Perjuangan Etnik Paser Dalam Mempertahankan Hak Tanah Ulayat Di Ibu Kota Nusantara, Sepaku, Kalimantan Timur

Abstract

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menandai perubahan sosial dan politik besar di Indonesia. Di balik visi pemerataan pembangunan, muncul persoalan hak ulayat dan eksistensi masyarakat adat Paser dan Balik di Penajam Paser Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 12 informan serta studi pustaka dan dokumen hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan IKN mereproduksi ketimpangan antara hukum negara dan hukum adat, menimbulkan krisis identitas budaya, dan menggerus ruang ekologis. Masyarakat adat tidak menolak pembangunan, tetapi menuntut pengakuan dan partisipasi. Keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari kemajuan fisik, melainkan dari kemampuan negara mewujudkan keadilan agraria substantif serta menjaga keberlanjutan budaya lokal.