URGENSI PENCIPTAAN RUANG PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG DEMOKRATIS DALAM PROYEK RELOKASI IBU KOTA NEGARA (IKN)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan demokrasi yang mengiringi proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nuasantara di Kalimantan Timur dilihat dari tiga fase. Fase yang dimaksud yaitu pada masa pra, saat, dan pasca pembangunan IKN. Wacana pembangunan tersebut juga diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas dipakai untuk membedah sejauh mana perkembangan demokrasi pada masa pra pembangunan. Setelah itu, konsep sacrifice zone dan gated community digunakan untuk memproyeksikan permasalahan sosial yang berpotensi muncul pada masa pasca pembangunan. Berkaca dari pengalaman empiris masa pra pembangunan dan proyeksi problematika setelah pembangunan selesai, artikel ini juga menawarkan langkah konkret yang perlu ditempuh oleh pemerintah ketika melaksanakan pembangunan IKN berdasarkan tinjauan dari teori Habermas yang lainnya, yaitu demokrasi deliberatif. Metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang memanfaatkan literatur sebagai sumber data dimanfaatkan dalam penulisan artikel ini. Hasilnya, masa pra pembangunan IKN masih cenderung didominasi oleh demokrasi semu. Lebih lanjut, masalah lingkungan dan kesenjangan sosial-ekonomi berpeluang akan muncul ke permukaan pada masa pasca pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan ruang publik yang ideal dalam rangka melaksanakan pembangunan IKN yang lebih demokratis agar permasalahan yang diprediksi akan muncul di masa depan dapat diantisipasi.