krisis air mulai terjadi sejak tahun 2018. Padahal sebelumnya dusun ini tidak pernah mengalami krisis air. Masyarakat berupaya untuk memenuhi kebutuhan airnya dengan cara harus turun ke ranah publik untuk bisa mendapatkan air bersih. Diantaranya adalah mengambil air bantuan pemerintah, mengambil air dari sumur tua dan mengambil air dari sumber yang ada di tengah hutan. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih ini seringkali masyarakat bertindak anarkis untuk bisa mendapatkan air. Dari tindakan tersebut nantinya akan memicu reaksi dari pihak lain. Reaksi dari pihak lain inilah yang menjadi sorotan dalam interaksi sosial yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori interaksi sosial dari Gillin & Gillin. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya interaksi sosial pada masyarakat dukuh Dungus akibat dari upaya memenuhi kebutuhan air mereka. Bentuk asosiatif dapat dilihat ketika masyarakat berusaha mendapatkan air dari PDAM atau sumur, bekerjasama untuk mendapatkan donatur air bersih. Sedangkan bentuk disosiatif terjadi ketika masyarakat bersaing untuk mendapatkan air bantuan atau PDAM, konflik berebut air, dan kisruh pemberian bantuan krisis air.

BASIS KESADARAN EKOLOGI MASYARAKAT NELAYAN TANAH BERU DI KABUPATEN BULUKUMBA

Sopian Tamrin, Idham Irwansyah, Najamuddin — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Masyarakat nelayan Tanah Beru mendapat imbas atas kerusakan ekosistem laut. Mereka harus melaut jauh ke dalam perairan dengan waktu yang lebih lama, lantaran terjadi kelangkaan ikan akibat rusaknya terumbu karang dan tercemarnya pinggiran pantai dengan sampah. Dibalik keterpurukan tersebut, nyatanya beberapa nelayan tangkap di Tanah Beru tetap saja melakukan aktivitas pengeboman dalam menangkap ikan sekaligus semakin massif dalam memproduksi sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran ekologi masyarakat nelayan di Tanah Beru dengan kondisi kerusakan lingkungan laut yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data mengikuti model Miles dan Huberman dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, kesadaran ekologi masyarakat nelayan Tanah Beru dilihat dari aspek kultur dan struktur. Kesadaran yang pada basis kultur bersumber dari sistem kepercayaan lokal yang diwariskan oleh leluhur mereka. Nilai-nilai penghormatan dan pantangan terhadap laut selaras dengan semangat menjaga lingkungan. Kesadaran yang basis struktur dapat bersumber dari kekuasaan untuk melakukan pengendalian masyarakat. Kekuasaan struktur tersebut dapat digunakan untuk memaksa masyarakat berperilaku baik terhadap alam yang didukung dengan infrastruktur. Kedua sumber kesadaran tersebut belum begitu membumi dalam melestarikan ketahanan ekosistem laut dan sekitarnya.

KELOMPOK RENTAN DAN POTENSI KONFLIK AGRARIA DI KABUPATEN KAMPAR

Yesi, Hesti Asriwandari, Yoskar Kadarisman, T. Romi Marnelly — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji tentang cara mengatur penguasaan dan kepemilikan tanah serta menganalisis potensi konflik agraria yang muncul akibat pengaturan tersebut bagi kelompok rentan dengan perspektif kerentanan sosial. Kriteria kelompok rentan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu masyarakat adat, petani gurem, perempuan, dan masyarakat miskin. Penelitian ini menemukan dalam adat Limo Koto ada tiga jenis tanah yang diakui yaitu Tanah Soko, Ulayat, dan Pisoko. Tanah Soko adalah tanah yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang ke perempuan. Tanah Soko merupakan tanah persukuan secara normatif tidak boleh diperjualbelikan. Tanah Pisoko adalah tanah yang diperoleh dari garis keturunan laki-laki sebelum berumah tangga. Setelah menikah hak tanah pisoko jatuh kepada laki-laki. Kekuasaan perempuan (istri) terhadap tanah pisoko lemah. Tanah Ulayat adalah Tanah yang dikuasai persukuan dan kewenangannya ada di tangan pimpinan/datuk/pemangku adat serta dikelola oleh anak keponakan. Potensi konflik yang muncul dari pengaturan kepemilikan dan penguasaan tanah bersumber dari adanya aturan adat yang dilanggar baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh masyarakat secara umum atau bagian dari struktur adat seperti menjual tanah Pisoko, tanah Soko maupun tanah ulayat secara illegal. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan konstruktivis berfokus melalui observasi lapangan, wawancara formal dan informal.

DAMPAK KRISIS LINGKUNGAN TERHADAP KETAKBERDAYAAN POLA KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT JAWA TIMUR

Sugiyanto, Lintar Brillian Pintakami — Mon, 21 Aug 2023 00:00:00 +0700

Penelitian ini menganalisis dampak krisis lingkungan terhadap ketakberdayaan pola konsumsi pangan masyarakat di wilayah Jawa Timur. Krisis lingkungan tidak hanya menyebabkan kerusakan pada sumberdaya alam, namun juga krisis lainnya yang serius yaitu ketakberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan pada tingkat rumah tangga dan individu. Pola konsumsi yang baik adalah pola konsumsi yang diasup secara beragam, berimbang, bergizi, dan aman. Berdasarkan keterangan tersebut penelitian ini menemukan bahwa pola konsumsi masyarakat di wilayah Jawa Timur masih didominasi oleh tingginya konsumsi dari sumber pangan karbohidrat, terutama beras. Oleh sebab itu diperlukan perubahan dalam pola konsumsi pangan dengan meningkatkan pendidikan, pengetahuan gizi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga status gizinya tercukupi. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian campuran dengan desain Convergent Parallel, yaitu menganalisis secara terpisah, kemudian membandingkan hasil dan membangun konsep historis gagasan multi metode serta multi karakter. Pengambilan sampel dilakukan dengan Sistem Kuota sebanyak 30 sampel keluarga. Pengumpulan data primer melalui kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari data BPS dan Instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan krisis lingkungan berdampak pada ketersediaan dan nilai jual komoditi pangan. Oleh sebab itu diperlukan perubahan dalam pola konsumsi pangan dengan meningkatkan pendidikan, pengetahuan gizi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga status gizinya tercukupi.