KATA PENGANTAR

Pengantar Editor

 
KATA PENGANTAR
 

Pasca pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan anggota legislatif 2024, terjadi perubahan kepemimpinan dan relasi antar komponen masyarakat Indonesia dalam negara demokrasi. Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APPSI) telah melaksanakan Konferensi Nasional Sosiologi XI bertema “Kebangkitan Nasional dan Pemerintahan Baru Menuju Indonesia Emas 2045”. Konferensi ini dilaksanakan di Auditorium Universitas Teuku Umar, dan pengabdian masyarakat diadakan Kawasan Makam Pahlawan Nasional Teuku Umar pada tanggal 20 dan 21 Mei 2025.

Sosiolog-sosiolog Indonesia yang terlibat aktif pada konferensi ini telah menyampaikan berbagai hasil penelitian di lapangan, serta merumuskan sejumlah rekomendasi penting sebagai berikut:

(1) Pekerja prekariat dalam sektor pekerja informal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan individual dalam kesejahteraan sosial. Pekerja prekariat formal banyak yang mendirikan serikat pekerja digital dan forum daring untuk berbagi informasi dan advokasi.

(2) Partisipasi politik di tingkat desa merupakan isu krusial dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Digitalisasi dan akses informasi menjadikan pemilih muda semakin kritis dalam pengambilan keputusan politik.

(3) Ruang digital menjadi arena politik performatif untuk negosiasi identitas minoritas. Identitas Chindo mencerminkan proses integrasi sosial yang lebih inklusif serta simbol kemajuan demokrasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

(4) Teknologi digital menjadi medium penting dalam kehidupan keagamaan kontemporer, termasuk dalam upaya mempertahankan memori kolektif komunitas Muslim tradisional.

(5) Peningkatan kasus HIV/AIDS pada ibu dan anak dipicu oleh perilaku berisiko serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan HIV.

(6) Perkawinan anak atau pernikahan dini di berbagai desa dicegah melalui program pemberdayaan keterampilan dan pendekatan komunitas berbasis inklusi sosial.

(7) Penerapan hukum progresif pada masa Pandemi COVID-19 belum optimal karena lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan kurang konsistennya penegakan hukum.

(8) Konflik pertambangan di Aceh Barat menunjukkan bahwa pendekatan multipihak belum mampu mencapai tujuan substantif sebagaimana diidealkan dalam teori transformasi konflik dan collaborative governance.

(9) Kepala desa dan tokoh adat diketahui menjadi perantara perusahaan untuk memperoleh izin sosial dari masyarakat sehingga menunjukkan integrasi kekuasaan desa dalam struktur kapitalistik yang lebih luas.

(10) Direkomendasikan strategi integratif berbasis kolaborasi multipihak melalui penguatan regulasi lokal, percepatan implementasi Rencana Induk Koridor Gajah Sumatera, serta pengembangan konsep Managed Elephant Range.

(11) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur perlu disertai perlindungan hak masyarakat adat, penyelesaian persoalan tanah adat, dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

APSSI akan terus terlibat aktif dalam pembangunan dan perumusan berbagai kebijakan lokal, nasional, maupun internasional. APPSI mendukung perubahan sosial yang berlandaskan prinsip inklusif, yaitu kesetaraan, keadilan, penghormatan terhadap keberagaman, serta orientasi pada kepentingan umum.

Denpasar, 12 Juni 2025
 
Ikma Citra Ranteallo