KONFLIK AGRARIA MASYARAKAT ADAT DALAM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA
Article Sidebar
Published:
Aug 21, 2023
Keywords:
Masyarakat adat, Konflik agraria, Tanah Ibu Kota Negara
Section
BAB I : PENDEKATAN SOSIAL IKN NUSANTARA
Statistics Article
Article View : 8390 Times
Main Article Content
Abstract
Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) telah ditetapkan sejak 26 Agustus 2019. Lokasi IKN tepatnya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada tercatat 21 kelompok masyarakat adat yang mendiami kawasan IKN. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proyek pembangunan IKN, keberadaan masyarakat adat menjadi problematik. Di satu sisi, masyarakat adat ini harus menjadi bagian dari pembangunan wilayah tersebut. Secara sosial historis, mereka memiliki jejak panjang dalam kehidupan sosial budayanya yang diwariskan antar generasi. Di sisi lain, dalam praktiknya, keberadaan masyarakat adat dalam perumusan awal tidak dilibatkan. Paper ini bertujuan menjelaskan (1) bagaimana awal mulanya terjadi konflik agraria di masyarakat adat IKN? (2) bentuk konflik agraria yang terjadi di masyarakat adat IKN? (3) bagaimana terjadinya marjinalisasi masyarakat adat di IKN?
Article Details
How to Cite
Hidayat, R. (2023). KONFLIK AGRARIA MASYARAKAT ADAT DALAM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA. Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS), 1(1), 140–151. Retrieved from https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/79
References
Aman.or.id. 2022. Masyarakat Adat Diabaikan, UU IKN Melanggar Hak Konstitusional Warga. Aman.or.id., 26 April 2022. Diakses di https://www.aman.or.id/news/read/masyarakat-adat-diabaikan-uu-ikn-melanggar-hak-konstitusional-warga.
Anggoro, Purwadi Wahyu. 2018. Kearifan Lokal Berbasis Transendental: Kasus Sengketa Lahan Adat Kutai Barat, Kalimantan Timur, dalam Hukum Transendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia. (Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta). Genta Publishing; Yogyakarta, 2018.
CNNIndonesia.com. 2022. Walhi Beberkan 3 Masalah Krusial Lingkungan di Ibu Kota Negara Baru. CNNIndonesia.com., 13 Januari 2022. Diakses di https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220113114142-20-746071/walhi-beberkan-3-masalah-krusial-lingkungan-di-ibu-kota-negara-baru.
Calvert, Peter. 2001. Internal Colonisation, Development and Environment. (Third World Quarterly, Vol 22, No 1, pp 51– 63, 2001).
Dietz, Ton. 1996. Pengakuan Hak atas Sumber Daya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik. Yogyakarta; Pustaka Pelajar-Insist Press.
Forsyth. 2003. Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Sciences.London-New York; Routledge.
Geertz, Clifford. 1970. Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia.Berkeley-Los Angeles; University of California Press.
Haboddin, Muhtar. 2011. Masyarakat Adat Melawan Perusahaan: Kasus Di Kalimantan Barat. (Jurnal Governance, Vol. 2, No. 1, November 2011, pp. 25-41).
Hayami, Yujiro dan Kikuchi, Masao. 1987. Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
Husken, Frans. 1998. Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Differensiasi Sosial di Jawa 1830-1980.Jakarta; Grasindo.
Karimah. 2017. Peran Ekosistem Hutan Mangrove Sebagai Habitat Untuk Organisme. (Jurnal Biologi Tropis, Juli-Desember 2017: Volume 17 (2),pp.51-58).
Kbr.id. 2022. YLBHI: Proyek Ibu Kota Negara Minim Partisipasi Masyarakat Adat. Kbr.id, 15 Maret 2022. Diakses di https://kbr.id/nasional/03-2022/ylbhi__proyek_ibu_kota_negara_minim_partisipasi_masyarakat_adat/107897.html.
Kompas.com. 2022. Megaproyek IKN, 20.000 masyarakat adat tersingkir dan Dugaan “Hapus Dosa” Korporasi. Kompas.com. Diakses di https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/08204891/megaproyek-ikn-20000-masyarakat-adat-tersingkir-dan-dugaan-hapus-dosa?page=all.
Lestari, R., & Sukisno, D. 2021. Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat. (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 28(1), 94–114. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5).
Mutolib, Abdul, Yonariza, Mahdi, Ismono, Hanung. 2015. Konflik Agraria dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat), (Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, pp. 213-225).
Primandari, Fitri Fadhilah dan Sahnaz Melasandy. 2022. Di Balik Topeng Ibu Kota Baru yang Kolonial. Newsnaratif.com., 10 Maret 2022. Diakses di https://newnaratif.com/id/di-balik-topeng-ibu-kota-baru-indonesia-yang-kolonial/.
Robbin, Paul (2004). Political Ecology: Critical Introduction to Geography. Oxford; Blackwell Publishing.
Validnews.com. 2022. KPA: Lahan IKN Nusantara Tak Seharunya Milik Negara. Validnews.com., 14 Maret 2022. Diakses di https://www.validnews.id/nasional/kpa-lahan-ikn-nusantara-tak-seluruhnya-milik-negara.
Wartiharjono, Sukapti. 2017. Potensi Konflik dan Pembentukan Modal Sosial: Belajar dari Sebuah Desa Transmigran di Kalimantan Timur. (Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 30, No. 2, tahun 2017, hal. 84-93).
Rmol.id. 2022. Walhi Kaltim Ungkap Bahaya IKN, Masyarakat Kaltim Terancam Krisis Air. Rmol.id, 22 Januari 2022. Diakses di https://politik.rmol.id/read/2022/01/22/520448/walhi-kaltim-ungkap-bahaya-ikn-masyarakat-kaltim-terancam-krisis-air.
Anggoro, Purwadi Wahyu. 2018. Kearifan Lokal Berbasis Transendental: Kasus Sengketa Lahan Adat Kutai Barat, Kalimantan Timur, dalam Hukum Transendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia. (Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta). Genta Publishing; Yogyakarta, 2018.
CNNIndonesia.com. 2022. Walhi Beberkan 3 Masalah Krusial Lingkungan di Ibu Kota Negara Baru. CNNIndonesia.com., 13 Januari 2022. Diakses di https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220113114142-20-746071/walhi-beberkan-3-masalah-krusial-lingkungan-di-ibu-kota-negara-baru.
Calvert, Peter. 2001. Internal Colonisation, Development and Environment. (Third World Quarterly, Vol 22, No 1, pp 51– 63, 2001).
Dietz, Ton. 1996. Pengakuan Hak atas Sumber Daya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik. Yogyakarta; Pustaka Pelajar-Insist Press.
Forsyth. 2003. Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Sciences.London-New York; Routledge.
Geertz, Clifford. 1970. Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia.Berkeley-Los Angeles; University of California Press.
Haboddin, Muhtar. 2011. Masyarakat Adat Melawan Perusahaan: Kasus Di Kalimantan Barat. (Jurnal Governance, Vol. 2, No. 1, November 2011, pp. 25-41).
Hayami, Yujiro dan Kikuchi, Masao. 1987. Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
Husken, Frans. 1998. Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Differensiasi Sosial di Jawa 1830-1980.Jakarta; Grasindo.
Karimah. 2017. Peran Ekosistem Hutan Mangrove Sebagai Habitat Untuk Organisme. (Jurnal Biologi Tropis, Juli-Desember 2017: Volume 17 (2),pp.51-58).
Kbr.id. 2022. YLBHI: Proyek Ibu Kota Negara Minim Partisipasi Masyarakat Adat. Kbr.id, 15 Maret 2022. Diakses di https://kbr.id/nasional/03-2022/ylbhi__proyek_ibu_kota_negara_minim_partisipasi_masyarakat_adat/107897.html.
Kompas.com. 2022. Megaproyek IKN, 20.000 masyarakat adat tersingkir dan Dugaan “Hapus Dosa” Korporasi. Kompas.com. Diakses di https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/08204891/megaproyek-ikn-20000-masyarakat-adat-tersingkir-dan-dugaan-hapus-dosa?page=all.
Lestari, R., & Sukisno, D. 2021. Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat. (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 28(1), 94–114. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5).
Mutolib, Abdul, Yonariza, Mahdi, Ismono, Hanung. 2015. Konflik Agraria dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat), (Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, pp. 213-225).
Primandari, Fitri Fadhilah dan Sahnaz Melasandy. 2022. Di Balik Topeng Ibu Kota Baru yang Kolonial. Newsnaratif.com., 10 Maret 2022. Diakses di https://newnaratif.com/id/di-balik-topeng-ibu-kota-baru-indonesia-yang-kolonial/.
Robbin, Paul (2004). Political Ecology: Critical Introduction to Geography. Oxford; Blackwell Publishing.
Validnews.com. 2022. KPA: Lahan IKN Nusantara Tak Seharunya Milik Negara. Validnews.com., 14 Maret 2022. Diakses di https://www.validnews.id/nasional/kpa-lahan-ikn-nusantara-tak-seluruhnya-milik-negara.
Wartiharjono, Sukapti. 2017. Potensi Konflik dan Pembentukan Modal Sosial: Belajar dari Sebuah Desa Transmigran di Kalimantan Timur. (Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 30, No. 2, tahun 2017, hal. 84-93).
Rmol.id. 2022. Walhi Kaltim Ungkap Bahaya IKN, Masyarakat Kaltim Terancam Krisis Air. Rmol.id, 22 Januari 2022. Diakses di https://politik.rmol.id/read/2022/01/22/520448/walhi-kaltim-ungkap-bahaya-ikn-masyarakat-kaltim-terancam-krisis-air.
Copyright and Licensing
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.