PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA LOKAL ATAS DAMPAK PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA

Abstract

Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Kebijakan ini akan menimbulkan adanya perubahan sosial secara mendasar bagi warga lokal yang hidup di sekitar wilayah IKN Nusantara. Pembangunan kawasan IKN akan berdampak positif maupun negatif adalah sebuah keniscayaan yang tidak terhindarkan. Potensi terjadinya pelanggaran hak-hak warga lokal terkait dengan kelestarian lingkungan, hak atas tanah, persoalan ekonomi, sosial dan budaya perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap warga lokal atas dampak pembangunan IKN Nusantara. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia mengakomodir sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum preventif, pemerintah selayaknya berhati-hati dan selalu mempertimbangkan nasib warga lokal saat membuat perencanaan pembangunan kawasan IKN, baik dalam bentuk keputusan ataupun ketetapan yang terkait dengan pembangunan IKN Nusantara. Sedangkan perlindungan hukum represif diwujudkan dengan adanya kesempatan bagi warga lokal yang merasa dirugikan dengan adanya pembangunan IKN Nusantara ini untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika yang digugat adalah Undang-Undang terkait IKN Nusantara, masyarakat dapat mengajukan uji materiil pada Mahkamah Konstitusi. Apabila masalah yang terjadi dalam bidang keperdataan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik, maka masyarakat dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui lembaga peradilan umum. Sedangkan jika yang menjadi sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.